Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Komisi II Minta KPU-Bawaslu Hindari Cara Transaksional Saat Rekrut Anggota di Daerah

Kompas.com - 30/05/2023, 09:30 WIB
Dwi Nur Hayati ,
Amalia Purnama Sari

Tim Redaksi

 

KOMPAS.com - Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) Ahmad Doli Kurnia meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) untuk menghindari cara-cara transaksional saat merekrut calon anggota tingkat provinsi dan kabupaten atau kota.

"Saya ingatkan kepada KPU dan Bawaslu Republik Indonesia (RI) untuk hati-hati. Kami mendengar bermacam-macam rumor terkait rekrutmen komisioner KPU dan Bawaslu di tingkat provinsi dan kabupaten atau kota," ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Selasa (30/5/2023).

Pernyataan tersebut disampaikan Doli dalam Rapat Kerja Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (29/5/2023).

Baca juga: Bawaslu Rencanakan Kebijakan Baru dalam Seleksi Anggota untuk Penuhi Keterwakilan Perempuan

Ia mengaku, pihaknya mendapat masukan dan informasi bahwa proses seleksi anggota KPU-Bawaslu di tingkat provinsi dan kabupaten atau kota memiliki cara-cara transaksional.

Meski awalnya tidak percaya, Doli terus mendengar laporan serupa yang datang dari berbagai daerah.

"Saya ingatkan KPU-Bawaslu untuk hati-hati. Saya berusaha tidak percaya, tetapi rasa-rasanya kalau tidak diingatkan maka akan terus terjadi. Kalau rekrutmen berdasarkan kolega dan teman, bisa dimengerti. Namun (rekrutmen) karena transaksional, bangsa ini tidak akan memaafkan saudara-saudara semua," ujarnya.

Baca juga: Ketua LPSK Minta Restorative Justice Tak Bergeser Jadi Keadilan Transaksional

Politisi Partai Golongan Karya (Golkar) itu meminta Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) harus mencermati informasi tersebut.

Menurut Doli, laporan terkait adanya indikasi transaksional pemilihan anggota KPU-Bawaslu di provinsi dan kabupaten atau kota, tidak berhenti masuk ke Komisi II DPR.

"Kita bertekad dari awal bahwa Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 berwibawa dan bersih. Kita berharap masyarakat bersih, tetapi masa kita tidak memberikan contoh yang baik pada masyarakat," ujarnya.

 
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
28th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi jadi Inspektur Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila

Jokowi jadi Inspektur Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila

Nasional
Duet Prabowo-Khofifah

Duet Prabowo-Khofifah

Nasional
Jika Tidak dengan Prabowo, Lantas Siapa Pendamping Ideal Ganjar Pranowo?

Jika Tidak dengan Prabowo, Lantas Siapa Pendamping Ideal Ganjar Pranowo?

Nasional
Menteri Terseret Kasus Korupsi, Hasto Kristiyanto: PDI-P Evaluasi Ke Dalam

Menteri Terseret Kasus Korupsi, Hasto Kristiyanto: PDI-P Evaluasi Ke Dalam

Nasional
PDI-P Punya Program Beasiswa 'Megawati Fellowship', Akan Diluncurkan di Rakernas

PDI-P Punya Program Beasiswa "Megawati Fellowship", Akan Diluncurkan di Rakernas

Nasional
Beri Arahan di Depan Kader PDI-P, Megawati Sebut Politik Itu Dimulai dari Keluarga

Beri Arahan di Depan Kader PDI-P, Megawati Sebut Politik Itu Dimulai dari Keluarga

Nasional
Anies Sebut Negara hingga 'Pelaku Besar' Jadi Penyebab Masalah Lingkungan

Anies Sebut Negara hingga "Pelaku Besar" Jadi Penyebab Masalah Lingkungan

Nasional
Respons KPU Soal Putusan MA Terkait Syarat Eks Terpidana Korupsi Nyaleg

Respons KPU Soal Putusan MA Terkait Syarat Eks Terpidana Korupsi Nyaleg

Nasional
Uji Materi Syarat Eks Terpidana Korupsi Nyaleg Dikabulkan, ICW Sebut Penyelenggara Pemilu Bobrok

Uji Materi Syarat Eks Terpidana Korupsi Nyaleg Dikabulkan, ICW Sebut Penyelenggara Pemilu Bobrok

Nasional
Kawal Judicial Review UU Cipta Kerja, Partai Buruh Akan Gelar Unjuk Rasa

Kawal Judicial Review UU Cipta Kerja, Partai Buruh Akan Gelar Unjuk Rasa

Nasional
Dilirik Jadi Cawapres Prabowo, Gibran Sudah Dialog dengan Internal

Dilirik Jadi Cawapres Prabowo, Gibran Sudah Dialog dengan Internal

Nasional
Nama Bakal Cawapres Ganjar Makin Mengerucut, Sekjen PDI-P: Megawati Hampir Setiap Malam Mohon Petunjuk Tuhan

Nama Bakal Cawapres Ganjar Makin Mengerucut, Sekjen PDI-P: Megawati Hampir Setiap Malam Mohon Petunjuk Tuhan

Nasional
Buka Pintu PSI Gabung Koalisi, Puan: Yuk, Mas Kaesang Ketemu Mbak Puan Dulu

Buka Pintu PSI Gabung Koalisi, Puan: Yuk, Mas Kaesang Ketemu Mbak Puan Dulu

Nasional
Megawati Tunjuk Wasekjen PDI-P Arif Wibowo Jadi Kepala Badan Saksi Pemenangan Pemilu

Megawati Tunjuk Wasekjen PDI-P Arif Wibowo Jadi Kepala Badan Saksi Pemenangan Pemilu

Nasional
Gerindra Harap PSI Gabung Koalisi Indonesia Maju Dukung Prabowo Subianto

Gerindra Harap PSI Gabung Koalisi Indonesia Maju Dukung Prabowo Subianto

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com