KY Harap Hakim yang Putuskan Penundaan Pemilu Prima Penuhi Panggilan Berikutnya

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Yudisial (KY) berharap Ketua Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat Liliek Pribawono Adi dan tiga majelis hakim yang menangani gugatan Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) memenuhi panggilan berikutnya yang bakal segera dilayangkan.

Diketahui, majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata antara Prima dan KPU terdiri dari T Oyong, H. Bakri, dan Dominggus Silaban.

Adapun pemanggilan dilakukan terkait polemik putusan majelis hakim PN Jakpus yang memenangkan gugatan Prima dan memerintahkan KPU untuk melakukan penundaan proses pemilihan umum (pemilu) yang tengah berjalan.

Baca juga: Majelis Hakim PN Jakpus yang Putuskan Penundaan Pemilu Tak Penuhi Panggilan KY

“Komisi Yudisial akan melakukan pemanggilan ulang terhadap para pihak ini,” kata Juru Bicara KY Miko Ginting kepada Kompas.com, Selasa (30/5/2023).

“KY berharap para pihak dapat memenuhi pemanggilan karena forum etik di KY berguna bagi para pihak untuk memberikan penjelasan yang utuh terhadap laporan masyarakat ini,” ujarnya.

Sedianya, ketiga hakim itu telah dijadwalkan pemanggilannya pada hari ini. Sementara, pemanggilan untuk Ketua PN Jakarta Pusat dijadwalkan Senin (29/5/2023) kemarin.

Namun, keempatnya tidak menghadiri sesuai dengan waktu yang dijadwalkan, meskpun KY telah melakukan pemanggilan secara sah dan patut.

Baca juga: Tak Penuhi Panggilan KY, Ketua PN Jakarta Pusat Dipanggil Ulang Besok

“Sekali lagi, pemanggilan ini dilakukan berdasarkan adanya laporan masyarakat terkait dugaan pelanggaran etik dan perilaku hakim, di mana Komisi Yudisial berwenang terkait dengan hal itu,” jelasnya.

Miko pun belum dapat memastikan kapan keempatnya akan dipangil kembali. Ia hanya memastikan bahwa KY akan kembali menyampaikan surat kepada para pihak secara patut dan sah.

“Perkembangan terkait penanganan laporan masyarakat ini akan diinfokan lebih lanjut,” kata Miko.

Putusan PN Jakarta Pusat ini dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta. Perkara Prima terhadap KPU kini tengah dalam proses kasasi di Mahkamah Agung (MA).