Saat PDI-P Pertanyakan "Legacy" Anies: Jakarta Macet hingga Pertanyakan Tingkat Kemiskinan

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP PDI-P Said Abdullah balik mengkritik bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) Anies Baswedan.

Kritik itu disampaikan setelah mantan Gubernur DKI Jakarta itu membanding-bandingkan pembangunan jalanan era Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan Presiden saat ini, Joko Widodo (Jokowi).

Said mempertanyakan warisan atau legacy yang ditinggalkan oleh Anies yang pernah menjabat Gubernur DKI Jakarta. Dia menyebut Jakarta tetap macet meski sudah diurus oleh Anies.

"Legacy-nya Anies tetap saja, Jakarta macet total. Apa yang bisa dibanggakan dari Jakarta? Lampu pernak-pernik seperti Singapura? Tingkat kemiskinannya lebih parah? Padahal penduduknya lebih sedikit, anggarannya paling besar. Dan itu fakta, itu faktanya, bukannya kata saya, kata BPS," ujar Said saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Senin (22/5/2023).

Baca juga: Anies Bandingkan Pembangunan Jalan Zaman SBY dan Jokowi, Hasto: Suruh Lihat Jakarta Saja

Sementara itu, Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto justru balik meminta Anies melihat DKI Jakarta saat dimintai tanggapan soal kritik Anies ke Presiden Jokowi.

"Ya, Mas Anies suruh lihat Jakarta saja," singkat Hasto ditemui di Kantor DPP PDI-P, Jalan Diponegoro, Jakarta.

Tingkat kemacetan

Berdasarkan data lembaga pemeringkatan lalu lintas dunia, Tomtom Internasional BV, indeks kemacetan di DKI Jakarta naik dari peringkat ke 46 pada 2021 menjadi ke-29 pada 2022.

Kenaikan ini, salah satunya, didorong perubahan pola transportasi masyarakat usai pemerintah tak lagi menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), kebijakan yang diambil untuk mengantasi pandemi Covid-19. Akibatnya lalu lintas kembali sibuk, sehingga kemacetan pun tak terhindarkan.

Adapun lembaga ini mengukur indeks kemacetan di 389 kota di 56 negara di seluruh dunia, di mana Jakarta menjadi salah satunya.

Pada 2019, Tomtom pernah menempatkan indeks kemacetan DKI Jakarta di peringkat ke-10. Bahkan, Asian Development Bank (ADB) pada periode yang sama, menurut Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, pernah menobatkan Jakarta sebagai kota termacet nomor 10 di Asia dengan tingkat kemacetan 53 persen.

Baca juga: Unggah Video Hoaks Panglima TNI Dukung Anies, Pemilik Akun YouTube Menara Istana Dilaporkan ke Polisi

Kemacetan ini, menurut Bank Dunia atau World Bank berpotensi merugikan negara hingga Rp 65 triliun per tahun.

Setelah Anies digantikan Heru Budi Hartono, Pemprov DKI melakukan terobosan untuk mengurangi kemacetan di DKI Jakarta. Salah satunya membongkar trotoar dan jalur sepeda di kawasan Simpang Pasar Santa, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Namun, kebijakan tersebut rupanya tak cukup ampuh mengurai kemacetan yang terjadi.

Kemiskinan DKI

Sementara itu, jumlah penduduk DKI Jakarta pada 2022 mencapai 10,6 juta jiwa dengan tingkat kemiskinan per September 2022 mencapai 4,61 persen (494.030 jiwa). Angka kemiskinan di DKI Jakarta untuk pertama kali bergerak turun sejak pandemi Covid-19, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta.

DOK. Humas PDIP Ketua Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) Said Abdullah.

Pada September 2019, ada sekitar 362.000 penduduk miskin DKI (3,42 persen). Angka itu kemudian melonjak menjadi 497.000 (4,53 persen) setahun kemudian, dan kembali naik menjadi 498.000 (4,67 persen) pada September 2021.

Berkurangnya jumlah penduduk miskin per September 2022 didorong oleh beberapa indikator makro ekonomi. Misalnya, pertumbuhan ekonomi 5,94 persen dan berkurangnya pengangguran 63.000 orang. Selain itu, terdapat 138.000 tenaga kerja baru.

Di sisi lain, laju inflasi tercatat lebih besar dibandingkan periode sebelumnya (2,06 persen) akibat kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM pada September. Namun, bantuan sosial yang digelontorkan pemerintah pusat dan daerah pada akhirnya ikut berkontribusi dalam menjaga tingkat konsumsi masyarakat.

Baca juga: Hasto Balas Anies Soal Tokoh Jogging dan Selfie, Sindir Soal Politik Identitas

Hal ini meringangkan beban pengeluaran konsumsi, khususnya bagi kelompok masyarakat miskin.

Jokowi diklaim lebih jelas

Sementara itu, Said mengklaim, legacy Jokowi sebagai Presiden lebih jelas. Ia pun menilai bahwa publik puas dengan kinerja pemerintahan Jokowi.

Berdasarkan riset Lembaga Survei Indonesia (LSI) terbaru, kepuasan publik terhadap kinerja Presiden mencapai 82 persen. Hasil ini merupakan yang tertinggi berdasarkan riset yang dilakukan LSI.

Salah satu faktor yang membuat kepuasan publik terhadap kinerja Jokowi tinggi adalah kerja-kerja pemerintahan di sektor ekonomi, terutama dalam menekan laju inflasi.

Baca juga: Jawab Kritik Anies, Moeldoko: Jalan Tol Juga Dinikmati Rakyat Kecil

Di sisi lain, Said justru bingung dengan Anies, yang menurutnya, justru menutup-nutupi kesalahan dirinya saat menjabat Gubernur DKI Jakarta.

"Kenapa Anies nimba orang lain? Menutupi apa kesalahan yang dia lakukan selama jadi Gubernur DKI. Biasalah yang seperti itu. Lubang sendiri yang ditutup, dia tembak orang lain," tuturnya.

Said menuding Anies hanya ingin mencari perhatian publik dengan membanding-bandingkan pembangunan era SBY dengan Jokowi.

Dia lantas mengkritik kebijakan Anies yang membuat lubang untuk mengatasi banjir. Said menyebut Anies hanya buang-buang anggaran DKI Jakarta.

Baca juga: Kata Anies, Kekayaan Mineral Babel Belum Dinikmati secara Adil

"Ketika air hujan jatuh ke bumi, harusnya masuk ke bumi, tidak dialirkan ke laut, maka dia membuat lubang di jalan-jalan. Nah lubangnya sekarang mulai ditutup. Itu justru membuang anggaran APBD DKI sia-sia," imbuh Said.

Diketahui, di era Anies memang banyak dibuat sumur resapan untuk merealisasikan konsep "air hujan dialirkan masuk ke tanah" yang selalu digaungkannya saat Pilkada DKI 2017 lalu. Konsep ini tetap dilanjutkan meski kepemimpinan Anies digantikan Heru.

Bahkan, pembangunan Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur juga akan mengadopsi konsep serupa dengan nama berbeda, yakni "Kota Spons".

Secara singkat di dalam Lampiran II Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN disebutkan bahwa "Kota spons mengacu pada kota yang berperan seperti spons yang mampu menahan air hujan agar tidak langsung melimpas ke saluran-saluran drainase dan yang mampu meningkatkan peresapan ke dalam tanah sehingga bahaya banjir dapat berkurang serta kualitas dan kuantitas air dapat meningkat melalui penyaringan tanah dan penyimpanan dalam tanah (akuifer)."

Baca juga: Mengenal Jalan Nasional Tak Berbayar yang Disebut Anies, Apa Artinya?

Kritik Anies 

Sebelumnya, Anies Baswedan mengatakan, pembangunan jalan nasional tak berbayar di era kepemimpinan Presiden SBY dua kali lebih panjang dibandingkan era Presiden Jokowi.

Hal itu dia sampaikan saat pidato dalam acara hari ulang tahun (HUT) ke-21 Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Istora Senayan, Jakarta, Sabtu (20/5/2023).

Awalnya, Anies menyebut era Jokowi berhasil membangun jalan tol terpanjang, yaitu 1.569 kilometer dari total jalan tol saat ini 2.499 kilometer.

"Pemerintah kali ini berhasil membangun jalan tol terpanjang di periode sebelumnya, 63 persen dari seluruh jalan tol berbayar di Indonesia itu dibangun di masa sekarang, sepanjang 1.569 km dari total 2.499 km, itu adalah jalan berbayar," ucap Anies.

Namun, kata Anies, bagaimana dengan jalan tak berbayar yang bisa digunakan seluruh masyarakat tanpa ada biaya tambahan lainnya.

Era Jokowi hanya berhasil membangun jalan kurang lebih sepanjang 19.000 kilometer.

"Saya bandingkan dengan pemerintahan yang lalu, di jaman pak SBY jalan tak berbayar yang dibangun sepanjang 144.000 atau 7,5 kali lipat,"

Anies kemudian mengerucutkan perbandingan jalan yang dibangun oleh pemerintah pusat, yaitu jalan nasional.

Baca juga: Gaya Politik Sowan Para Capres: Ganjar Datangi Tokoh NU, Prabowo ke Tokoh Politik, Anies Pilih Relawan

Selama Jokowi memimpin negeri, hanya sekitar 500 kilometer jalan nasional yang terbangun, sedangkan era SBY bisa 20 kali lipat dari pencapaian Jokowi saat ini.

"Jika dibandingkan dengan jalan nasional, di pemerintahan ini membangun jalan nasional membangun sepanjang 500 kilometer, di era 10 tahun sebelumnya 11.800 kilometer, 20 kali lipat," ucap Anies.

"Kita belum bicara mutu, standar dan lain-lain, kita bicara panjang," sambung dia.

Anies mengatakan, kedua infrastruktur baik jalan gratis maupun jalan tol sama-sama dibutuhkan.

Baca juga: Poin-poin Kritik Anies untuk Pemerintahan Jokowi: Dari Subsidi Mobil Listrik hingga Pembangunan Jalan

Namun, kata Anies, yang perlu diperhatikan adalah keberpihakan dalam menentukan prioritas kebijakan untuk seluruh kelas masyarakat.

"Ketika bicara infrastruktur ekonomi memberikan kesetaraan kesempatan kepada semuanya. Kita perlu memikirkan ke depan institusi yang inklusif, infrastruktur yang membangun keseharian," pungkas dia.