Saat PDI-P Pertanyakan "Legacy" Anies: Jakarta Macet hingga Pertanyakan Tingkat Kemiskinan

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP PDI-P Said Abdullah balik mengkritik bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) Anies Baswedan.

Kritik itu disampaikan setelah mantan Gubernur DKI Jakarta itu membanding-bandingkan pembangunan jalanan era Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan Presiden saat ini, Joko Widodo (Jokowi).

Said mempertanyakan warisan atau legacy yang ditinggalkan oleh Anies yang pernah menjabat Gubernur DKI Jakarta. Dia menyebut Jakarta tetap macet meski sudah diurus oleh Anies.

"Legacy-nya Anies tetap saja, Jakarta macet total. Apa yang bisa dibanggakan dari Jakarta? Lampu pernak-pernik seperti Singapura? Tingkat kemiskinannya lebih parah? Padahal penduduknya lebih sedikit, anggarannya paling besar. Dan itu fakta, itu faktanya, bukannya kata saya, kata BPS," ujar Said saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Senin (22/5/2023).

Baca juga: Anies Bandingkan Pembangunan Jalan Zaman SBY dan Jokowi, Hasto: Suruh Lihat Jakarta Saja

Sementara itu, Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto justru balik meminta Anies melihat DKI Jakarta saat dimintai tanggapan soal kritik Anies ke Presiden Jokowi.

"Ya, Mas Anies suruh lihat Jakarta saja," singkat Hasto ditemui di Kantor DPP PDI-P, Jalan Diponegoro, Jakarta.

Tingkat kemacetan

Berdasarkan data lembaga pemeringkatan lalu lintas dunia, Tomtom Internasional BV, indeks kemacetan di DKI Jakarta naik dari peringkat ke 46 pada 2021 menjadi ke-29 pada 2022.

Kenaikan ini, salah satunya, didorong perubahan pola transportasi masyarakat usai pemerintah tak lagi menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), kebijakan yang diambil untuk mengantasi pandemi Covid-19. Akibatnya lalu lintas kembali sibuk, sehingga kemacetan pun tak terhindarkan.

Adapun lembaga ini mengukur indeks kemacetan di 389 kota di 56 negara di seluruh dunia, di mana Jakarta menjadi salah satunya.

Pada 2019, Tomtom pernah menempatkan indeks kemacetan DKI Jakarta di peringkat ke-10. Bahkan, Asian Development Bank (ADB) pada periode yang sama, menurut Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, pernah menobatkan Jakarta sebagai kota termacet nomor 10 di Asia dengan tingkat kemacetan 53 persen.

Baca juga: Unggah Video Hoaks Panglima TNI Dukung Anies, Pemilik Akun YouTube Menara Istana Dilaporkan ke Polisi

Kemacetan ini, menurut Bank Dunia atau World Bank berpotensi merugikan negara hingga Rp 65 triliun per tahun.

Setelah Anies digantikan Heru Budi Hartono, Pemprov DKI melakukan terobosan untuk mengurangi kemacetan di DKI Jakarta. Salah satunya membongkar trotoar dan jalur sepeda di kawasan Simpang Pasar Santa, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Namun, kebijakan tersebut rupanya tak cukup ampuh mengurai kemacetan yang terjadi.

Kemiskinan DKI

Sementara itu, jumlah penduduk DKI Jakarta pada 2022 mencapai 10,6 juta jiwa dengan tingkat kemiskinan per September 2022 mencapai 4,61 persen (494.030 jiwa). Angka kemiskinan di DKI Jakarta untuk pertama kali bergerak turun sejak pandemi Covid-19, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta.

DOK. Humas PDIP Ketua Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) Said Abdullah.

Pada September 2019, ada sekitar 362.000 penduduk miskin DKI (3,42 persen). Angka itu kemudian melonjak menjadi 497.000 (4,53 persen) setahun kemudian, dan kembali naik menjadi 498.000 (4,67 persen) pada September 2021.