Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Terima Kunjungan Wakil PM Vanuatu, Wapres Ingin Tak Ada Salah Paham Soal Papua

Kompas.com - 19/06/2023, 13:34 WIB
Ardito Ramadhan,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin menerima kunjungan kehormatan Wakil Perdana Menteri/Menteri Luar Negeri Vanuatu Jotham Napat dan delegasi di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Senin (19/6/2023).

Juru Bicara Wakil Presiden, Masduki Baidlowi mengatakan, dengan pertemuan ini diharapkan tidak ada lagi kesalahpahaman di antara dua negara mengenai isu Papua.

"Ini adalah hasil yang bagus saja terutama bagi kita karena ada hubungannya dengan saudara kita dari Papua supaya tidak salah paham dan ada kampanye-kampanye yang tidak baik dari berbagai negara, terutama negara-negara Asia Pasifik," kata Masduki, Senin, seusai pertemuan.

Baca juga: Wapres Yakin Masyarakat Sudah Cerdas, Bakal Pilih Pemimpin yang Transformatif

Menurut Masduki, pertemuan ini juga penting dalam rangka upaya Indonesia membangun hubungan yang positif dengan negara-negara Pasifik.

"Kedatangan delegasi dari Vanuatu ini penting karena memang Indonesia sedang membangun peta jalan yang baik bagaimana agar Indonesia punya hubungan-hubungan yang positif dengan beberapa negara di Asia Pasifik,"

Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri Abdul Kadir Jailani menambahkan, pertemuan ini merupakan tonggak baru hubungan bilateral kedua negara.

Abdul menuturkan, kunjungan Vanuatu ke Indonesia adalah momentum untuk mempererat dan meningkatkan kerja sama ke depan.

Baca juga: Jelang Laga Indonesia vs Argentina, Wapres: Mudah-mudahan Mainnya Bagus

"Dan yang lebih penting lagi adalah kita akan perlu mendorong hubungan bilateral yang saling menguntungkan dan saling menghromati, terutama penghormatan terhadap kedaulatan dan keutuhan wilayah masing-masing," kata Abdul.

Untuk diketahui, Vanuatu adalah salah satu negara yang kerap mengkritik Indonesia soal isu Papua melalui forum internasional.

Mantan Perdana Menteri Vanuatu Bob Loughman, misalnya, pernah menuding Indonesia melakukan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Papua.

Baca juga: Soal Beda Hari Idul Adha, Wapres Minta Masyarakat Bertoleransi

Menurut Loughman dugaan pelanggaran HAM di Papua menjadi perhatian khusus negara-negara Pasifik yang menyeru agar Indonesia mengizinkan Dewan HAM PBB mengunjungi Papua.

Namun, kata Loughman, seruan itu tidak direspons oleh Pemerintah Indonesia.

Selain itu, Vanuatu juga pernah menuding Indonesia tak memberi izin kepada Dewan HAM PBB untuk berkunjung ke Papua.

Berbagai tudingan ini sudah dibantah oleh perwakilan Indonesia di Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Diplomat muda Indonesia di PBB, Silvany Austin Pasaribu, misalnya pernah menyampaikan hak jawab atas tuduhan pelanggaran HAM yang dilontarkan Vanuatu.

Baca juga: Wapres Akui Inklusi dan Literasi Masyarakat Soal Keuangan Syariah Masih Rendah

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Cerita Sulitnya Jadi Ketua KPK, Agus Rahardjo: Penyidik Tunduk ke Kapolri, Kejaksaan, Sampai BIN

Cerita Sulitnya Jadi Ketua KPK, Agus Rahardjo: Penyidik Tunduk ke Kapolri, Kejaksaan, Sampai BIN

Nasional
Jemaah Haji Mulai Diberangkatkan, Fahira Idris: Semoga Sehat, Selamat, dan Mabrur

Jemaah Haji Mulai Diberangkatkan, Fahira Idris: Semoga Sehat, Selamat, dan Mabrur

Nasional
Jemaah Haji Gelombang Pertama Tiba di Madinah, Disambut Meriah

Jemaah Haji Gelombang Pertama Tiba di Madinah, Disambut Meriah

Nasional
Jokowi Diminta Tak Cawe-cawe Pemilihan Capim KPK

Jokowi Diminta Tak Cawe-cawe Pemilihan Capim KPK

Nasional
PBNU: Pratik Haji Ilegal Rampas Hak Kenyamanan Jemaah

PBNU: Pratik Haji Ilegal Rampas Hak Kenyamanan Jemaah

Nasional
Prabowo Disebut Bisa Kena Getah jika Pansel Capim KPK Bentukan Jokowi Buruk

Prabowo Disebut Bisa Kena Getah jika Pansel Capim KPK Bentukan Jokowi Buruk

Nasional
Gerindra Dorong Penyederhanaan Demokrasi Indonesia: Rakyat Tak Harus Berhadapan dengan TPS

Gerindra Dorong Penyederhanaan Demokrasi Indonesia: Rakyat Tak Harus Berhadapan dengan TPS

Nasional
Sekjen Gerindra Sebut Revisi UU Kementerian Negara Dimungkinkan Tuntas Sebelum Pelantikan Prabowo

Sekjen Gerindra Sebut Revisi UU Kementerian Negara Dimungkinkan Tuntas Sebelum Pelantikan Prabowo

Nasional
Pimpinan Komisi X Bantah Pernyataan Stafsus Jokowi soal Banyak Keluarga dan Orang Dekat DPR Menerima KIP Kuliah

Pimpinan Komisi X Bantah Pernyataan Stafsus Jokowi soal Banyak Keluarga dan Orang Dekat DPR Menerima KIP Kuliah

Nasional
Gerindra Siapkan 4 Kader Maju Pilkada DKI, Ada Riza Patria, Budi Satrio, dan Sara

Gerindra Siapkan 4 Kader Maju Pilkada DKI, Ada Riza Patria, Budi Satrio, dan Sara

Nasional
Partai Negoro Resmi Diluncurkan, Diinisiasi Faizal Assegaf

Partai Negoro Resmi Diluncurkan, Diinisiasi Faizal Assegaf

Nasional
Tinjau TKP Kecelakaan Maut Bus di Subang, Kakorlantas: Tak Ditemukan Jejak Rem

Tinjau TKP Kecelakaan Maut Bus di Subang, Kakorlantas: Tak Ditemukan Jejak Rem

Nasional
Kunker ke Sultra, Presiden Jokowi Tiba di Pangkalan TNI AU Haluoleo

Kunker ke Sultra, Presiden Jokowi Tiba di Pangkalan TNI AU Haluoleo

Nasional
ICW Kritik Komposisi Pansel Capim KPK: Rentan Disusupi Konflik Kepentingan

ICW Kritik Komposisi Pansel Capim KPK: Rentan Disusupi Konflik Kepentingan

Nasional
Sekjen Gerindra Sebut Ada Nama Eksternal Dikaji untuk Bacagub DKI 2024

Sekjen Gerindra Sebut Ada Nama Eksternal Dikaji untuk Bacagub DKI 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com