Salin Artikel

Warga Kena Covid-19 Bayar Sendiri Setelah Endemi, Menkes: Masyarakat Harus Sadar Masalah Kesehatannya

Budi merespons pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mengatakan bahwa setelah endemi, warga akan membayar sendiri biaya pengobatan dari Covid-19.

"Kita masih memahami bahwa intervensi kesehatan yang paling baik adalah masyarakat itu menyadari bagaimana dia mesti menghadapi masalah kesehatan itu sendiri," ujar Budi saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (19/6/2023).

Budi mencontohkan bagaimana masyarakat menghadapi musim demam berdarah.

Dia mengatakan, masyarakat diharapkan sudah tahu bahwa jika sedang musim hujan, akan ada banyak nyamuk demam berdarah yang berkeliaran.

Maka dari itu, masyarakat diimbau tidak sering keluar atau bepergian demi menghindari nyamuk demam berdarah tersebut.

Budi menegaskan hal serupa juga harus diterapkan di Covid-19. Budi mengatakan, akan lebih baik jika pemerintah tidak terus menerus mengingatkan masyarakat untuk memakai masker.

Dia berharap masyarakat bisa menyadari sendiri kapan harus mereka memakai masker dan tidak.

"Kalau sistem kesehatannya sudah baik, masyarakat tahu sendiri, 'Ah saya sehat, Pak. Saya pede kok, enggak usah pakai masker enggak apa-apa'. Atau ketika mereka merasa enggak enak badan, 'Makanya saya pengen pakai masker'," tutur dia.

"Itu kembali menjadi tanggung jawabnya individu masing-masing, termasuk kalau kena sakit. Berarti harus ke RS. Ada treatment-nya. Sama juga Covid-19 seperti itu," kata Budi.

Maka dari itu, kata Budi, peran dan kesadaran masyarakat terhadap suatu penyakit sangat penting dalam transisi dari pandemi menuju endemi.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, sebentar lagi Indonesia akan masuk fase endemi Covid-19.

Dengan demikian, akan ada sejumlah konsekuensi dari perubahan tersebut, salah satunya, jika masyarakat terpapar Covid-19 maka biaya perawatan tak lagi ditanggung oleh pemerintah.

"Dalam seminggu, dua minggu ini akan kita nyatakan kita masuk ke endemi. Ini hati-hati kalau sudah masuk endemi, kalau kena Covid-19 bayar. Saat ini masih ditanggung pemerintah, begitu masuk endemi, jangan tepuk tangan dulu, sakit Covid bayar. Konsekuensinya itu," ujar Jokowi saat memberikan arahan di acara relawan Bara JP yang disiarkan YouTube Kompas TV, Minggu (18/6/2023).

Meski demikian, Presiden meminta masyarakat bersyukur dengan perkembangan penanganan Covid-19 saat ini.

"Dulu saya enggak (bisa) bayangin ini akan selesai kapan, ini entah sampai kapan enggak bisa dibayangin. Sudah kena satu, sudah kena Delta, Omicron, ternyata memang patut kita syukuri Alhamdulillah bisa selesai," ujar Jokowi.

Dia pun menyampaikan, dari sisi pencapaian vaksinasi Covid-19, pemerintah sudah menyuntikkan 452 juta dosis kepada masyarakat.

Pencapaian itu bisa dilakukan karena Indonesia sedang dalam kondisi terdesak untuk dapat mengendalikan penularan Covid-19.

Kemudian, pada Januari 2023, pemerintah sudah melakukan sampling kondisi imunitas masyarakat Indonesia terhadap Covid-19.

"Ternyata 98 persen penduduk kita sudah imun, entah dari suntikan vaksin atau mungkin sudah karena tertular secara alami," tutur Jokowi.

Lebih lanjut, Kepala Negara juga menyinggung perihal kondisi ekonomi Indonesia setelah terdampak pandemi.

Jokowi menyampaikan, jika dibandingkan dengan negara-negara anggota G20, Indonesia masih menduduki peringkat atas pertumbuhan ekonomi.

"Ekonomi kita saat ini tidak jelek-jelak amat. Kita kalau di G20 itu masuk papan paling atas. G20-ya negara gede-gede loh ya," ungkap Jokowi.

"Kita tahun kemarin tumbuh 5,3 persen tinggi sekali, kuartal pertama tahun ini tumbuh 5,03 persen, inflasi kita juga berada di angka 4 persen. Artinya, harga-harga bisa dikendalikan," ujar mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

https://nasional.kompas.com/read/2023/06/19/17502171/warga-kena-covid-19-bayar-sendiri-setelah-endemi-menkes-masyarakat-harus

Terkini Lainnya

KPK Sita Innova Venturer Milik Anak SYL Terkait Kasus TPPU

KPK Sita Innova Venturer Milik Anak SYL Terkait Kasus TPPU

Nasional
Moeldoko: Tapera Tidak untuk Biayai Makan Siang Gratis, Apalagi IKN

Moeldoko: Tapera Tidak untuk Biayai Makan Siang Gratis, Apalagi IKN

Nasional
Projo Bakal Komunikasikan Dukungannya untuk Calon Kepala Daerah ke Jokowi dan Prabowo

Projo Bakal Komunikasikan Dukungannya untuk Calon Kepala Daerah ke Jokowi dan Prabowo

Nasional
Pilkada 2024, Projo Dukung Bobby, Khofifah, dan Airin karena Selaras Prabowo-Gibran

Pilkada 2024, Projo Dukung Bobby, Khofifah, dan Airin karena Selaras Prabowo-Gibran

Nasional
Budi Djiwandono Batal Maju Pilkada DKI, Demokrat: Jakarta Butuh Kepala Daerah Berpengalaman

Budi Djiwandono Batal Maju Pilkada DKI, Demokrat: Jakarta Butuh Kepala Daerah Berpengalaman

Nasional
Saat Jokowi Ajak Warga Riau Makan Siang Bersama Usai Shalat Jumat

Saat Jokowi Ajak Warga Riau Makan Siang Bersama Usai Shalat Jumat

Nasional
Tingkatkan SDM dan Dukung Ekonomi Biru, Kementerian KP Ikutkan Peserta Didik dalam MBKM

Tingkatkan SDM dan Dukung Ekonomi Biru, Kementerian KP Ikutkan Peserta Didik dalam MBKM

Nasional
22 Jemaah yang Berhaji Tanpa Visa Resmi Dideportasi, 10 Tahun Tak Boleh ke Saudi

22 Jemaah yang Berhaji Tanpa Visa Resmi Dideportasi, 10 Tahun Tak Boleh ke Saudi

Nasional
Temui Sri Mulyani, Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran Komitmen Jaga Fiskal

Temui Sri Mulyani, Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran Komitmen Jaga Fiskal

Nasional
Ketua Pembina Yayasan Tolak Universitas Trisakti Jadi PTN-BH

Ketua Pembina Yayasan Tolak Universitas Trisakti Jadi PTN-BH

Nasional
Pansel Buka Pendaftaran Capim KPK mulai 26 Juni sampai 15 Juli 2024

Pansel Buka Pendaftaran Capim KPK mulai 26 Juni sampai 15 Juli 2024

Nasional
KPK Kembali Periksa Seorang Mahasiswa Terkait Korupsi Harun Masiku

KPK Kembali Periksa Seorang Mahasiswa Terkait Korupsi Harun Masiku

Nasional
Polri Tangkap Buronan Nomor 1 Thailand di Bali

Polri Tangkap Buronan Nomor 1 Thailand di Bali

Nasional
Moeldoko Sebut Tapera Akan Diawasi Komite untuk Cegah Korupsi

Moeldoko Sebut Tapera Akan Diawasi Komite untuk Cegah Korupsi

Nasional
Tak Disanksi, Anggota Densus 88 Diduga Diperintah Atasan Buntuti Jampidsus

Tak Disanksi, Anggota Densus 88 Diduga Diperintah Atasan Buntuti Jampidsus

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke