Setiap Hari Ada Korban Perdagangan Orang Meninggal, Jokowi Minta Tak Ada "Backing-mem-backing"

JAKARTA, KOMPAS.com - Meninggalnya warga negara Indonesia (WNI) yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) mendapat sorotan pemerintah.

Ketua Badan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani mengungkapkan, dalam satu tahun, ada 1.900 jenazah WNI yang dipulangkan kembali ke Indonesia.

Mereka sebelumnya merupakan korban TPPO yang kemudian dipekerjakan secara ilegal di luar negeri.

"Jenazah kurang lebih 1.900. Artinya tiap hari rata-rata dua peti jenazah masuk ke dalam Tanah Air kita," ujar Benny di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (30/5/2023).

Baca juga: Mahfud: Lebih dari 1.900 Jenazah WNI Korban TPPO Dipulangkan ke Tanah Air dalam Setahun

Menurut Benny, 90 persen dari jumlah WNI yang meninggal itu diberangkatkan secara tidak resmi oleh sindikat ilegal perdagangan manusia.

Dia mengungkapkan, dalam tiga tahun terakhir, kurang lebih ada 94.000 WNI yang dideportasi dari Timur Tengah maupun Asia.

"Dan 90 persen yang dideportasi adalah mereka yang dulu berangkat secara tidak resmi atau unprosedural. Diyakini 90 persen dari angka itu diberangkatkan oleh sindikat penempatan ilegal pekerja migran Indonesia," papar Benny.

Menilik kondisi para WNI korban TPPO itu, menurut dia, tercatat ada 3.600 orang menderita sakit, depresi, hilang ingatan, bahkan cacat secara fisik.

Penyebabnya, kata Benny, pekerja migran yang menjadi korban TPPO tidak pernah memiliki hasil medical check up.

"Termasuk (tidak ada) tes psikologi (sebagaimana) yang diwajibkan kepada mereka yang berangkat resmi," ujar Benny.

Baca juga: Mahfud Sebut Kasus TPPO Sulit Ditangani karena Ada Backing: Presiden Minta Semua Ditindak

Disorot Bank Dunia

Benny Rhamdani mengatakan, Bank Dunia (World Bank) sebenarnya sudah memperingatkan soal praktik TPPO di Indonesia sejak 2017.

Saat itu, Bank Dunia merilis data tentang adanya 9 juta WNI yang bekerja di luar negeri.

Padahal, kata Benny, WNI yang secara resmi tercatat bekerja di luar negeri menurut data yang dihimpun pihaknya kurang lebih 4,7 juta.

"Jadi asumsinya adalah ada 4,3 juta mereka orang Indonesia bekerja di luar negeri yang berangkat secara unprosedural," kata dia.

Benny pun yakin, 4,3 juta pekerja migran Indonesia di luar negeri itu ditempatkan secara ilegal oleh sindikat TPPO.

Merujuk data-data tersebut, kata Benny, Presiden Joko Widodo sudah menegaskan perang terhadap sindikat TPPO harus terus dilakukan.

"Negara tidak boleh kalah, negara harus adil dan hukum harus bekerja," ujar dia.

Baca juga: Semua Anggota ASEAN Sepakat Perangi Perdagangan Orang di Kawasan

BP2MI menurut dia, sudah mengambil langkah-langkah tegas sejak tiga tahun lalu.

Salah satunya dengan memecat salah satu ASN karena terlibat dalam penempatan pekerja migran Indonesia secara ilegal.

Pengumuman pemecatan tersebut disampaikan lewat media sosial.

"Jadi ini kejahatan kemanusiaan yang negara tidak boleh tunduk atau kalah melawan para sindikat dan mafia. Naif jika negara ini justru untuk penempatan pekerja dikendalikan oleh sindikat dan mafia," ujar Benny.

"Perintah Presiden sudah jelas kami tentu akan melaksanakan secara sungguh-sungguh di lapangan," kata dia.

Jokowi minta tak ada backing

Pada Selasa, Presiden Joko Widodo menggelar rapat terbatas mengenai persoalan TPPO di Istana Merdeka, Jakarta.

Dalam rapat itu, Presiden Jokowi menyatakan akan melakukan restrukturisasi satuan tugas tim TPPO untuk segera mengambil langkah cepat dalam penanganan permasalahan itu.

“Presiden tadi menyatakan melakukan restrukturisasi satgas tim tindak pidana perdagangan orang, kemudian memerintahkan ada langkah-langkah cepat di dalam sebulan ini," ujar Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD dalam keterangannya usai mengikuti rapat.

"Untuk menunjukkan kepada publik bahwa negara, kepolisian negara, TNI, dan aparat-aparat pemerintah yang lain itu bertindak cepat dan hadir untuk ini,” kata dia.

Baca juga: Isu Perdagangan Orang Dibahas pada KTT Ke-42 ASEAN, Anggota Komisi I: Apresiasi untuk Pak Jokowi

Selain itu, Presiden memerintahkan jajaran Polri untuk menelusuri adanya dukungan (backing) bagi para penjahat perdagangan orang.

Mahfud menegaskan bahwa negara tidak mendukung adanya TPPO di Tanah Air.

"Tadi Presiden memerintahkan kepada Kapolri tidak ada backing-backing-an karena semua tindakan yang tegas itu di-backing oleh negara," ujar Mahfud.

"Tidak ada backing-backing-an bagi penjahat. Backing bagi kebenaran adalah negara backing penegakan hukum adalah negara," ujar dia.

Mahfud mengakui, pemerintah sebenarnya sudah memahami simpul kasus-kasus TPPO.

Namun, penanganannya terhambat persoalan birokrasi dan adanya praktik saling mem-backing.

Mahfud mengatakan, BP2MI telah melaporkan kepada Presiden bahwa jenazah warga Indonesia yang kembali karena TPPO dalam satu tahun mencapai lebih dari 1.900 orang.

Baca juga: Sempat Terjebak di Wilayah Konflik Myanmar, 26 WNI Korban TPPO Kembali ke Tanah Air

Khusus di Nusa Tenggara Timur (NTT), sejak Januari hingga Mei 2023, ada 55 jenazah pulang karena perdagangan orang.

Selain pemerintah Indonesia, Mahfud menyampaikan bahwa permasalahan TPPO juga mendapat perhatian dari negara-negara ASEAN.

Sebagai pemegang keketuaan ASEAN tahun ini, menurut Mahfud, para negara anggota ASEAN meminta Indonesia mengambil posisi kepemimpinan untuk memberantas tindak perdagangan orang yang dianggap mengganggu kehidupan bernegara.

“Saya kemarin memimpin sidang KTT ASEAN pilar polkam. Di situ semua negara ASEAN meminta kepada kita Indonesia agar mengambil posisi kepemimpinan di dalam tindak pidana perdagangan orang," tutur Mahfud.

"Karena bagi mereka tindak perdagangan orang ini sudah begitu mengganggu kehidupan bernegara mereka karena ini adalah kejahatan lintas negara dan sangat rapi kerjanya,” ujar dia.