Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Seluruh Parpol Masih Kasak-kusuk, Deklarasi Cawapres Diprediksi Molor

Kompas.com - 16/05/2023, 21:05 WIB
Aryo Putranto Saptohutomo

Editor

JAKARTA, KOMPAS.com - Seluruh partai politik dinilai bakal menunda pengumuman tentang sosok yang bakal mereka usung sebagai bakal calon wakil presiden (cawapres) dalam pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Saat ini terdapat 3 tokoh yang diusung sebagai bakal calon presiden (capres). Yakni Anies Baswedan yang diusung Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) yang terdiri dari Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Kemudian Prabowo Subianto yang diusung oleh Koalisi Kebangkitan untuk Indonesia Raya (KKIR) yang beranggotakan Partai Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Baca juga: Ditolak Demokrat Jadi Cawapres Anies, Sandiaga Uno Disebut Punya Hubungan Baik dengan AHY

Lalu Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang diusung menjadi bakal capres oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

"Saya menduga pengumuman Cawapres tidak dilakukan dalam waktu dekat," kata Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia, Hanta Yuda, seperti dikutip dari Kompas TV, Selasa (16/5/2023).

Menurut Hanta terdapat sejumlah alasan yang bakal membuat seluruh poros politik saat ini memilih menunda deklarasi sosok bakal cawapres.

Baca juga: Soal Kemungkinan Sandiaga Uno Jadi Cawapres Ganjar, PPP: Harus Bicara dengan Megawati

Hal yang pertama, kata Hanta, adalah penundaan deklarasi itu sebagai bagian dari strategi partai politik atau Parpol.

Lantas yang kedua adalah parpol mesti berhati-hati dalam menentukan bakal Cawapres supaya bisa mendukung tingkat elektabilitas bakal capres yang mereka usung.

"Karena dua hal memang bagian dari strategi, atau memang realitasnya natural yang berjalan memang sulit ada kerumitan yang harus diurai di dalam bangunan koalisi, menentukan Cawapres susah," ujar Hanta.

"Kalau tidak hati-hati, cawapresnya tidak tepat dalam pilihan, bisa membuyarkan koalisi atau menjadi faktor kekalahan," lanjut Hanta.

Baca juga: Politikus PDI-P Sebut Megawati Punya Pola Tentukan Cawapres dari Kalangan NU

Selain itu Hanta menilai dukungan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga akan berperan sangat besar dalam penentuan siapa yang bakal diusung sebagai Cawapres.

"Di sinilah saham politik Pak Jokowi itu sangat berperan dalam menentukan Cawapres. Apalagi baik Ganjar maupun Prabowo ingin menyasar basis Jokowi," ucap Hanta.

Menurut Hanta, pengaruh restu Jokowi dalam pemilihan sosok bakal capres diperlukan oleh Ganjar dan Prabowo karena keduanya akan bersaing memperebutkan basis suara pendukung presiden.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com