Pusat Ambil Alih Perbaikan Jalan Rusak, Jokowi: Jangan Kabupaten/Kota Malah Tidur

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota tetap memiliki tanggung jawab untuk memperbaiki jalan yang menjadi tanggung jawabnya.

Menurut Jokowi, jika pemerintah pusat mengambilalih perbaikan jalan rusak bukan berarti pemerintah daerah lantas lepas tangan.

Sebab, bantuan yang diberikan pemerintah pusat hanya untuk daerah yang tidak memiliki kemampuan.

"Ini kan kita mengambil (perbaikan) jalan-jalan infrastruktur yang kabupaten/kota dan provinsi tidak memiliki kemampuan sehingga sebagian kita ambil, sebagian tetap tanggung jawab provinsi, kabupaten/kota," kata Jokowi saat memberikan keterangannya di SMK PPN 1 Kualuh Selatan, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Provinsi Sumatera Utara, sebagaimana dilansir siaran pers Sekretariat Presiden, Rabu (17/5/2023).

Baca juga: Jokowi Terima Banyak Aduan soal Jalan Rusak, Istana Pastikan Segera Diperbaiki

"Jangan enak-enak diambil alih, yang kabupaten/kota malah tidur. Endak, bukan itu maksudnya. Kita ini ingin membantu, mempercepat, memperbaiki karena keluhan masyarakat," ujar Jokowi lagi.

Kepala Negara mengatakan bahwa pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 800 miliar untuk perbaikan seluruh jalan di Provinsi Sumatera Utara (Sumut).

Untuk itu, Jokowi mengungkapkan bahwa perbaikan infrastruktur jalan rusak yang berada di Provinsi Sumatera Utara akan segera dikerjakan oleh pemerintah.

Perbaikan tersebut tidak hanya untuk ruas Jalan Gunting Saga yang ditinjau langsung oleh Jokowi, tetapi juga jalan di Asahan.

"Ya langsung dikerjakan, nanti Insya Allah bulan Juli sudah mulai semuanya, dan tidak hanya di Labuhanbatu Utara, termasuk di Asahan karena identifikasi kita sudah komplet," kata Jokowi.

Baca juga: Jokowi: Jangan sampai Jalan Produksi Rusak Parah, Itu Akan Menaikkan Inflasi

Mantan Wali Kota Solo ini menambahkan bahwa perbaikan infrastruktur jalan yang terus digenjot oleh pemerintah bertujuan agar jalan-jalan produksi dan logistik tidak terganggu.

Sebab, jika jalur tersebut terganggu, maka berpotensi menaikkan ongkos logistik yang pada akhirnya bisa memicu kenaikan inflasi.

"Jangan sampai yang namanya jalur logistik, jalan-jalan produksi itu rusak parah, itu akan mengganggu dan akan menaikkan biaya logistik, menaikkan inflasi. Itu tujuan kita memperbaiki infrastruktur," ujar Jokowi.

Diketahui, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sudah menyiapkan anggaran untuk perbaikan jalan di seluruh Indonesia untuk tahun anggaran 2023/2024, yakni sebesar Rp 32,7 triliun.

Ketentuan anggaran tersebut pun sudah dituangkan ke dalam Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2023 tentang Jalan Daerah.

Baca juga: Soal Hasil Musra, PDI-P Yakin Jokowi Dukung Ganjar Capres