Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wukuf di Arafah Jatuh pada 27 Juni 2023, Jemaah Haji Diminta Istirahat Total

Kompas.com - 19/06/2023, 13:38 WIB
Reni Susanti

Penulis


MAKKAH, KOMPAS.com - Otoritas Arab Saudi memutuskan wukuf di Arafah pada 9 Dzulhijah 1444 Hijriyah jatuh pada 27 Juni 2023. Hal itu berdasarkan hasil sidang isbat yang dilakukan pemerintah setempat.

"Tanggal 9 Dzulhijah (1444 Hijriyah) wukuf di Arafah bertepatan dengan 27 Juni 2023," kata Kepala Daerah Kerja (Daker) Makkah, Khalilurrahman di Makkah, Senin (19/6/2023).

Khalilurrahman mengatakan, wukuf di padang Arafah adalah salah satu rukun haji yang wajib dilaksanakan para jamaah haji.

Baca juga: Ketua PPIH: Klaim Asuransi Jiwa dan Kecelakaan Ditransfer Langsung ke Rekening Jemaah Haji

Puncak ibadah haji tahun ini terjadi pada musim kemarau, ketika cuaca di Arafah dan Makkah mencapai 45 derajat Celsius.

Karenanya, jamaah haji diimbau wajib mengonsumsi minum dan makan yang cukup, serta perbanyak istirahat.

Ia pun meminta jemaah haji tidak banyak keluar ketika menjelang wukuf.

Baca juga: 6 Koper Jemaah Haji Asal Surabaya Berisi Rokok Disita Petugas Bandara Jeddah

Misalnya, lima hari sebelum wukuf jangan banyak keluar hotel. Sebaiknya, jemaah haji istirahat total dari aktivitas fisik yang berlebihan.

Jika tetap melakukan aktivitas fisik berlebihan, nanti akan menghambat kondisi jemaah haji saat wukuf.

"Kemudian ketika di Arafah, karena cuaca panas, diharapkan jemaah haji lebih banyak ibadah, karena tujuan mereka tiba di Arafah untuk ibadah, jangan banyak keluar karena akan mengurangi energi mereka dan bisa mempengaruhi kondisi kesehatan jasmani mereka," ujar Khalilurrahman.

Sebelumnya, Khalilurrahman juga menyampaikan bahwa kondisi lalu lintas yang sangat padat dan macet menjelang dan setelah puncak haji di Arafah menjadi kendala distribusi katering bagi jamaah haji. Sehingga pada 7, 14, dan 15 Dzulhijah layanan katering dihentikan sementara.

"Dalam rentang waktu itu, jemaah haji bisa membeli makanan dan minuman di sekitar hotel. Untuk tanggal 8 sampai 13 Dzulhijah, layanan katering diberikan sebanyak 16 kali di Arafah, Muzdalifah, dan Mina," kata Khalilurrahman.

Khalilurrahman menyampaikan, penghentian sementara layanan katering terjadi hampir di setiap musim haji. Sebab kendalanya memang sama, yakni kemacetan yang menghalangi pengiriman makanan.

"Pada tahun 2017, 2018, 2019, layanan konsumsi juga dihentikan sementara selama lima hari, yaitu pada 5, 6, 7, serta 14 dan 15 Dzulhijah," tutup Khalilurrahman.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Nasional
Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Nasional
Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com