MK Bakal Bahas di Internal Terkait Dugaan Kebocoran Putusan Sistem Pemilu

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Mahkamah Konstitusi (Jubir MK) Fajar Laksono mengatakan, internal MK bakal membahas soal dugaan kebocoran informasi putusan terkait sistem Pemilu 2024.

Menurut Fajar, pembahasan di internal Mahkamah Konstitusi (MK) tersebut terkait langkah-langkah menyikapi dugaan kebocoran putusan tersebut

“Ya tentu kami sudah membaca, sudah mencermati pertimbangan hari ini. Bukan tidak mungkin akan ditempuh langkah-langkah. Tapi yang pasti itu akan dibahas terlebih dahulu secara internal. Kira-kira langkah apa yang harus dilakukan MK,” kata Fajar ditemui di Gedung MK, Jakarta, dikutip dari Antaranews, Senin (29/5/2023).

Namun, Fajar mengatakan, MK belum memastikan apakah bakal memeriksa mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Denny Indrayana. Sebab, yang bersangkutan mengklaim mendapat informasi soal putusan MK perihal sistem pemilu tersebut.

“Ya kita belum tahu (memeriksa Denny Indrayana atau tidak). Kita masih bahas dulu secara internal, langkah-langkah yang tepat itu seperti apa, dengan perkembangan, dengan berita yang seperti itu,” ujarnya.

Baca juga: KSP Sebut Jokowi Sudah Dengar soal Dugaan Bocornya Putusan MK Terkait Sistem Pemilu

Hanya saja, Fajar kembali menegaskan bahwa Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) terkait perkara dengan Nomor Registrasi 114/PUU-XX/2022 itu belum dilakukan.

Berdasarkan sidang terakhir pada Selasa (23/5), para pihak akan menyerahkan kesimpulan kepada majelis hakim konstitusi pada 31 Mei 2023.

“Itu berarti belum ada pembahasan karena setelah penyerahan kesimpulan baru akan di-RPH-kan. Baru akan dibahas. Sesudah selesai dibahas, diambil keputusan, kemudian 'drafting' putusan, putusannya siap, maka segera diagendakan sidang pengucapan putusan,” katanya.

Oleh karena itu, Fajar membantah dugaan kebocoran informasi mengenai putusan perkara tersebut.

“Nah, bagaimana mungkin bocor atau apa kalau itu saja belum dibahas. Silakan tanyakan pihak yang bersangkutan,” ujar Fajar.

Baca juga: Sebelum Putusan MK Keluar, Pemerintah Tegaskan Sistem Pileg Sesuai UU Pemilu

Sebelumnya, mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Denny Indrayana mengklaim mendapat informasi soal putusan MK terkait sistem pemilu legislatif yang akan kembali ke sistem proporsional tertutup atau coblos partai.

"Pagi ini saya mendapatkan informasi penting. MK akan memutuskan pemilu legislatif kembali ke sistem proporsional tertutup, kembali memilih tanda gambar partai saja," tulis Denny Indrayana lewat cuitan di akun Twitternya @dennyindranaya, Minggu.

Denny mengatakan, putusan itu diambil setelah adanya dissenting opinion atau perbedaan pendapat dengan jumlah perbandingannya, enam hakim berbanding tiga hakim.

Namun, Denny Indrayana tidak membeberkan identitas yang memberinya informasi tersebut. Ia hanya meyakinkan bahwa informasi itu kredibel.

"Siapa sumbernya? Orang yang sangat saya percaya kredibilitasnya, yang pasti bukan Hakim Konstitusi," tulis Denny.

Baca juga: Jubir MK Tegaskan Gugatan Sistem Pemilu Baru di Tahap Penyerahan Kesimpulan, Belum Bahas Keputusan