Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bursa Cawapres Ganjar, Megawati Diprediksi Pilih Figur yang Tak “Ancam” PDI-P di Pemilu 2029

Kompas.com - 16/06/2023, 19:08 WIB
Fitria Chusna Farisa

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - PDI Perjuangan diyakini punya segudang pertimbangan untuk menentukan bakal calon wakil presiden (cawapres) pendamping bakal calon presiden (capres) Ganjar Pranowo untuk Pemilu 2024.

Bukan hanya menimbang elektabilitas dan kesamaan visi-misi, Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri diprediksi memilih sosok yang tak akan “mengganggu” langkah partainya ke depan.

“Karena nanti cawapres pendamping Ganjar itu seandainya menang, dia akan kuat. Kalau cawapresnya kuat lalu mengganggu PDI-P, itu kan repot kalau punya hasrat untuk maju jadi capres 2029. Itu yang berbahaya,” kata pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin, kepada Kompas.com, Jumat (16/6/2023).

Baca juga: Soal Pertemuan dengan Ganjar di Istana, Jokowi: Rapat mengenai Borobudur

Sebagai partai pemenang pemilu dua kali berturut-turut, PDI-P diyakini telah mengalkulasi peta politik Pemilu Presiden 2029 sejak sekarang.

Oleh karenanya, Ujang menduga, pada Pemilu 2024 ini Megawati akan memilih figur yang bersedia tunduk terhadap partai yang dia pimpin, sehingga eksistensi PDI-P pada pemilu periode selanjutnya tak terancam.

“PDI-P mencari orang-orang atau figur yang bisa manut, turut pada PDI-P, tidak bisa manuver sana sini yang bisa mengganggu kepentingan PDI-P ke depan,” tuturnya.

Atas pertimbangan itu, menurut Ujang, peluang Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno untuk berduet dengan Ganjar cenderung tipis.

Baca juga: Ganjar Kembali Bantah soal Isu Kontrak Politik dengan PDI-P

Memang, Sandi punya modal elektabilitas yang terbilang lumayan di bursa cawapres. Sebagai salah seorang pejabat terkaya di Indonesia, Mantan Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) itu juga memiliki sumber dana mumpuni.

Pun, saat ini Sandi bernaung di Partai Persatuan Pembangunan (PPP), partai yang telah mendeklarasikan dukungan buat Ganjar.

Namun, berdasarkan rekam jejak politik, Sandiaga terbilang gesit dan moncer. Belum genap dua tahun berpolitik bersama Gerindra, dia maju sebagai calon wakil gubernur DKI Jakarta berpasangan dengan Anies Baswedan pada Pilkada 2017.

Keduanya pun berhasil memenangkan pertarungan dan duduk sebagai DKI-1 dan DKI-2.

Akan tetapi, baru sepuluh bulan menjabat, Sandi mundur lantaran mencalonkan diri sebagai wakil presiden pada Pemilu 2019, berpasangan dengan Prabowo Subianto.

Meski akhirnya kalah suara dari Joko Widodo-Ma’ruf Amin, Sandi tetap mendapat kursi di pemerintahan sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Delapan tahun bernaung di Gerindra, Sandi memutuskan untuk hengkang dan berlabuh ke PPP. Manuver ini disebut-sebut sebagai upaya Sandiaga untuk mendapat tiket cawapres pendamping Ganjar.

Menurut Ujang, ini menunjukkan kelincahan Sandi dalam berpolitik. Jejak tersebut bisa jadi mengancam keamanan PDI-P pada Pemilu 2029.

Baca juga: Perjalanan Politik Sandiaga: Dari Gerindra ke Panggung Pilkada-Pilpres, Kini Berlabuh ke PPP

Halaman:


Terkini Lainnya

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Nasional
Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com