Mahfud di Pusaran Isu Penjegalan Anies Jadi Capres

JAKARTA, KOMPAS.com - Isu penjegalan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjadi calon presiden (capres) menyeret Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD.

Pasalnya, Mahfud belakangan disebut meminta tolong kepada pakar hukum tata negara, Denny Indrayana untuk membantu Anies supaya bisa terjun di gelanggang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Tak hanya kepada Denny, Mahfud ternyata juga meminta tolong kepada Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu.

Mahfud secara blak-blakan telah mengakui jika dirinya meminta tolong kepada Denny.

Alasan ia turut menaruh perhatian terhadap isu ini adalah supaya pemerintah tak dituduh menjegal Anies.

Demi demokrasi

Denny mengungkapkan bahwa Mahfud meminta tolong kepada dirinya untuk membantu Anies bisa mengantongi tiket capres.

Permintaan tersebut diterima Denny ketika berkunjung ke rumah dinas Mahfud.

Menurut Denny, Mahfud meminta tolong soal nasib pencapresan Anies agar demokrasi di Indonesia menjadi lebih sehat.

"Jadi pertemuan terakhir saya dengan beliau itu, salah satu pesan Pak Mahfud itu semacam ini, 'Mas Denny, tolong bantu Anies Baswedan untuk jadi calon presiden supaya demokrasi kita lebih sehat'. Saya bilang 'Oh, ini ada apa ini' hahaha," kata Denny sembari tertawa dalam acara Gaspol! Kompas.com yang dikutip Minggu (4/6/2023) di YouTube.

Baca juga: Denny Indrayana Ngaku Diminta Mahfud MD Bantu Anies Baswedan Jadi Capres Agar Demokrasi Lebih Sehat

Ketika menerima pesan tersebut, Denny tak tahu apa yang melatarbelakangi Mahfud menyatakan hal itu.

Ia juga enggan menduga-duga apakah Mahfud memiliki maksud politis di balik pernyataan itu.

Namun demikian, Denny menangkap pesan yang disampaikan Mahfud sebagai bahasa perintah kepada dirinya.

"Pak Mahfud pada saat terakhir bertemu dengan saya itu, minta tolong dan bahasa beliau memerintahkan, jadi saya terakhir ketemu," jelas dia.

Diakui

Sementara, Mahfud mengakui bahwa dirinya meminta tolong kepada Denny untuk menjaga Anies supaya tetap bisa maju ke Pilpres 2024.

Bahkan, Mahfud juga meminta tolong kepada Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu untuk melakukan hal serupa.

Baca juga: Mahfud Akui Minta Tolong Denny Indrayana dan PKS agar Anies Bisa Maju Capres 2024

Mahfud mengatakan, jika sampai Anies tidak mendapat tiket ke Pilpres 2024, pemerintah pasti dituduh melakukan penjegalan.

"Bukan hanya Denny yang saya minta. Ketua Umum PKS (Ahmad Syaikhu) juga saya minta, 'Tolong Anies dijaga agar tetap mendapat tiket. Nanti yang dituduh kalau nda dapat tiket, pemerintah'," ujar Mahfud saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (5/6/2023).

"Karena nuduhnya pemerintah terus mengganjal Anies. Saya pesan ke Denny, 'Tolong itu dijaga'," sambungnya.

Tak ikut campur

Mahfud juga memastikan pemerintah tidak ikut-ikutan dalam menentukan siapa capres yang maju ke Pilpres 2024.

Sebaliknya, Mahfud justru khawatir internal Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) justru menggagalkan Anies maju.

"Saya sampaikan juga itu kepada Ketua Umum PKS Pak Syaikhu ketika datang ke rumah saya, menjajaki, 'Bagaimana kalau Bapak menjadi cawapresnya Anies?," kata Mahfud.

"Saya bilang, 'Jangan saya, nanti malah pecah. Anies kalau nanti koalisinya enggak setuju, malah Anies-nya nanti enggak dapat tiket kalau partainya 1 keluar'. Sama pesan saya kepada Denny," tutur Mahfud.

Baca juga: Tolak Jadi Cawapres Anies, Mahfud: Jangan Saya, Nanti Koalisi Perubahan Pecah

Mahfud mengatakan, dirinya berada dalam posisi tetap menjaga Pemilu 2024 bisa berjalan.

"Nah, saya akan menjaga pemilunya. Saya bilang agar pemilu terselenggara. Itu saja," imbuhnya.

Khawatir dijegal

Jauh sebelumnya, Anies merasa khawatir dijegal di Pilpres 2024 usai Presiden Joko Widodo menyampaikan akan cawe-cawe di Pilpres 2024.

Hal ini disampaikan Anies dalam konferensi pers di Sekretariat Perubahan, Selasa (30/5/2023).

Anies juga mengatakan, masyarakat khawatir dengan ikut campurnya pimpinan negara terhadap proses demokrasi di Indonesia.

"Ada yang mengungkapkan kekhawatiran penjegalan, kriminalisasi, pemilu, tidak netral penyelenggara pemilu, caleg, parpol, capres, mendapat perlakuan tidak fair," kata Anies, dikutip dari Tribunnews.com.

Atas adanya kekhawatiran itu, Anies berharap kalau hal itu tidak terjadi. Sebaliknya, Anies berharap kontestasi politik 2024 bisa berlangsung dengan jujur dan adil.

(Penulis: Adhyasta Dirgantara, Nicholas Ryan Aditya | Editor: Dani Prabowo, Ambaranie Nadia Kemala Movanita)