Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Virdika Rizky Utama
Peneliti PARA Syndicate

Peneliti PARA Syndicate dan Mahasiswa Pascasarjana Ilmu Politik, Shanghai Jiao Tong University.

Aldi Taher, Fenomena Kelelahan Demokrasi?

Kompas.com - 08/06/2023, 06:00 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

Keberlanjutan korupsi ini semakin mempersulit kita dalam melakukan perubahan positif dalam sistem politik.

Salah satu akar permasalahan mungkin terletak pada fakta bahwa banyak orang yang diberikan tanggung jawab untuk menjaga dan melindungi institusi kita tidak memiliki pemahaman yang memadai tentang prinsip dan mekanisme kerja demokrasi.

Banyak di antara mereka tidak memahami konsekuensi dari tindakan mereka, atau bagaimana keputusan mereka bisa berdampak pada kesejahteraan jangka panjang dari masyarakat yang mereka layani.

Ketiadaan pemahaman ini tidak hanya berlaku bagi mereka yang duduk di kursi pemerintahan atau lembaga legislatif, tapi juga berlaku bagi masyarakat luas.

Sebuah catatan penting: demokrasi bukan hanya soal pemilihan pemimpin, melainkan juga tentang memahami tanggung jawab bersama dalam menjaga dan memperbaiki sistem yang memungkinkan kita memilih pemimpin tersebut.

Demokrasi bukan alat pasif, melainkan proses aktif yang membutuhkan partisipasi penuh dari masyarakat.

Inkompetensi memahami dan menjalankan peran kita dalam demokrasi bisa memicu masalah serius seperti ketidakadilan sosial, penyalahgunaan kekuasaan, dan korupsi yang merajalela.

Dalam hal ini, tanggung jawab utama penanganan 'kelelahan demokrasi' berada di pundak pemerintahan dan partai politik.

Namun, peran masyarakat juga tidak kalah penting. Masyarakat harus berupaya memahami kondisi sebenarnya dan bergerak mewujudkan perubahan yang diharapkan, bukan hanya menyalahkan para pemimpin atau sistem.

Ini bisa berarti perubahan dalam melihat politik: berpartisipasi aktif dalam proses politik, memilih pemimpin dengan bijak, dan mengkritisi keputusan para pemimpin.

Selain itu, mempromosikan pendidikan politik yang baik di semua lapisan masyarakat juga penting, sehingga kita semua bisa memahami bagaimana demokrasi seharusnya berfungsi dan bagaimana kita bisa berkontribusi.

Demikian pula, ini bisa berarti mendorong reformasi politik yang lebih besar. Menuntut transparansi dan akuntabilitas dari para pemimpin kita.

Mendorong pembuatan undang-undang dan peraturan yang dapat membantu memerangi korupsi dan memastikan bahwa demokrasi kita berfungsi sebagaimana mestinya.

Fenomena seperti wawancara Aldi Taher mungkin tampak lucu dan mengundang tawa, namun sebenarnya ini menunjukkan gejala kelelahan demokrasi.

Meski demikian, hal ini juga dapat menjadi pemicu bagi kita semua untuk berusaha lebih keras menjaga dan memperbaiki demokrasi kita.

Halaman:
Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Habiburokhman: Judi 'Online' Meresahkan, Hampir Tiap Institusi Negara Jadi Pemainnya

Habiburokhman: Judi "Online" Meresahkan, Hampir Tiap Institusi Negara Jadi Pemainnya

Nasional
Baru 5 dari 282 Layanan Publik Pulih Usai PDN Diretas

Baru 5 dari 282 Layanan Publik Pulih Usai PDN Diretas

Nasional
Penerbangan Garuda Indonesia Tertunda 12 Jam, Jemaah Haji Kecewa

Penerbangan Garuda Indonesia Tertunda 12 Jam, Jemaah Haji Kecewa

Nasional
Perdalam Pengoperasian Jet Tempur Rafale, KSAU Kunjungi Pabrik Dassault Aviation

Perdalam Pengoperasian Jet Tempur Rafale, KSAU Kunjungi Pabrik Dassault Aviation

Nasional
Cek Harga di Pasar Pata Kalteng, Jokowi: Harga Sama, Malah di Sini Lebih Murah

Cek Harga di Pasar Pata Kalteng, Jokowi: Harga Sama, Malah di Sini Lebih Murah

Nasional
Kasus Korupsi Pengadaan Lahan JTTS, KPK Sita 54 Bidang Tanah dan Periksa Sejumlah Saksi

Kasus Korupsi Pengadaan Lahan JTTS, KPK Sita 54 Bidang Tanah dan Periksa Sejumlah Saksi

Nasional
Jokowi Klaim Program Bantuan Pompa Sudah Mampu Menambah Hasil Panen Padi

Jokowi Klaim Program Bantuan Pompa Sudah Mampu Menambah Hasil Panen Padi

Nasional
Soal Izin Usaha Tambang Ormas Keagamaan, Pimpinan Komisi VII Ingatkan Prinsip Kehati-hatian dan Kepatutan

Soal Izin Usaha Tambang Ormas Keagamaan, Pimpinan Komisi VII Ingatkan Prinsip Kehati-hatian dan Kepatutan

Nasional
Jokowi Pastikan Beras Bansos Berkualitas Premium, Tak Berwarna Kuning dan Hitam

Jokowi Pastikan Beras Bansos Berkualitas Premium, Tak Berwarna Kuning dan Hitam

Nasional
Minta Pemerintah Tetapkan Jadwal Pelantikan Kepala Daerah, Ketua KPU: Kalau Tak Ada, Bakal Repot

Minta Pemerintah Tetapkan Jadwal Pelantikan Kepala Daerah, Ketua KPU: Kalau Tak Ada, Bakal Repot

Nasional
Terima Kunjungan Delegasi Jepang, Kepala BNPT Perkenalkan Program Deradikalisasi

Terima Kunjungan Delegasi Jepang, Kepala BNPT Perkenalkan Program Deradikalisasi

Nasional
Mutasi Polri, Brigjen Suyudi Ario Seto Jadi Kapolda Banten, Brigjen Whisnu Hermawan Jadi Kapolda Sumut

Mutasi Polri, Brigjen Suyudi Ario Seto Jadi Kapolda Banten, Brigjen Whisnu Hermawan Jadi Kapolda Sumut

Nasional
Pakar Hukum Minta Bandar Judi Online Dijerat TPPU

Pakar Hukum Minta Bandar Judi Online Dijerat TPPU

Nasional
Pemerintah Tak Bayar Tebusan ke Peretas PDN, Data Kementerian/Lembaga Dibiarkan Hilang

Pemerintah Tak Bayar Tebusan ke Peretas PDN, Data Kementerian/Lembaga Dibiarkan Hilang

Nasional
Pimpinan Komisi VII Wanti-wanti Pengelolaan Tambang Ormas Rentan Ditunggangi Konglomerat

Pimpinan Komisi VII Wanti-wanti Pengelolaan Tambang Ormas Rentan Ditunggangi Konglomerat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com