Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Bakal Lihat Kemampuan Fiskal untuk Evaluasi Harga BBM pada Juni

Kompas.com - 27/05/2024, 21:52 WIB
Fika Nurul Ulya,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menyatakan akan melihat kemampuan fiskal negara sebelum mengevaluasi kebijakan subsidi energi pada Juni 2024 mendatang.

Diketahui, pemerintah menahan harga BBM dengan pemberian subsidi hingga Juni, terlepas dari terus naiknya harga minyak dunia.

Evaluasi tersebut akan menyoal perpanjangan subsidi maupun penyesuaian harga.

"Semuanya dilihat fiskal negara. Mampu atau tidak mampu, kuat atau tidak kuat," kata Jokowi usai hadir dalam acara Inaugurasi Menuju Ansor Masa Depan di Istora Senayan, Jakarta Pusat, Senin (27/5/2024).

Baca juga: Di Hadapan Jokowi, Kapolri Pilih Umbar Senyum Saat Ditanya Dugaan Penguntitan Jampidsus

Kepala Negara menyampaikan, pemerintah akan terus mengkalkulasi seberapa jauh peningkatan harga minyak akan berlangsung.

Jokowi bilang, pemerintah akan mempertimbangkan matang-matang mengenai subsidi energi mengingat masalah itu merupakan hajat hidup masyarakat.

"Harganya, harga minyaknya sampai seberapa tinggi. Semuanya akan dikalkulasi, semua akan dihitung, semua akan dilakukan lewat pertimbangan-pertimbangan yang matang karena itu menyangkut hajat hidup orang banyak," ucap dia.

"Bisa memengaruhi harga, bisa memengaruhi semuanya kalau urusan minyak," imbuh Jokowi.

Kendati demikian, Bendahara Negara ini mendukung langkah-langkah yang akan diambil Kementerian ESDM, Kementerian BUMN, dan Pertamina.

"Karena mereka dalam APBN juga sudah ditetapkan jumlah volume dan juga anggaran subsidinya, itu yang perlu dijaga oleh Kementerian ESDM dan Pertamina," tuturnya.

Baca juga: Ketum PBNU Minta GP Ansor Belajar dari Jokowi

Wanita yang disapa Ani ini juga mengaku belum bisa memastikan kenaikan harga energi pada akhir tahun.

Ia menyatakan belum menerima update informasi mengenai hal tersebut.

"Saya belum update mengenai itu," ungkapnya.

Sebelumnya diberitakan, pemerintah akan mengevaluasi kebijakan subsidi energi. Evaluasi dilakukan dilakukan jelang masa berlaku kebijakan yang dijadwalkan berakhir pada Juni 2024 ini.

"Kan sekarang masih bulan Mei tanggal berapa ya ini. Nanti dibahas (evaluasi subsidi energi)," ujar Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (16/5/2024).

Baca juga: Rakernas PDI-P Banyak Kritik Pemerintah, Jokowi: Itu Internal Partai, Saya Tak Akan Komentar

Pemerintah kata Airlangga, terus memantau situasi harga minyak untuk mengkalibrasi subsidi energi.

Airlangga mengungkapkan, kebijakan subsidi energi akan dipertimbangkan berdasarkan perkiraan harga minyak dalam satu hingga dua bulan ke depan.

"Dalam krisis-krisis yang lalu, kita menggunakan anggaran sebagai buffer, cushion bantalan," ujarnya pada acara Halal bihalal yang diadakan di Gedung Kementerian Perekonomian, Jakarta, Selasa (16/4/2024).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Ahli Pidana: Bansos untuk “Korban” Judi Online Sama Saja Kasih Narkoba Gratis ke Pengguna…

Ahli Pidana: Bansos untuk “Korban” Judi Online Sama Saja Kasih Narkoba Gratis ke Pengguna…

Nasional
KPK Akan Gelar Shalat Idul Adha Berjamaah untuk Tahanan Kasus Korupsi

KPK Akan Gelar Shalat Idul Adha Berjamaah untuk Tahanan Kasus Korupsi

Nasional
Ahli Sebut Judi Online seperti Penyalahgunaan Narkoba, Pelakunya Jadi Korban Perbuatan Sendiri

Ahli Sebut Judi Online seperti Penyalahgunaan Narkoba, Pelakunya Jadi Korban Perbuatan Sendiri

Nasional
PBB Copot Afriansyah Noor dari Posisi Sekjen

PBB Copot Afriansyah Noor dari Posisi Sekjen

Nasional
Anies, JK, hingga Sandiaga Nonton Bareng Film LAFRAN yang Kisahkan Pendiri HMI

Anies, JK, hingga Sandiaga Nonton Bareng Film LAFRAN yang Kisahkan Pendiri HMI

Nasional
Respons KPK Soal Harun Masiku Nyaris Tertangkap pada 2021

Respons KPK Soal Harun Masiku Nyaris Tertangkap pada 2021

Nasional
55.000 Jemaah Haji Indonesia Ikuti Murur di Muzdalifah Usai Wukuf

55.000 Jemaah Haji Indonesia Ikuti Murur di Muzdalifah Usai Wukuf

Nasional
Anggota Komisi I DPR Dukung Kemenkominfo Ancam Blokir X/Twitter karena Izinkan Konten Porno

Anggota Komisi I DPR Dukung Kemenkominfo Ancam Blokir X/Twitter karena Izinkan Konten Porno

Nasional
Sindir Wacana Bansos untuk Penjudi Online, Kriminolog: Sekalian Saja Kasih Koruptor yang Dimiskinkan...

Sindir Wacana Bansos untuk Penjudi Online, Kriminolog: Sekalian Saja Kasih Koruptor yang Dimiskinkan...

Nasional
Pemerintah Semestinya Bikin Orang Lepas dari Judi Online, Bukan Memberikan Bansos

Pemerintah Semestinya Bikin Orang Lepas dari Judi Online, Bukan Memberikan Bansos

Nasional
Soal Duet Anies dan Kaesang, PKS: Status Anak Jokowi Belum Tentu Jadi Nilai Tambah

Soal Duet Anies dan Kaesang, PKS: Status Anak Jokowi Belum Tentu Jadi Nilai Tambah

Nasional
Kepala BNPT Apresiasi Densus 88 yang Proaktif Tangkap Residivis Teroris di Cikampek

Kepala BNPT Apresiasi Densus 88 yang Proaktif Tangkap Residivis Teroris di Cikampek

Nasional
Pertamina Luncurkan 'Gerbang Biru Ciliwung' untuk Kembangkan Ekosistem Sungai

Pertamina Luncurkan "Gerbang Biru Ciliwung" untuk Kembangkan Ekosistem Sungai

Nasional
Kriminolog Nilai Penjudi Online Mesti Dipandang sebagai Pelaku Pidana

Kriminolog Nilai Penjudi Online Mesti Dipandang sebagai Pelaku Pidana

Nasional
Harun Masiku Nyaris Diringkus di 2021, tapi Gagal Akibat KPK Ribut Internal

Harun Masiku Nyaris Diringkus di 2021, tapi Gagal Akibat KPK Ribut Internal

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com