Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Warga Kena Covid-19 Bayar Sendiri Setelah Endemi, Menkes: Masyarakat Harus Sadar Masalah Kesehatannya

Kompas.com - 19/06/2023, 17:50 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin berbicara mengenai pentingnya kesadaran masyarakat terhadap masalah kesehatannya masing-masing.

Budi merespons pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mengatakan bahwa setelah endemi, warga akan membayar sendiri biaya pengobatan dari Covid-19.

"Kita masih memahami bahwa intervensi kesehatan yang paling baik adalah masyarakat itu menyadari bagaimana dia mesti menghadapi masalah kesehatan itu sendiri," ujar Budi saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (19/6/2023).

Baca juga: Indonesia pada Masa Endemi: Pengobatan Covid-19 Bayar, Vaksin Tak Lagi Gratis

Budi mencontohkan bagaimana masyarakat menghadapi musim demam berdarah.

Dia mengatakan, masyarakat diharapkan sudah tahu bahwa jika sedang musim hujan, akan ada banyak nyamuk demam berdarah yang berkeliaran.

Maka dari itu, masyarakat diimbau tidak sering keluar atau bepergian demi menghindari nyamuk demam berdarah tersebut.

Budi menegaskan hal serupa juga harus diterapkan di Covid-19. Budi mengatakan, akan lebih baik jika pemerintah tidak terus menerus mengingatkan masyarakat untuk memakai masker.

Dia berharap masyarakat bisa menyadari sendiri kapan harus mereka memakai masker dan tidak.

"Kalau sistem kesehatannya sudah baik, masyarakat tahu sendiri, 'Ah saya sehat, Pak. Saya pede kok, enggak usah pakai masker enggak apa-apa'. Atau ketika mereka merasa enggak enak badan, 'Makanya saya pengen pakai masker'," tutur dia.

"Itu kembali menjadi tanggung jawabnya individu masing-masing, termasuk kalau kena sakit. Berarti harus ke RS. Ada treatment-nya. Sama juga Covid-19 seperti itu," kata Budi.

Baca juga: Sebentar Lagi Fase Endemi Dimulai, Jokowi: Kalau Kena Covid-19, Bayar

Maka dari itu, kata Budi, peran dan kesadaran masyarakat terhadap suatu penyakit sangat penting dalam transisi dari pandemi menuju endemi.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, sebentar lagi Indonesia akan masuk fase endemi Covid-19.

Dengan demikian, akan ada sejumlah konsekuensi dari perubahan tersebut, salah satunya, jika masyarakat terpapar Covid-19 maka biaya perawatan tak lagi ditanggung oleh pemerintah.

"Dalam seminggu, dua minggu ini akan kita nyatakan kita masuk ke endemi. Ini hati-hati kalau sudah masuk endemi, kalau kena Covid-19 bayar. Saat ini masih ditanggung pemerintah, begitu masuk endemi, jangan tepuk tangan dulu, sakit Covid bayar. Konsekuensinya itu," ujar Jokowi saat memberikan arahan di acara relawan Bara JP yang disiarkan YouTube Kompas TV, Minggu (18/6/2023).

Meski demikian, Presiden meminta masyarakat bersyukur dengan perkembangan penanganan Covid-19 saat ini.

Halaman:


Terkini Lainnya

Kasus Gereja Kingmi Mile 32, Budiyanto Wijaya Divonis 4 Tahun Penjara

Kasus Gereja Kingmi Mile 32, Budiyanto Wijaya Divonis 4 Tahun Penjara

Nasional
Terima Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran, Sri Mulyani Sebut Sesuai Arahan Jokowi

Terima Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran, Sri Mulyani Sebut Sesuai Arahan Jokowi

Nasional
Syarat Usia Calon Kepala Daerah Diubah MA, PKS Siapkan Anak Muda Maju Pilkada

Syarat Usia Calon Kepala Daerah Diubah MA, PKS Siapkan Anak Muda Maju Pilkada

Nasional
Politik Gimik Calon Kepala Daerah

Politik Gimik Calon Kepala Daerah

Nasional
Jokowi Minta Kepala Daerah Riau Sambungkan Tol Pekanbaru-Padang ke Kawasan Produktif

Jokowi Minta Kepala Daerah Riau Sambungkan Tol Pekanbaru-Padang ke Kawasan Produktif

Nasional
Caleg PKS Tersangka Kasus Narkoba Disebut Terima Rp 380 Juta dari Jaringan Malaysia

Caleg PKS Tersangka Kasus Narkoba Disebut Terima Rp 380 Juta dari Jaringan Malaysia

Nasional
Prabowo Bentuk Tim Gugus Tugas Sinkronisasi untuk Siapkan Pemerintahan

Prabowo Bentuk Tim Gugus Tugas Sinkronisasi untuk Siapkan Pemerintahan

Nasional
Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran Sebut Intens Komunikasi dengan Sri Mulyani sejak 2 Bulan

Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran Sebut Intens Komunikasi dengan Sri Mulyani sejak 2 Bulan

Nasional
Tapera Jadi Sorotan Publik, Anggota Komisi VI DPR: Pemerintah Perlu Tinjau Ulang Mekanisme dan Pembiayaannya

Tapera Jadi Sorotan Publik, Anggota Komisi VI DPR: Pemerintah Perlu Tinjau Ulang Mekanisme dan Pembiayaannya

Nasional
Peringati Bulan Kesadaran Auditor, DPR Ingin Tingkatkan Kualitas Penasihat Organisasi

Peringati Bulan Kesadaran Auditor, DPR Ingin Tingkatkan Kualitas Penasihat Organisasi

Nasional
Temui Sri Mulyani, Gugus Tugas Sinkronisasi: Prabowo Harap Transisi Tak Makan Waktu Lama

Temui Sri Mulyani, Gugus Tugas Sinkronisasi: Prabowo Harap Transisi Tak Makan Waktu Lama

Nasional
 Starlink Beroperasi di Indonesia, Komisi VI Soroti Pentingnya Kedaulatan Data dan Keamanan Digital di Indonesia

Starlink Beroperasi di Indonesia, Komisi VI Soroti Pentingnya Kedaulatan Data dan Keamanan Digital di Indonesia

Nasional
Soal Pembahasan RUU Kelautan, DPR RI Minta Pemerintah Satu Suara

Soal Pembahasan RUU Kelautan, DPR RI Minta Pemerintah Satu Suara

Nasional
Belajar dari MA dan MK, Utak-atik Hukum demi Penguasa Bakal Berlanjut

Belajar dari MA dan MK, Utak-atik Hukum demi Penguasa Bakal Berlanjut

Nasional
Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran Temui Menkeu, Bahas Transisi Pemerintahan dan RAPBN 2025

Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran Temui Menkeu, Bahas Transisi Pemerintahan dan RAPBN 2025

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com