Tujuh Kali Cawe-cawe Keluar dari Mulut Jokowi

Salah satu yang ia sorot yakni masih tingginya angka kemiskinan dan tingkat pengangguran.

Selain itu, pendapatan per kapita masyarakat juga tak banyak mengalami perkembangan jika dibandingkan pada zaman Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memerintah.

“Fokus saja bekerja untuk rakyat di sisa masa kepemimpinannya, agar bisa meninggalkan hal baik untuk penerusnya,” ujar Herzaky.

Baca juga: JK Dukung Jokowi Cawe-cawe untuk Jaga Demokrasi dan Pastikan Pemilu Berjalan Jurdil

Menurutnya, tugas utama Jokowi bukan mempengaruhi partai politik (parpol) untuk mengusung figur capres yang diinginkannya. Tapi memastikan gelaran Pemilu 2024 berjalan dengan baik.

“Tugas dan tanggung jawab utama Presiden Jokowi terkait kepemimpinan nasional itu memastikan pemilu berjalan dengan demokratis, jujur, dan adil, tanpa intervensi, intimidasi dan kecurangan,” ucap Herzaky.

Dinilai kolusi

Sikap cawe-cawe Jokowi dalam urusan politik menjelang Pemilu dan Pilpres justru dinilai sebagai perbuatan kolusi.

Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menilai bahwa pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mengaku bakal "cawe-cawe" di Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 menunjukkan bahwa Jokowi adalah presiden partisan.

Dedi berpandangan, tindakan Jokowi selama ini menunjukkan bahwa sikap "cawe-cawe" atau intervensi tersebut bukan untuk kepentingan bangsa dan negara, tetapi politik pribadi.

Baca juga: Gerindra Tak Masalah Jokowi Cawe-cawe Politik untuk Bangsa dan Negara

"Apa yang ditunjukkan Presiden juga yang ia sampaikan, jelas menempatkan Jokowi sebagai presiden partisan. Secara umum bisa dianggap telah lakukan kolusi," kata Dedi kepada Kompas.com, Selasa (30/5/2023).

Menurut Dedi, jika intervensi yang dilakukan demi kepentingan bangsa dan negara, Jokowi mestinya mengintervensi Mahkamah Konstigusi (MK) agar tidak membuat keputusan yang melanggar konstitusi.

Kemudian, mengintervensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar tidak menjadi alat kekuasaan, atau mengintervensi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Menteri Keuangan agar semua proses pemilu berjalan sesuai koridor konstitusi dan tepat waktu.

"Intervensi dalam hal pelaksanaan, sah saja karena memang tanggungjawab presiden, tetapi intervensi politis jelas tidak dibenarkan," ujarnya.

Sementara itu, Dedi menilai, yang terjadi saat ini adalah Jokowi menentukan siapa capres yang diinginkan, berupaya memberikan fasilitas negara untuk pembahasan koalisi hingga mengucilkan partai lain yang berseberangan.

Baca juga: Demokrat Kritik Jokowi: Presiden Itu Kepala Negara, Tidak Boleh Cawe-cawe

Ia lantas menegaskan, perbuatan tersebut jelas-jelas merupakan tindakan yang tidak etis sekaligus merusak wibawa kepala negara.

"'Cawe-cawe' Jokowi hanya untuk kepentingannya pribadi, keluarga, atau kelompok politiknya, imbasnya cukup berbahaya. Mulai dari potensi rusaknya tata kelola pemerintahan hingga menjadikan negara ini seolah milik personal," kata Dedi.

(Penulis : Ardito Ramadhan, Tatang Guritno | Editor : Novianti Setuningsih, Dani Prabowo)