Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Tanggapi Putusan MA yang Buka Jalan Kaesang Maju Pilkada

Kompas.com - 30/05/2024, 18:53 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo memberikan tanggapan soal putusan Mahkamah Agung (MA) yang meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) mencabut aturan batas usia calon kepala daerah.

Menurut Presiden, sebaiknya hal tersebut ditanyakan kepada MA selaku pihak yang memberikan putusan.

Selain itu, bisa ditanyakan ke pihak yang mengajukan gugatan terhadap batas usia calon kepala daerah.

"Itu, tanyakan ke Mahkamah, Mahkamah Agung, atau tanyakan ke yang gugat," ujar Jokowi saat memberikan keterangan pers usai meninjau Pasar Bukit Sulap Lubuk Linggau, Sumatera Selatan pada Kamis (30/5/2024) sebagaimana dilansir keterangan resmi.

Baca juga: Putusan MA Dicurigai Muluskan Jalan Kaesang, PDI-P: Jangan Mengada-ada

Saat ditanya lebih lanjut apakah sudah membaca putusan MA secara keseluruhan, Presiden Jokowi menyatakan belum.

Sebab, ia baru diberi tahu soal putusan tersebut pada Kamis sore.

"Belum, belum, belum, belum, belum. Baru diberi tahu tadi, baru saja," ujar dia.

Sebelumnya, MA mengabulkan permohonan hak uji materi (HUM) yang dimohonkan oleh Ketua Umum Partai Garda Perubahan Indonesia (Garuda) Ahmad Ridha Sabana.

Baca juga: MA Ubah Aturan Batas Usia Calon Kepala Daerah, Golkar: Tak Ada Kaitan dengan Mas Kaesang

Uji Materi terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) ini dilakukan terkait aturan batas minimal usia calon gubernur dan wakil gubernur.

“Kabul permohonan HUM,” demikian bunyi putusan Nomor 23 P/HUM/2024 dikutip dari situs MA, Kamis (30/5/2024).

Dalam pertimbangannya, MA berpandangan Pasal 4 Ayat (1) huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Pasal 4 Ayat (1) huruf d PKPU berbunyi "Berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota terhitung sejak penetapan Pasangan Calon."

Menurut MA, Pasal 4 PKPU Nomor 9 Tahun 2020 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota terhitung sejak pelantikan pasangan Calon terpilih”.

Atas putusan ini, MA memerintahkan KPU RI untuk mencabut Pasal 4 Ayat (1) huruf d PKPU Nomor 9 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota tersebut.

Dengan demikian, seseorang dapat mencalonkan diri sebagai calon gubernur dan wakil gubernur apabila berusia minimal 30 tahun dan calon bupati dan wakil bupati atau calon wali kota dan wakil walikota jika berusia minimal 25 tahun ketika dilantik, bukan ketika ditetapkan sebagai pasangan calon.

Baca juga: MA Ubah Aturan Batas Usia Calon Gubernur, PDI-P: Demi Loloskan Putra Penguasa Maju, Pengkhianatan Tertinggi

Akibat putusan ini, putra sulung Presiden Joko Widodo, Kaesang Pangarep bisa maju sebagai calon gubernur Jakarta pada Pilkada Serentak 2024.

Kaesang, 29 tahun, sebelumnya tak bisa mendapatkan tiket untuk memperebutkan kursi gubernur dan wakil gubernur Jakarta karena aturan batas minimum usia calon gubernur yang diatur KPU.

Baru-baru ini, Kaesang disebut masuk sebagai kandidat calon wakil gubernur Daerah Khusus Jakarta yang akan berpasangan dengan politisi Gerindra sekaligus keponakan Prabowo Subianto, Budisatrio Djiwandono yang disebut menjadi calon gubernur.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

TNI AU Kerahkan Satuan Siber untuk Deteksi Prajurit Main Judi Online

TNI AU Kerahkan Satuan Siber untuk Deteksi Prajurit Main Judi Online

Nasional
Anis Matta Sebut Prabowo Belum Bahas Kabinet, Masih Fokus Kerja sebagai Menhan

Anis Matta Sebut Prabowo Belum Bahas Kabinet, Masih Fokus Kerja sebagai Menhan

Nasional
Temui Wapres, Wakil Grand Syekh Al Azhar Bahas Kesulitan Mahasiswa Indonesia di Mesir

Temui Wapres, Wakil Grand Syekh Al Azhar Bahas Kesulitan Mahasiswa Indonesia di Mesir

Nasional
Pemerintah Diharap Petik Pelajaran Penting dari Insiden Gangguan PDN

Pemerintah Diharap Petik Pelajaran Penting dari Insiden Gangguan PDN

Nasional
IKOHI Luncurkan Film 'Yang Tak Pernah Hilang' Mengenang 2 Aktivis 98

IKOHI Luncurkan Film "Yang Tak Pernah Hilang" Mengenang 2 Aktivis 98

Nasional
Polri Klaim Sudah Pecat Anggota yang Terlibat Judi 'Online'

Polri Klaim Sudah Pecat Anggota yang Terlibat Judi "Online"

Nasional
Pakar Dorong Audit Sistem PDN Kominfo Usai Alami Gangguan

Pakar Dorong Audit Sistem PDN Kominfo Usai Alami Gangguan

Nasional
TNI AU Mengaku Sudah Tindak Prajurit Main Judi “Online”, Ada yang Dipecat

TNI AU Mengaku Sudah Tindak Prajurit Main Judi “Online”, Ada yang Dipecat

Nasional
Gangguan PDN Buat Layanan Imigrasi Terkendala, Sistem Pengadaan Disorot

Gangguan PDN Buat Layanan Imigrasi Terkendala, Sistem Pengadaan Disorot

Nasional
Demokrat Cari Cagub yang Tak Jadikan Jakarta 'Pijakan' Politik

Demokrat Cari Cagub yang Tak Jadikan Jakarta "Pijakan" Politik

Nasional
Layanan Imigrasi Tersendat Imbas Gangguan PDN, Pemerintah Diingatkan Jangan Main-main

Layanan Imigrasi Tersendat Imbas Gangguan PDN, Pemerintah Diingatkan Jangan Main-main

Nasional
Soal Simpang Siur Kasus 'Vina Cirebon', Menko Polhukam: Dibuktikan dalam Proses Hukum

Soal Simpang Siur Kasus "Vina Cirebon", Menko Polhukam: Dibuktikan dalam Proses Hukum

Nasional
Jokowi Pilih 9 Nama Pansel Anggota Kompolnas 2024-2028, Hermawan Sulistyo Jadi Ketua

Jokowi Pilih 9 Nama Pansel Anggota Kompolnas 2024-2028, Hermawan Sulistyo Jadi Ketua

Nasional
Ditanya Apakah Pimpinan KIM dan Prabowo Bahas Pilkada dan Kabinet, PAN: Ringan-ringan Saja

Ditanya Apakah Pimpinan KIM dan Prabowo Bahas Pilkada dan Kabinet, PAN: Ringan-ringan Saja

Nasional
PKB Munculkan Duet Marzuki-Risma pada Pilkada Jatim, PDI-P: Risma Harusnya Gubernur

PKB Munculkan Duet Marzuki-Risma pada Pilkada Jatim, PDI-P: Risma Harusnya Gubernur

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com