Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mahfud di Pusaran Isu Penjegalan Anies Jadi Capres

Kompas.com - 05/06/2023, 17:19 WIB
Achmad Nasrudin Yahya

Penulis

Mahfud mengatakan, jika sampai Anies tidak mendapat tiket ke Pilpres 2024, pemerintah pasti dituduh melakukan penjegalan.

"Bukan hanya Denny yang saya minta. Ketua Umum PKS (Ahmad Syaikhu) juga saya minta, 'Tolong Anies dijaga agar tetap mendapat tiket. Nanti yang dituduh kalau nda dapat tiket, pemerintah'," ujar Mahfud saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (5/6/2023).

"Karena nuduhnya pemerintah terus mengganjal Anies. Saya pesan ke Denny, 'Tolong itu dijaga'," sambungnya.

Tak ikut campur

Mahfud juga memastikan pemerintah tidak ikut-ikutan dalam menentukan siapa capres yang maju ke Pilpres 2024.

Sebaliknya, Mahfud justru khawatir internal Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) justru menggagalkan Anies maju.

"Saya sampaikan juga itu kepada Ketua Umum PKS Pak Syaikhu ketika datang ke rumah saya, menjajaki, 'Bagaimana kalau Bapak menjadi cawapresnya Anies?," kata Mahfud.

"Saya bilang, 'Jangan saya, nanti malah pecah. Anies kalau nanti koalisinya enggak setuju, malah Anies-nya nanti enggak dapat tiket kalau partainya 1 keluar'. Sama pesan saya kepada Denny," tutur Mahfud.

Baca juga: Tolak Jadi Cawapres Anies, Mahfud: Jangan Saya, Nanti Koalisi Perubahan Pecah

Mahfud mengatakan, dirinya berada dalam posisi tetap menjaga Pemilu 2024 bisa berjalan.

"Nah, saya akan menjaga pemilunya. Saya bilang agar pemilu terselenggara. Itu saja," imbuhnya.

Khawatir dijegal

Jauh sebelumnya, Anies merasa khawatir dijegal di Pilpres 2024 usai Presiden Joko Widodo menyampaikan akan cawe-cawe di Pilpres 2024.

Hal ini disampaikan Anies dalam konferensi pers di Sekretariat Perubahan, Selasa (30/5/2023).

Anies juga mengatakan, masyarakat khawatir dengan ikut campurnya pimpinan negara terhadap proses demokrasi di Indonesia.

"Ada yang mengungkapkan kekhawatiran penjegalan, kriminalisasi, pemilu, tidak netral penyelenggara pemilu, caleg, parpol, capres, mendapat perlakuan tidak fair," kata Anies, dikutip dari Tribunnews.com.

Atas adanya kekhawatiran itu, Anies berharap kalau hal itu tidak terjadi. Sebaliknya, Anies berharap kontestasi politik 2024 bisa berlangsung dengan jujur dan adil.

(Penulis: Adhyasta Dirgantara, Nicholas Ryan Aditya | Editor: Dani Prabowo, Ambaranie Nadia Kemala Movanita)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:
Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com