Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Berry Manurung
Penulis

Hobi nulis di berbagai media daring nasional dan lokal. Penulis dua buah buku yaitu Nulis Aja Kok Repot dan Daya Ungkit Bonus Demografi Indonesia. 

Memahami Pikiran dan Tindakan Tidak Lazim Sarwono Kusumaatmadja

Kompas.com - 29/05/2023, 15:55 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

MASIH ingat jawaban seorang narasumber pada salah satu televisi swasta ketika seorang presenter wanita menanyakan kabinet Orde Baru (Orba) pada periode genting pemerintahan Mei 1998?

Tokoh tersebut menjawabnya dengan analogi “cabut gigi” yang memaknakan Orba harus lengser.

Presenter tersebut terlihat begitu gugup mendengar jawaban itu. Tentu saja, bagi Anda yang hidup pada periode kejayaan semu tersebut, kritik bagi pemerintah sangat mungkin mati karir.

Namun, tidak dengan tokoh yang tidak lazim satu ini sekalipun orang dalam lingkaran pemerintahan. Ia menjawabnya dengan lugas bahwa memang sudah seharusnya pemerintahan Orba berakhir.

Pernyataan dalam wawacancara dengan menyebut “cabut gigi”, boleh jadi mewakili ratusan juta warga Indonesia yang tengah digebuk krisis moneter sehingga menciptakan runyamnya kehidupan alias periuk nasi warga karena harga kebutuhan pokok melambung tinggi.

Kekacauan dan panik terjadi di seluruh Indonesia. Isu SARA yang menyasar salah satu etnis merebak.

Belum lagi, begitu otoriternya pemerintahan kala itu. Presiden mendapat julukan sebagai master of puppets.

Akronim kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN) seperti sudah menjadi hal lumrah dan menjadi tabiat umum jika ingin jabatan, karier, dan bisnis langgeng.

Masyarakat bulat satu suara yang didorong pula dengan demonstrasi jutaan mahasiswa turun ke jalan memaksa Jenderal bintang lima turun singgasana setelah 32 tahun berkuasa bak raja.

Siapa tokoh nasional tersebut? Tokoh tersebut adalah seorang adik seorang diplomat ulung Mochtar Kusumaatmadja yang memiliki reputasi internasional melahirkan United Nation Convention on Law of the Sea (UNCLOS) sehingga luas wilayah perairan Nusantara dari 2,5 juta km2 menjadi sekitar 5,1 juta km2!

Tanpa bedil sekaligus nihil pertumpahan darah. Cara diplomasi berkelas sekaligus membawa Indonesia sebagai negara yang disegani bangsa lain.

Sarwono Kusumaatmadja adalah tokoh tersebut. Tokoh nasional jebolan Teknik Sipil Institut Teknologi Bandung (ITB) dan sempat diceburkan oleh orangtuanya untuk bersekolah di Inggris, mungkin adalah salah satu tokoh anomali yang berhasil dua kali menjadi menteri di era Orba dan berhasil pula menjadi pelopor Kementerian Kelautan pertama periode pemerintahan Gus Dur.

Uniknya, dalam peringatan haul Gus Dur, Sarwono Kusumatmadja mengaku ia lupa sudah jauh hari diminta Gus Dur untuk menjadi menteri pemerintahannya ketika tokoh plural tersebut terpilih menjadi presiden tahun 1999!

Berdiskusi isu strategis di Indonesia dan dunia

Isu tantangan bonus demografi adalah awal saya mengenal beliau pada 2016. Tidak sempat bertemu di sekretariat yang berada dekat kawasan Jakarta Selatan, pada akhirnya berdiskusi intens pada 2017, ketika acara Yayasan Bhakti Bangsa.

Yayasan Bhakti Bangsa didirikan beliau bersama beberapa tokoh nasional seperti Sofyan Djalil, Ph.D, TP. Rachmat, Ir. Aditya Sumanegara, Supramu Santoso, Dr. Widiyanto Dwi Surya dan Prof. Fasli Jalal, Ph.D sebagai ketua umum.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Penetapan Presiden dan Wapres Terpilih, Prabowo-Gibran Berangkat Bareng ke KPU

Penetapan Presiden dan Wapres Terpilih, Prabowo-Gibran Berangkat Bareng ke KPU

Nasional
Ganjar-Mahfud Absen saat Penetapan Prabowo-Gibran, PAN: Enggak Ngaruh

Ganjar-Mahfud Absen saat Penetapan Prabowo-Gibran, PAN: Enggak Ngaruh

Nasional
Sudirman Said Sebut 'Dissenting Opinion' 3 Hakim MK Jadi Catatan Pengakuan Kejanggalan Pilpres 2024

Sudirman Said Sebut "Dissenting Opinion" 3 Hakim MK Jadi Catatan Pengakuan Kejanggalan Pilpres 2024

Nasional
Pimpinan MPR: Mooryati Soedibyo Sosok Inspiratif Perempuan Indonesia

Pimpinan MPR: Mooryati Soedibyo Sosok Inspiratif Perempuan Indonesia

Nasional
Anies-Muhaimin Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran Sebagai Pemenang Pilpres 2024

Anies-Muhaimin Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran Sebagai Pemenang Pilpres 2024

Nasional
AHY: Selamat Pak Prabowo-Gibran, Presiden Terpilih 2024-2029

AHY: Selamat Pak Prabowo-Gibran, Presiden Terpilih 2024-2029

Nasional
Apresiasi Putusan MK, AHY: Kami Tahu Beban dan Tekanan Luar Biasa

Apresiasi Putusan MK, AHY: Kami Tahu Beban dan Tekanan Luar Biasa

Nasional
Di Hannover Messe 2024, Pertamina Patra Niaga Paparkan Upaya Pemerataan Energi Indonesia

Di Hannover Messe 2024, Pertamina Patra Niaga Paparkan Upaya Pemerataan Energi Indonesia

Nasional
Ucapkan Selamat ke Prabowo-Gibran, Sudirman Said: Tim yang Kalah Harus Hormati Putusan MK

Ucapkan Selamat ke Prabowo-Gibran, Sudirman Said: Tim yang Kalah Harus Hormati Putusan MK

Nasional
Cuti, AHY Akan Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran di KPU

Cuti, AHY Akan Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran di KPU

Nasional
Persiapkan Leaders’ Retreat, Menlu Singapura Temui Menko Airlangga Bahas Kerja Sama dan Isu Strategis

Persiapkan Leaders’ Retreat, Menlu Singapura Temui Menko Airlangga Bahas Kerja Sama dan Isu Strategis

Nasional
Pesan Terakhir Pria yang Ditemukan Tewas di Kontrakan Depok, Minta Jasadnya Dikremasi

Pesan Terakhir Pria yang Ditemukan Tewas di Kontrakan Depok, Minta Jasadnya Dikremasi

Nasional
Profil Mooryati Soedibyo: Mantan Wakil Ketua MPR dan Pendiri Mustika Ratu yang Meninggal Dunia di Usia 96 Tahun

Profil Mooryati Soedibyo: Mantan Wakil Ketua MPR dan Pendiri Mustika Ratu yang Meninggal Dunia di Usia 96 Tahun

Nasional
Pendiri Mustika Ratu, Mooryati Soedibyo, Meninggal Dunia di Usia 96 Tahun

Pendiri Mustika Ratu, Mooryati Soedibyo, Meninggal Dunia di Usia 96 Tahun

Nasional
Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada, KPU Siap Sempurnakan Sesuai Saran MK

Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada, KPU Siap Sempurnakan Sesuai Saran MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com