Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Viral Lagi Video WNI Minta Dipulangkan, Kemenlu: Posisi Mereka di Wilayah Konflik Myanmar

Kompas.com - 27/05/2023, 10:16 WIB
Rahel Narda Chaterine,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Beredar kembali video di media sosial yang menampilkan 12 warga negara Indonesia (WNI) mengaku terjebak di Myanmar dan meminta dipulangkan ke Indonesia.

Merespons video itu, Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia (BHI) Kemenlu RI Judha Nugraha mengatakan, para WNI itu berada di wilayah konflik Myawaddy, Myanmar.

"KBRI Yangon telah melakukan pelacakan terhadap video 12 WNI dan berhasil menjalin komunikasi terbatas dengan mereka. Posisi mereka saat ini berada di Myawaddy, wilayah konflik bersenjata di Myanmar," kata Judha kepada wartawan, Sabtu (27/5/2023).

Baca juga: Sempat Terjebak di Wilayah Konflik Myanmar, 26 WNI Korban TPPO Kembali ke Tanah Air

Menurut Judha, sejak pihaknya melakukan evakuasi terhadap 26 WNI yang sebelumnya juga terjebak di wilayah Myawaddy, KBRI Yangon terus melakukan koordinasi untuk memulangkan WNI lain yang ada di sana.

Sebab, sebelumnya sempat viral juga video serupa terkait sejumlah WNI yang mengaku menjadi korban TPPO serta dieksploitasi oleh perusahaan yang mempekerjakan mereka.

"KBRI Yangon saat ini terus melakukan komunikasi dengan berbagai pihak dan jejaring lokal yang memiliki akses di Myawaddy, di tengah kerawanan keamanan serta sensitivitas politik di Myanmar," ujar Judha.

Adapun video terkait 12 WNI itu sempat viral di akun media sosial Tik Tok dengan akun @andre_aries.

Dalam salah satu unggahannya, akun tersebut memuat video yang memperlihatkan sejumlah pria meminta tolong kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar dipulangkan ke Indonesia.

"Kami rombongan 12 orang, yang berada di Keke Garden Dua Myanmar ini. Kami bekerja di scammer platform Indonesia dan sebagian teman-teman kami juga ada di platform lain," kata salah satu pria dalam video.

Seorang pria dalam video itu juga mengaku sudah berupaya menghubungi sejumlah lembaga, seperti Komnas HAM, LPSK, dan KSP, tetapi mereka tak kunjung mendapat respons.

Baca juga: Penantian Keluarga Korban TPPO Myanmar: Pulang Hari Ini, Doakan Selamat sampai Tujuan

Lebih lanjut, pria itu mengatakan bahwa mereka kerap mendapat intimidasi hingga kekerasan selama bekerja di Myanmar.

Oleh karenanya, ke-12 WNI itu berharap Presiden Jokowi memberikan atensi untuk memulangkan mereka ke Tanah Air.

"Sampai sekarang ini kami belum ada dievakuasi Pak. Saya minta dan teman-teman saya, tolong bebaskan kami, Pak, karena kami di sini dipekerjakan secara tidak manusiawi dan diintimidasi dan kekerasan setiap harinya yang kami hadapi di sini. Dan bukan cuma kami saja orang Indonesia di sini, Pak. Kami rame di sini. Saya minta tolong, Pak, bantu dan bebaskan kami di sini. Gimana teman-teman?" kata pria itu.

"Bantu kami, Pak," sahut sejumlah WNI lainnya yang ada dalam video tersebut.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Nasional
Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Nasional
Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

Nasional
Chappy Hakim: Kita Belum Punya Konsep Besar Sistem Pertahanan Indonesia, Gimana Bicara Pengembangan Drone?

Chappy Hakim: Kita Belum Punya Konsep Besar Sistem Pertahanan Indonesia, Gimana Bicara Pengembangan Drone?

Nasional
Dukung Khofifah di Pilgub Jatim, Zulhas: Wakilnya Terserah Beliau

Dukung Khofifah di Pilgub Jatim, Zulhas: Wakilnya Terserah Beliau

Nasional
Polisi Buru 2 Buron Penyelundup 20.000 Ekstasi Bermodus Paket Suku Cadang ke Indonesia

Polisi Buru 2 Buron Penyelundup 20.000 Ekstasi Bermodus Paket Suku Cadang ke Indonesia

Nasional
Tanggapi Prabowo, Ganjar: Jangan Sampai yang di Dalam Malah Ganggu Pemerintahan

Tanggapi Prabowo, Ganjar: Jangan Sampai yang di Dalam Malah Ganggu Pemerintahan

Nasional
Tanggapi Prabowo, PDI-P: Partai Lain Boleh Kok Pasang Gambar Bung Karno

Tanggapi Prabowo, PDI-P: Partai Lain Boleh Kok Pasang Gambar Bung Karno

Nasional
Zulhas: Hubungan Pak Prabowo dan Pak Jokowi Dekat Sekali, Sangat Harmonis...

Zulhas: Hubungan Pak Prabowo dan Pak Jokowi Dekat Sekali, Sangat Harmonis...

Nasional
Lapor Hasil Rakornas PAN ke Presiden, Zulhas: Pak Jokowi Owner

Lapor Hasil Rakornas PAN ke Presiden, Zulhas: Pak Jokowi Owner

Nasional
Budiman Sudjatmiko Pastikan Tak Ada “Deadlock” Pertemuan Prabowo dan Megawati

Budiman Sudjatmiko Pastikan Tak Ada “Deadlock” Pertemuan Prabowo dan Megawati

Nasional
Kode PAN soal Jatah Menteri ke Prabowo, Pengamat: Sangat Mungkin Dapat Lebih

Kode PAN soal Jatah Menteri ke Prabowo, Pengamat: Sangat Mungkin Dapat Lebih

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com