Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bantah soal Mahar Rp 3,5 Miliar, Nasdem: Jika Ada, Pasti Akan Kita Tindak

Kompas.com - 13/06/2023, 16:41 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Nasdem Taufik Basari atau biasa dipanggil Tobas menegaskan bahwa Nasdem tidak pernah minta mahar kepada bakal calon anggota legislatif (caleg) di seluruh Indonesia.

Tobas mengatakan, Partai Nasdem tidak memiliki kebijakan untuk meminta mahar dari para bakal calegnya.

Adapun tudingan mahar ini diungkapkan oleh Ketua DPD Partai Nasdem Indramayu Husen Ibrahim. Ia mengaku diminta mahar Rp 3,5 miliar jika mau pindah ke nomor urut dua di pemilihan calon anggota legislatif (Pileg) 2024.

"Hal tersebut tidak benar. Partai Nasdem tidak pernah meminta mahar kepada calegnya. Jika pun ada, siapa, tinggal disebutkan. Kita pasti akan tindak. Yang jelas, tidak pernah ada satu kebijakan pun dari partai untuk meminta mahar," ujar Tobas saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (13/6/2023).

Baca juga: Nasdem Bantah Minta Mahar Rp 3,5 Miliar ke Caleg Indramayu

Tobas mengungkapkan, Nasdem sudah mengikuti pemilu pada tahun 2014 dan 2019, di mana kebijakan mahar tersebut tidak pernah ada.

Ia lantas menekankan bahwa oknum yang meminta mahar pasti akan ditindak tegas oleh Nasdem.

"Jikapun ada oknum yang melakukan perbuatan yang terlarang tersebut, pasti akan kita tindak. Nah, oleh karena itu, buat kita, kita merasa bahwa tidak ada mahar. Dan jika ada kita akan tindak," katanya.

Sementara itu, terkait informasi adanya kader Nasdem di Indramayu yang mencopot atribut partai, Tobas mengaku akan menelusurinya.

Terlebih lagi, menurut dia, bakal caleg di Indramayu tersebut sudah pindah ke partai lain. Tobas lantas mencium aroma politis.

"Oleh karena itu, maka sebenarnya yang dilakukan yang kita bisa menilai sendiri ketika sudah berpindah partai, setelah berpindah partai kemudian melakukan tindakan-tindakan seperti ini," kata Tobas.

Baca juga: Demokrat Desak Anies soal Cawapres, Nasdem: Terus Terang Saja kalau Bukan AHY Jadi Wakil Mau Mundur

Sebelumnya, kader Partai Nasdem di Indramayu, Jawa Barat, mencopot sejumlah atribut Partai Nasdem.

Dari video Kompas TV, tampak para kader melempar seragam, serta merobek spanduk dan stiker bergambar pimpinan Nasdem. Kemudian, mereka berteriak menyatakan keluar dari Partai Nasdem.

Diketahui bahwa kericuhan itu terjadi di Kantor DPD Partai Nasdem Indramayu pada 11 Juni 2023.

Kericuhan bermula dari Ketua DPD Partai Nasdem Indramayu, Husen Ibrahim, yang kecewa karena dijanjikan berada di posisi nomor 1 di dapil 8 untuk Pileg 2024.

Baca juga: Tak Khawatir Anies Dijegal, Nasdem: Kalau Terjadi, Kebangetan

Padahal, kata Husen, ia sebelumnya dijanjikan oleh Ketua DPW Jabar VII mendapatkan nomor urut 1.

"Kami menagih janji ketua DPW bahwa Jabar VIII untuk pencalegan DPR. Kami dijanjikan nomor urut 1, tetapi sampai sekarang tidak menjadi kenyataan. Dari bocoran, kami diposisikan nomor urut 3," kata Husen.

Husen mengaku, ia malah dimintakan mahar lebih dari Rp 3,5 miliar apabila mau pindah ke nomor urut 2.

"Saat kami mempertanyakan masalah nomor urut 3, DPW lakukan rapat dan memutuskan saya boleh dipindah ke nomor urut 2 dengan catatan Rp 3,5 miliar harus disiapkan sebagai kompensasinya," ujarnya.

Imbasnya, pendukung Husen mundur massal dari Partai Nasdem. Mereka kecewa dengan Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasdem.

Baca juga: Nasdem: 3 Ketum Partai Koalisi Perubahan Setujui 1 Nama Cawapres Anies

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Zulhas Sebut Kader PAN yang Siap Jadi Menteri, Ada Yandri Susanto dan Eddy Soeparno

Zulhas Sebut Kader PAN yang Siap Jadi Menteri, Ada Yandri Susanto dan Eddy Soeparno

Nasional
Prabowo: Bung Karno Milik Seluruh Rakyat, Ada yang Ngaku-ngaku Seolah Milik Satu Partai

Prabowo: Bung Karno Milik Seluruh Rakyat, Ada yang Ngaku-ngaku Seolah Milik Satu Partai

Nasional
Jelang Munas Golkar, Soksi Nyatakan Dukung Airlangga Jadi Ketum Lagi

Jelang Munas Golkar, Soksi Nyatakan Dukung Airlangga Jadi Ketum Lagi

Nasional
Prabowo: Kalau Tak Mau Kerja Sama, Jangan Ganggu, Kami Mau Kerja...

Prabowo: Kalau Tak Mau Kerja Sama, Jangan Ganggu, Kami Mau Kerja...

Nasional
PAN Doa Dapat Banyak Jatah Menteri, Prabowo: Masuk Itu Barang

PAN Doa Dapat Banyak Jatah Menteri, Prabowo: Masuk Itu Barang

Nasional
KPK Cegah Pengusaha Muhaimin Syarif ke Luar Negeri Terkait Kasus Gubernur Malut

KPK Cegah Pengusaha Muhaimin Syarif ke Luar Negeri Terkait Kasus Gubernur Malut

Nasional
Zulhas: Banyak yang Salah Sangka Prabowo Menang karena Bansos, Keliru...

Zulhas: Banyak yang Salah Sangka Prabowo Menang karena Bansos, Keliru...

Nasional
Seluruh DPW PAN Dorong Zulhas Maju Jadi Ketua Umum Lagi

Seluruh DPW PAN Dorong Zulhas Maju Jadi Ketua Umum Lagi

Nasional
Di Depan Prabowo, Politisi PAN Berdoa Jatah Menteri Lebih Banyak dari Perkiraan

Di Depan Prabowo, Politisi PAN Berdoa Jatah Menteri Lebih Banyak dari Perkiraan

Nasional
Ditjen Imigrasi Periksa 914 WNA, Amankan WN Tanzania dan Uganda karena Diduga Terlibat Prostitusi

Ditjen Imigrasi Periksa 914 WNA, Amankan WN Tanzania dan Uganda karena Diduga Terlibat Prostitusi

Nasional
Disambut Hatta Rajasa, Prabowo Hadiri Rakornas Pilkada PAN

Disambut Hatta Rajasa, Prabowo Hadiri Rakornas Pilkada PAN

Nasional
Tambah Dua Tanker Gas Raksasa, Pertamina International Shipping Jadi Top Tier Pengangkut LPG Asia Tenggara

Tambah Dua Tanker Gas Raksasa, Pertamina International Shipping Jadi Top Tier Pengangkut LPG Asia Tenggara

Nasional
Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan 'Food Estate'

Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan "Food Estate"

Nasional
Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Nasional
KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com