Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 30/05/2023, 21:20 WIB
Aryo Putranto Saptohutomo

Editor

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menilai pihak yang menjadi pemenang dalam pemilihan umum (Pemilu) dan pemilihan presiden (Pilpres) 2024 mendatang perlu melakukan percepatan kinerja dan bukan perubahan.

Menurut Jokowi hal itu patut dilakukan supaya Indonesia bisa memanfaatkan target bonus demografi dan menuju tahapan menjadi negara maju.

Hal itu disampaikan Presiden Jokowi dalam pertemuan dengan sejumlah pemimpin redaksi media massa di Istana Negara, Jakarta, Senin (29/5/2023) kemarin.

Dalam pertemuan itu, Presiden menilai hal yang penting pada Pemilu 2024 bukan soal perubahan melainkan percepatan atau akselerasi.

Baca juga: Nasdem Minta Jokowi Juga Cawe-cawe ke MK untuk Urusan Sistem Pemilu

”Karena, menurut Presiden, kan banyak yang sudah dikerjakan, baik hilirisasi dan lain-lain. Tadi, yang penting itu tadi, bukan perubahan, tetapi akselerasi atau percepatan,” GM News and Current Affairs KompasTV, Yogi Nugraha, seperti dikutip dari Kompas.id.

Pada kesempatan itu, Presiden mencontohkan beberapa negara yang sebenarnya memiliki kesempatan maju. Namun, sampai sekarang tetap menjadi negara berkembang.

Dia mencontohkan negara-negara di kawasan Amerika Latin. Sejak dekade 1970-an negara-negara itu sudah menjadi negara berkembang, tetapi sampai sekarang kondisinya tidak berubah.

Demikian juga Afrika Selatan yang tidak dapat mengambil kesempatan menjadi negara maju. Adapun contoh negara yang berhasil melompat menjadi negara maju adalah Korea Selatan.

Presiden juga mencontohkan Korea Selatan menjadi negara maju karena masuk ke rantai pasok global.

Baca juga: Istana Sebut Cawe-cawe Jokowi Bukan Berarti Beri Dukungan ke Capres Tertentu

”Republik Indonesia hanya diberi waktu 13 tahun ke depan. Kalau bisa melompat, bisa jadi negara maju,” kata Pemimpin Redaksi Kompas Sutta Dharmasaputra mengutip inti pernyataan Presiden Jokowi.

Sutta mengatakan, Presiden memaparkan pola kepemimpinan negara dalam rentang 13 tahun mendatang bakal menentukan arah Indonesia.

Maka dari itu Presiden menilai Pemilu 2024, 2029, dan 2034 sangat penting untuk memilih pemimpin yang tepat.

Dalam pertemuan itu juga disebutkan keberlanjutan kebijakan strategis pemerintahan saat ini dinilai penting demi mewujudkan Indonesia sebagai negara maju tersebut. Namun, hal itu sangat ditentukan oleh kepemimpinan nasional ke depan.

Presiden Jokowi pada kesempatan itu juga menyebutkan dirinya cawe-cawe demi kepentingan negara.

Baca juga: Jokowi Akui Cawe-cawe untuk Pilpres 2024, Anies: Kami Harap Itu Tidak Benar

”Untuk kepentingan negara, tadi Presiden bilang cawe-cawe. Cawe-cawe untuk kepentingan negara,” ujar Sutta.

Presiden Jokowi menuturkan bahwa dirinya cawe-cawe untuk kepentingan yang positif, dan bukan untuk kepentingan politik praktis.

”Cawe-cawe untuk negara, (untuk) kepentingan nasional. Bukan untuk kepentingan capres-cawapres,” kata Sutta menyitir Presiden.

Menteri Sekretaris Negara Pratikno pun menambahkan bahwa cawe-cawe yang dilakukan Jokowi identik dengan ikut bertanggung jawab dan tidak membiarkan.

Baca juga: Demokrat Minta Jokowi Fokus Selesaikan Pekerjaan Rumah, Ketimbang Cawe-cawe Pilpres 2024

Presiden Jokowi pun disebutkan ingin memastikan Pemilu serentak 2024 dapat berlangsung secara demokratis, jujur, dan adil.

Presiden Jokowi juga mengelak menyebutkan siapa calon presiden yang didukungnya. Dia menilai hal ini masih sangat jauh dan menjadi urusan partai politik.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda

Terkini Lainnya

Tanggal 13 Desember 2023 memperingati hari apa?

Tanggal 13 Desember 2023 memperingati hari apa?

Nasional
Akun Sosmed Capres-Cawapres 2024

Akun Sosmed Capres-Cawapres 2024

Nasional
Di Hadapan Hasto, DPC PDI-P Tangsel Targetkan Kemenangan Ganjar-Mahfud 55 Persen

Di Hadapan Hasto, DPC PDI-P Tangsel Targetkan Kemenangan Ganjar-Mahfud 55 Persen

Nasional
Tanggal 12 Desember 2023 memperingati hari apa?

Tanggal 12 Desember 2023 memperingati hari apa?

Nasional
Ketika Jawaban Anak Anies Disebut Mirip Gibran Saat Dulu Ditanya soal Masuk ke Dunia Politik...

Ketika Jawaban Anak Anies Disebut Mirip Gibran Saat Dulu Ditanya soal Masuk ke Dunia Politik...

Nasional
Ketika Bocil 9 Tahun Teriak ke Gibran 'Korupsi Tuh Diberantas, Judi Jangan Cuma Diungkap'...

Ketika Bocil 9 Tahun Teriak ke Gibran "Korupsi Tuh Diberantas, Judi Jangan Cuma Diungkap"...

Nasional
Dalam Tuntutan, 2 Kios di Kalibata City dan Mobil VW Caravelle Milik Rafael Alun Dirampas untuk Negara

Dalam Tuntutan, 2 Kios di Kalibata City dan Mobil VW Caravelle Milik Rafael Alun Dirampas untuk Negara

Nasional
Minta Warga Lapor, Polri Bakal Patroli Menjaga Rumah Kosong yang Ditinggal Mudik Nataru

Minta Warga Lapor, Polri Bakal Patroli Menjaga Rumah Kosong yang Ditinggal Mudik Nataru

Nasional
Survei Poltracking Indonesia: Prabowo-Gibran Bakal Dapat Limpahan Suara Jika Anies dan Ganjar Tak Masuk Putaran 2

Survei Poltracking Indonesia: Prabowo-Gibran Bakal Dapat Limpahan Suara Jika Anies dan Ganjar Tak Masuk Putaran 2

Nasional
Survei Poltracking Indonesia Prediksi Pilpres Berlangsung 2 Putaran

Survei Poltracking Indonesia Prediksi Pilpres Berlangsung 2 Putaran

Nasional
Rafael Alun Bakal Sampaikan Pembelaan pada 27 Desember 2023

Rafael Alun Bakal Sampaikan Pembelaan pada 27 Desember 2023

Nasional
Debat Perdana Capres, Timnas Anies-Muhaimin Wajibkan Caleg Partai Koalisi Gelar Nobar

Debat Perdana Capres, Timnas Anies-Muhaimin Wajibkan Caleg Partai Koalisi Gelar Nobar

Nasional
Di Hadapan Ratusan Kader PDI-P, Hasto: Mahfud Ketua MK Tanpa Skandal

Di Hadapan Ratusan Kader PDI-P, Hasto: Mahfud Ketua MK Tanpa Skandal

Nasional
Cerita Ganjar di-'Bully' karena Tetapkan Upah Rendah

Cerita Ganjar di-"Bully" karena Tetapkan Upah Rendah

Nasional
Budiman Sudjatmiko: Tak Ada Bukti Hukum Prabowo Kriminal

Budiman Sudjatmiko: Tak Ada Bukti Hukum Prabowo Kriminal

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com