Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Warga Kena Covid-19 Bayar Sendiri Setelah Endemi, Menkes: Masyarakat Harus Sadar Masalah Kesehatannya

Kompas.com - 19/06/2023, 17:50 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin berbicara mengenai pentingnya kesadaran masyarakat terhadap masalah kesehatannya masing-masing.

Budi merespons pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mengatakan bahwa setelah endemi, warga akan membayar sendiri biaya pengobatan dari Covid-19.

"Kita masih memahami bahwa intervensi kesehatan yang paling baik adalah masyarakat itu menyadari bagaimana dia mesti menghadapi masalah kesehatan itu sendiri," ujar Budi saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (19/6/2023).

Baca juga: Indonesia pada Masa Endemi: Pengobatan Covid-19 Bayar, Vaksin Tak Lagi Gratis

Budi mencontohkan bagaimana masyarakat menghadapi musim demam berdarah.

Dia mengatakan, masyarakat diharapkan sudah tahu bahwa jika sedang musim hujan, akan ada banyak nyamuk demam berdarah yang berkeliaran.

Maka dari itu, masyarakat diimbau tidak sering keluar atau bepergian demi menghindari nyamuk demam berdarah tersebut.

Budi menegaskan hal serupa juga harus diterapkan di Covid-19. Budi mengatakan, akan lebih baik jika pemerintah tidak terus menerus mengingatkan masyarakat untuk memakai masker.

Dia berharap masyarakat bisa menyadari sendiri kapan harus mereka memakai masker dan tidak.

"Kalau sistem kesehatannya sudah baik, masyarakat tahu sendiri, 'Ah saya sehat, Pak. Saya pede kok, enggak usah pakai masker enggak apa-apa'. Atau ketika mereka merasa enggak enak badan, 'Makanya saya pengen pakai masker'," tutur dia.

"Itu kembali menjadi tanggung jawabnya individu masing-masing, termasuk kalau kena sakit. Berarti harus ke RS. Ada treatment-nya. Sama juga Covid-19 seperti itu," kata Budi.

Baca juga: Sebentar Lagi Fase Endemi Dimulai, Jokowi: Kalau Kena Covid-19, Bayar

Maka dari itu, kata Budi, peran dan kesadaran masyarakat terhadap suatu penyakit sangat penting dalam transisi dari pandemi menuju endemi.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, sebentar lagi Indonesia akan masuk fase endemi Covid-19.

Dengan demikian, akan ada sejumlah konsekuensi dari perubahan tersebut, salah satunya, jika masyarakat terpapar Covid-19 maka biaya perawatan tak lagi ditanggung oleh pemerintah.

"Dalam seminggu, dua minggu ini akan kita nyatakan kita masuk ke endemi. Ini hati-hati kalau sudah masuk endemi, kalau kena Covid-19 bayar. Saat ini masih ditanggung pemerintah, begitu masuk endemi, jangan tepuk tangan dulu, sakit Covid bayar. Konsekuensinya itu," ujar Jokowi saat memberikan arahan di acara relawan Bara JP yang disiarkan YouTube Kompas TV, Minggu (18/6/2023).

Meski demikian, Presiden meminta masyarakat bersyukur dengan perkembangan penanganan Covid-19 saat ini.


Kepala Negara mengakui, dulu dirinya tidak dapat membayangkan kapan pandemi Covid-19 di Tanah Air selesai.

"Dulu saya enggak (bisa) bayangin ini akan selesai kapan, ini entah sampai kapan enggak bisa dibayangin. Sudah kena satu, sudah kena Delta, Omicron, ternyata memang patut kita syukuri Alhamdulillah bisa selesai," ujar Jokowi.

Dia pun menyampaikan, dari sisi pencapaian vaksinasi Covid-19, pemerintah sudah menyuntikkan 452 juta dosis kepada masyarakat.

Pencapaian itu bisa dilakukan karena Indonesia sedang dalam kondisi terdesak untuk dapat mengendalikan penularan Covid-19.

Kemudian, pada Januari 2023, pemerintah sudah melakukan sampling kondisi imunitas masyarakat Indonesia terhadap Covid-19.

"Ternyata 98 persen penduduk kita sudah imun, entah dari suntikan vaksin atau mungkin sudah karena tertular secara alami," tutur Jokowi.

Baca juga: Jokowi: Hampir 10 Tahun Bekerja, yang Paling Berat Menghadapi Covid-19

Lebih lanjut, Kepala Negara juga menyinggung perihal kondisi ekonomi Indonesia setelah terdampak pandemi.

Jokowi menyampaikan, jika dibandingkan dengan negara-negara anggota G20, Indonesia masih menduduki peringkat atas pertumbuhan ekonomi.

"Ekonomi kita saat ini tidak jelek-jelak amat. Kita kalau di G20 itu masuk papan paling atas. G20-ya negara gede-gede loh ya," ungkap Jokowi.

"Kita tahun kemarin tumbuh 5,3 persen tinggi sekali, kuartal pertama tahun ini tumbuh 5,03 persen, inflasi kita juga berada di angka 4 persen. Artinya, harga-harga bisa dikendalikan," ujar mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Pansel Diminta Coret Capim KPK yang Buruk, Jangan Sampai Lolos ke DPR

Pansel Diminta Coret Capim KPK yang Buruk, Jangan Sampai Lolos ke DPR

Nasional
Bertolak ke Riau, Presiden Jokowi Bakal Resmikan Tol dan Sistem Pengelolaan Air

Bertolak ke Riau, Presiden Jokowi Bakal Resmikan Tol dan Sistem Pengelolaan Air

Nasional
Soal Putusan MA, Pakar: Pertimbangan Hukum Hakim Sangat Dangkal

Soal Putusan MA, Pakar: Pertimbangan Hukum Hakim Sangat Dangkal

Nasional
Survei Kepuasan Pelanggan Antam Naik pada 2023

Survei Kepuasan Pelanggan Antam Naik pada 2023

Nasional
4 Terdakwa Kasus Gereja Kingmi Mile Jalani Sidang Vonis Hari Ini

4 Terdakwa Kasus Gereja Kingmi Mile Jalani Sidang Vonis Hari Ini

Nasional
Secepat Kilat MA Ubah Aturan Batas Usia Kepala Daerah yang Buka Jalan Kaesang Jadi Cagub

Secepat Kilat MA Ubah Aturan Batas Usia Kepala Daerah yang Buka Jalan Kaesang Jadi Cagub

Nasional
Pakar Bicara Kesamaan Pola Putusan MA dan MK, Terganjal Syarat Pencalonan

Pakar Bicara Kesamaan Pola Putusan MA dan MK, Terganjal Syarat Pencalonan

Nasional
Momen Jokowi 'Nge-mal' di Sumsel, Ajak Bocah Makan 'Snack' di Mejanya

Momen Jokowi "Nge-mal" di Sumsel, Ajak Bocah Makan "Snack" di Mejanya

Nasional
Pansel Capim KPK: Komposisi Dianggap Bermasalah, Diingatkan Jangan Loloskan Calon Titipan

Pansel Capim KPK: Komposisi Dianggap Bermasalah, Diingatkan Jangan Loloskan Calon Titipan

Nasional
Perkuatan Komando dan Interoperabilitas di Kawasan Laut China Selatan

Perkuatan Komando dan Interoperabilitas di Kawasan Laut China Selatan

Nasional
Penguntitan Jampidsus Dianggap Selesai, Anggota Densus Tidak Disanksi

Penguntitan Jampidsus Dianggap Selesai, Anggota Densus Tidak Disanksi

Nasional
Pansel Capim KPK 2024-2029 Didominasi Unsur Pemerintah

Pansel Capim KPK 2024-2029 Didominasi Unsur Pemerintah

Nasional
Putusan MA Miliki Modus Sama dengan Putusan MK, Kali Ini Karpet Merah untuk Kaesang?

Putusan MA Miliki Modus Sama dengan Putusan MK, Kali Ini Karpet Merah untuk Kaesang?

Nasional
Perludem: Putusan MA Keliru, Mencampur Aduk Syarat Calon dan Calon Terpilih

Perludem: Putusan MA Keliru, Mencampur Aduk Syarat Calon dan Calon Terpilih

Nasional
Pemerintah Arab Saudi Perketat Jalur Masuk Mekkah, Antisipasi Jemaah Haji Ilegal

Pemerintah Arab Saudi Perketat Jalur Masuk Mekkah, Antisipasi Jemaah Haji Ilegal

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com