Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 10/06/2023, 11:10 WIB
Ardito Ramadhan,
Irfan Maullana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Tim 8 Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) Sudirman Said membantah kabar yang menyebutkan Partai Demokrat memaksakan agar ketua umumnya, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), dipilih sebagai calon wakil presiden (cawapres) mendampingi Anies Baswedan.

Sudirman mengeklaim, seluruh partai-partai politik anggota KPP, yakni Partai Nasdem, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Demokrat, memiliki kesempatan yang sama untuk mengusulkan calon pendamping Anies.

"Tidak ada satu pun pihak yang memaksakan. Semua mendapat kesempatan mengusulkan nama. Partai Nasdem mengusulkan beberapa nama, PKS mengusulkan beberapa figur baik kader maupun non-kader. Begitu pun Partai Demokrat," kata Sudirman dalam siaran pers, Sabtu (10/6/2023).

Baca juga: Jawab Tudingan Nasdem, Demokrat Klaim Tak Paksakan AHY Jadi Cawapres Anies

Sudirman mengatakan, seluruh anggota KPP tetap mematuhi piagam pembentukan KPP, yang salah satu isinya adalah menyerahkan keputusan mengenai cawapres kepada Anies.

Oleh karena itu, menurut dia, tidak mungkin ada yang bisa memaksakan atau menolak nama tertentu untuk menjadi cawapres Anies.

"Sejauh ini suasana dalam rapat-rapat Tim 8 yang merupakan wakil resmi dari partai-partai dan capres, selalu kondusif, saling suport, dan saling percaya. Tidak ada suasana memaksakan kehendak," kata Sudirman.

Kendati demikian, ia menilai wajar apabila ada perbedaan pandangan di antara kader-kader tiga partai tersebut karena hal itu adalah bagian dari demokrasi.

Baca juga: AHY-Demokrat Dinilai Bisa Merapat ke Golkar Jika Gagal Dampingi Anies

"Ini adalah proses ujian kedewasaan dan kematangan semua pihak. Insya Allah setajam apa pun perbedaan, semua akan selesai bila Pemimpin sudah mengambil keputusan," ujar mantan Menteri ESDM itu.

Lebih lanjut, Sudirman menegaskan bahwa proses pemilihan cawapres sudah masuk tahap final dan tinggal menunggu waktu untuk diumumkan.

"Saat ini proses memilah dan memilih sudah selesai. Tinggal tunggu hari baik bagi Pak Anies untuk memutuskan dan mengumumkan," ujar Sudirman.

“Sabar ya, kata Syahrini, semua akan indah pada waktunya,” imbuh dia.

Diberitakan sebelumnya, Nasdem menuding Demokrat memaksakan agar AHY menjadi cawapres mendampingi Anies.

Baca juga: Peluang AHY Jadi Cawapres Dinilai Besar dan Tak Harus Bersama Anies

Awalnya, cepat karena waktu jelang Pilpres 2024 semakin sedikit. AHY merasa masa kampanye 75 hari tak cukup untuk mengoptimalkan kinerja mesin partai guna mencapai kemenangan.

Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali lantas meminta Demokrat mematuhi perjanjian kerja sama KPP yang telah memberikan mandat pada Anies untuk menentukan cawapresnya sendiri.

Belakangan, Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Demokrat Andi Arief membantah tudingan Nasdem tersebut.

“Partai Demokrat tidak pernah memaksakan AHY sebagai bacawapres Anies Baswedan,” ujar Andi dalam keterangannya, Jumat (9/6/2023).

Ia mengungkapkan, sejak awal Demokrat juga mempertimbangkan beberapa nama kandidat lain yang juga telah dipaparkan beberapa waktu lalu kepada tim Anies, dan Majelis Tinggi Partai Demokrat.

“Selain AHY, ada nama Khofifah Indar Parawansa, Sandiaga Uno, Yenny Wahid, Andika Perkasa, Ahmad Heryawan, Ahmad Syaikhu, Salim Segaf, dan Ridwan Kamil,” paparnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Rekomendasi untuk anda
28th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Indonesia Kirim Bantuan Kemanusiaan ke Libya, Totalnya Rp 13,9 Miliar

Indonesia Kirim Bantuan Kemanusiaan ke Libya, Totalnya Rp 13,9 Miliar

Nasional
Kereta Whoosh Diresmikan, Jokowi Ingatkan Semua Pihak Tak Takut Belajar Saat Bangun Infrastruktur

Kereta Whoosh Diresmikan, Jokowi Ingatkan Semua Pihak Tak Takut Belajar Saat Bangun Infrastruktur

Nasional
Momen Paspampres Beri Kejutan Ulang Tahun untuk Iriana Jokowi, Danpaspampres Dapat 'First Cake'

Momen Paspampres Beri Kejutan Ulang Tahun untuk Iriana Jokowi, Danpaspampres Dapat "First Cake"

Nasional
Syahrul Yasin Limpo dan Riwayat 2 Adiknya dalam Kubangan Korupsi

Syahrul Yasin Limpo dan Riwayat 2 Adiknya dalam Kubangan Korupsi

Nasional
Hari Ini, Amanda Manopo Akan Diperiksa Bareskrim Terkait Situs Judi 'Online'

Hari Ini, Amanda Manopo Akan Diperiksa Bareskrim Terkait Situs Judi "Online"

Nasional
Febri Diansyah Akan Datangi KPK Penuhi Panggilan Penyidik

Febri Diansyah Akan Datangi KPK Penuhi Panggilan Penyidik

Nasional
Jokowi Jelaskan Arti Nama Kereta Cepat 'Whoosh' yang Baru Diresmikan

Jokowi Jelaskan Arti Nama Kereta Cepat "Whoosh" yang Baru Diresmikan

Nasional
Mendagri Lantik Agus Fatoni Jadi Pj Gubernur Sumsel dan Akmal Malik sebagai Pj Gubernur Kaltim

Mendagri Lantik Agus Fatoni Jadi Pj Gubernur Sumsel dan Akmal Malik sebagai Pj Gubernur Kaltim

Nasional
Jokowi Resmikan Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang Dinamai 'Whoosh'

Jokowi Resmikan Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang Dinamai "Whoosh"

Nasional
KPK Duga Ada Tim Broker yang Setor Uang ke Andhi Pramono

KPK Duga Ada Tim Broker yang Setor Uang ke Andhi Pramono

Nasional
Gerindra Anggap Megawati Hormati Prabowo Usai Beri Sinyal Tolak Wacana Duet dengan Ganjar

Gerindra Anggap Megawati Hormati Prabowo Usai Beri Sinyal Tolak Wacana Duet dengan Ganjar

Nasional
KPK Panggil Eks Jubir Febri Diansyah dan Eks Pegawai Jadi Saksi Kasus di Kementan

KPK Panggil Eks Jubir Febri Diansyah dan Eks Pegawai Jadi Saksi Kasus di Kementan

Nasional
Ketum PBNU: Soal Politik yang Penting Kita Lewat dengan Selamat

Ketum PBNU: Soal Politik yang Penting Kita Lewat dengan Selamat

Nasional
Wacana Duet Ganjar-Prabowo, Megawati: Yang Ngomong Siapa, Kok Aku Ketumnya Enggak Ngerti?

Wacana Duet Ganjar-Prabowo, Megawati: Yang Ngomong Siapa, Kok Aku Ketumnya Enggak Ngerti?

Nasional
Memaknai Ulang Kesaktian Pancasila

Memaknai Ulang Kesaktian Pancasila

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com