Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Kunjungi Parlemen Suriah, BKSAP DPR: Ini Langkah Bersejarah Menyambung Persahabatan

Kompas.com - 18/05/2023, 18:20 WIB
Aningtias Jatmika,
Sri Noviyanti

Tim Redaksi

KOMPAS.com – Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mendatangi Parlemen (People’s Assembly) Suriah, di Damaskus, saat melakukan lawatan ke negara tersebut, Senin (15/5/2023) hingga Kamis (18/5/2023).

Rombongan yang terdiri atas Ketua DPR Fadli Zon, Anggota Komisi II Mardani Ali Sera, dan Anggota Komisi VIII Hasani Bin Zuber itu disambut hangat oleh Ketua Parlemen Suriah HE Hammouda Youssef Sabbagh.

Kunjungan tersebut merupakan yang pertama sejak belasan tahun, terlebih sejak krisis Suriah terjadi pada 2011. Menurut Fadli, kunjungan ini menyambung kembali hubungan kedua negara, khususnya parlemen.

“Hubungan Indonesia dengan Suriah panjang dan mendalam. Suriah merupakan negara kedua yang mengakui kemerdekaan Republik Indonesia, yaitu pada Juli 1947,” jelas Fadli dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Kamis.

Sebagai negara yang baru merdeka serta masih berjuang dalam diplomasi dan gerilya, lanjut Fadli, pengakuan Suriah terhadap Indonesia memberikan arti penting.

Baca juga: Timnas Sepak Bola Indonesia Raih Emas SEA Games 2023, Wakil Ketua Komisi X: Lepas Dahaga 32 Tahun Berpuasa

Wakil Ketua DPR periode 2014-2019 itu menjelaskan, diplomasi parlemen berperan strategis dalam menjembatani persahabatan antara kedua negara.

“Sebagai perwakilan rakyat, parlemen bisa membangun relasi tersebut. Kami merevitalisasi hubungan dengan Suriah yang meredup lantaran konflik. Parlemen Suriah menyambut dan mengapresiasi kunjungan itu,” ucap Fadli.

Politisi Gerindra itu mengatakan bahwa DPR serta Parlemen Suriah aktif berdialog pada berbagai forum parlemen, seperti di Inter Parliamentary Union (IPU) dan Parliamentary Union of OIC (PUIC).

“Kami mengapresiasi kedatangan delegasi Parlemen Suriah ke Sidang Umum ke-144 IPU di Bali pada Maret 2022 dan World Parliamentary Forum on Sustainable Development yang digagas DPR. Kami juga akan mengundang Ketua Parlemen Suriah dalam beberapa pertemuan parlemen di Asia Tenggara,” imbuh politisi yang mewakili Dapil V Jawa Barat Kabupaten Bogor itu.

Pada kesempatan itu, Fadli juga menyampaikan tentang nilai perdagangan kedua negara yang kecil dan menurun drastis. Oleh sebab itu, kedua negara tersebut sepakat untuk mendorong kerja sama ekonomi dan perdagangan.

“Saya juga menyebutkan potensi lebih dari satu juta jamaah umrah Indonesia bagi pariwisata religi Suriah. Banyak destinasi religi luar biasa di Suriah. Salah satunya adalah Masjid Umayyah yang dipercaya menjadi tempat paling suci keempat bagi umat Islam serta makam para sahabat Nabi serta ulama besar,” jelas Fadli.

Ketua DPR Fadli Zon bersama Ketua Parlemen Suriah HE Hammouda Youssef Sabbagh di Parlemen Suriah, Damaskus.Humas DPR Ketua DPR Fadli Zon bersama Ketua Parlemen Suriah HE Hammouda Youssef Sabbagh di Parlemen Suriah, Damaskus.

Wakil Presiden Liga Parlemen untuk Al-Quds itu juga menyampaikan kesamaan pandangan dengan Suriah terkait dukungan penuh bagi kemerdekaan Palestina, termasuk tuntutan kembalinya Dataran Tinggi Golan ke Suriah.

Baca juga: Komisi I Ajak Panglima TNI Rapat untuk Tindaklanjuti Praktik Jual Beli Senjata di Kodam Cenderawasih

Fadli juga berharap, masa depan Suriah dapat lebih stabil dan terkendali. Menurutnya, situasi kondusif Suriah dapat membuat kerja sama Indonesia dan Suriah kembali normal, bahkan berkembang. Terlebih, saat ini, Liga Arab kembali menerima keanggotaan Suriah.

Pada kesempatan itu, Ketua Parlemen Suriah juga menyampaikan sejumlah hal penting. Pertama, Parlemen Suriah memuji posisi Indonesia dalam konflik di Suriah. Kedua, hubungan Suriah serta Indonesia sangat kuat dan mengakar. Ketiga, Parlemen Suriah juga mengapresiasi bantuan Indonesia untuk korban gempa di Suriah.

Keempat, Parlemen Suriah juga menyatakan mampu menghadapi teroris global yang didalangi Barat. Kelima, Parlemen Suriah berharap partisipasi Indonesia dalam rekonstruksi Suriah. Keenam, produk Indonesia mendapat kepercayaan dari rakyat Suriah kendati neraca perdagangan menurun tajam.

Fadli menjelaskan, sebelum Ketua Parlemen Suriah, pihaknya telah lebih dulu berdiskusi dengan delapan anggota Parlemen Grup Persahabatan Indonesia-Suriah.

“Sebelum bertemu Ketua DPR Suriah, kami berdiskusi panjang dengan Grup Persahabatan Parlemen Suriah dengan DPR,” kata dia.

Adapun pertemuan itu membahas sejumlah hal. Pertama, keduanya sepakat bahwa parlemen merupakan pendorong kerja sama di berbagai sektor. Kedua, urgensi memerangi terorisme dan ekstremisme.

Baca juga: DPR Minta Pemerintah Tingkatkan Peremajaan Alutsista Indobatt di Lebanon

Ketiga, posisi strategis Indonesia di kancah internasional, baik secara geografis maupun sebagai salah satu pendiri Gerakan Non-Blok. Keempat, grup tersebut memuji Muslim Indonesia yang moderat dan ramah.

Kelima, grup itu memuji kebijakan a million friends and zero enemies dan ideologi Pancasila. Keenam, kedua belah pihak sepakat gagasan menghidupkan kembali Sidang Komisi Bersama antara Indonesia dan Suriah.

Ketujuh, grup tersebut berharap kontribusi Indonesia dalam merehabilitasi anak-anak Suriah yang terdampak konflik. Kedelapan, harapan bantuan alat kesehatan dari Indonesia untuk Suriah. Kesembilan, mentransformasikan hubungan erat kedua negara menjadi kerja sama nyata.

Selain itu, BKSAP DPR juga bertemu dengan Menteri Waqaf Suriah Mohammed Abdul Sattar. Beberapa topik yang dibahas adalah urgensi memfungsikan Islam sebagai elemen pemersatu serta urgensi memerangi terorisme dan ekstremisme.

Pada pertemuan itu, kedua belah pihak juga sepakat bahwa pelajar-pelajar Islam Indonesia di Suriah merupakan penguat hubungan kedua negara. BKSAP DPR juga mengapresiasi arahan Presiden Suriah untuk melindungi pelajar Islam Indonesia di negara tersebut.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Nasional
Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri 'Drone AI' Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri "Drone AI" Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Nasional
Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Nasional
Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Nasional
Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Nasional
Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Nasional
15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, 'Prof Drone UI' Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, "Prof Drone UI" Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

Nasional
Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan 'Hardware'

Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan "Hardware"

Nasional
Indonesia Harus Kembangkan 'Drone AI' Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Indonesia Harus Kembangkan "Drone AI" Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Nasional
Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Nasional
Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Nasional
9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

Nasional
Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Nasional
Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Nasional
Setelah Mahasiswa, DPR Buka Pintu untuk Perguruan Tinggi yang Ingin Adukan Persoalan UKT

Setelah Mahasiswa, DPR Buka Pintu untuk Perguruan Tinggi yang Ingin Adukan Persoalan UKT

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com