Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pertumbuhan Penduduk Diprediksi Melambat pada 2030, Indonesia Bakal Digeser Nigeria dan Pakistan Soal Jumlah Penduduk

Kompas.com - 16/05/2023, 13:27 WIB
Ardito Ramadhan,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengungkapkan, Indonesia diproyeksikan menjadi negara keenam dengan jumlah penduduk terbanyak pada tahun 2045.

Saat ini, Indonesia merupakan negara keempat dengan jumlah penduduk terbanyak, di bawah China, India, dan Amerika Serikat.

"Pada tahun 2045, posisi Indonesia mulai menurun ke peringkat 6. Hal ini karena pertumbuhan penduduk yang mulai melambat sejak tahun 2030-an," kata Suharso dalam acara peluncuran proyeksi penduduk Indonesia 2020-2050 di Jakarta Convention Center (JCC), Selasa (16/5/2023).

Ia menuturkan, posisi Indonesia sebagai negara keempat dengan jumlah penduduk terbanyak bakal digeser oleh Nigeria dan Pakistan pada 2045.

Baca juga: Perubahan Jumlah Penduduk Indonesia

Lebih lanjut, Suharso pun memaparkan proyeksi penduduk Indonesia tahun 2020-2050 berdasarkan tiga skenario. Salah satunya adalah skenario tren atau business as usual, di mana jumlah penduduk diproyeksikan tanpa ada kebijakan.

Hasilnya, angka total fertility rate (TFR) atau rata-rata jumlah anak yang dilahirkan seorang wanita selama masa usia reproduksinya terus turun 1,9 sampai 2045, sedangkan angka kematian bayi atau infant mortality rate (IMR) mencapai 7,85.

"Hasil proyeksi dengan skenario trend (business as usual) menunjukkan jumlah penduduk pada tahun 2045 sebanyak 324 juta, bertambah 54,42 juta orang dari 2020. Pertumbuhan penduduk periode 2020–2050 rata-rata sebesar 0,67 persen setiap tahunnya, melambat terus setiap tahun," kata Suharso.

Berdasarkan skenario ini, proporsi penduduk usia 0–14 tahun diproyeksikan turun dari 24,56 persen pada tahun 2020 menjadi 19,61 persen pada tahun 2045, sedangkan penduduk usia 65 tahun ke atas naik dari 6,16 persen menjadi 14,61 persen 2045.

Baca juga: Menko PMK: Kemiskinan Ekstrem Kita Lebih Banyak dari Penduduk Singapura

Sementara itu, dalam skenario moderat, TFR ditargetkan berada di angka 2,0 dan nilai IMR mencapai 5,8.

Sedangkan, dalam skenario optimis, pemerintah menargetkan Usia Harapan Hidup (UHH) sebesar 80 yang sederajat sebagai negara maju, bilai TFR dijaga diangka 2,0 dan 4,2.

Suharso melanjutkan, ada lima kebijakan yang perlu diterapkan oleh pemerintah untuk mengantisipasi perubahan demografi yang terjadi.

Pertama, pemerintah perlu mewujudkan pertumbuhan penduduk yang seimbang. Kedua, pemerintah perlu memastikan kesenjangan kualitas sumber daya manusia dapat tertutupi.

Kemudian, yang keetiga, pemerintah perlu menunjang penambahan penduduk lansia di masa yang akan datang.

Baca juga: Mudik, Ruang Rindu, dan Migrasi Penduduk

Keempat, pemerintah perlu mendorong perpindahan penduduk sehingga persebaran penduduk menjadi lebih merata.

"Dan yang terakhir, pemerintah perlu menjaga keseimbangan pembangunan desa dan kota," ujar Suharso.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Wapres Sebut Kuliah Penting, tapi Tak Semua Orang Harus Masuk Perguruan Tinggi

Wapres Sebut Kuliah Penting, tapi Tak Semua Orang Harus Masuk Perguruan Tinggi

Nasional
BNPB: 2 Provinsi dalam Masa Tanggap Darurat Banjir dan Tanah Longsor

BNPB: 2 Provinsi dalam Masa Tanggap Darurat Banjir dan Tanah Longsor

Nasional
Pimpinan KPK Alexander Marwata Sudah Dimintai Keterangan Bareskrim soal Laporan Ghufron

Pimpinan KPK Alexander Marwata Sudah Dimintai Keterangan Bareskrim soal Laporan Ghufron

Nasional
Drama Nurul Ghufron Vs Dewas KPK dan Keberanian Para 'Sesepuh'

Drama Nurul Ghufron Vs Dewas KPK dan Keberanian Para "Sesepuh"

Nasional
Di Hadapan Jokowi, Kepala BPKP Sebut Telah Selamatkan Uang Negara Rp 78,68 Triliun

Di Hadapan Jokowi, Kepala BPKP Sebut Telah Selamatkan Uang Negara Rp 78,68 Triliun

Nasional
Hadapi Laporan Nurul Ghufron, Dewas KPK: Kami Melaksanakan Tugas

Hadapi Laporan Nurul Ghufron, Dewas KPK: Kami Melaksanakan Tugas

Nasional
MK Tolak Gugatan PPP Terkait Perolehan Suara di Jakarta, Jambi, dan Papua Pegunungan

MK Tolak Gugatan PPP Terkait Perolehan Suara di Jakarta, Jambi, dan Papua Pegunungan

Nasional
11 Korban Banjir Lahar di Sumbar Masih Hilang, Pencarian Diperluas ke Perbatasan Riau

11 Korban Banjir Lahar di Sumbar Masih Hilang, Pencarian Diperluas ke Perbatasan Riau

Nasional
Perindo Resmi Dukung Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jatim 2024

Perindo Resmi Dukung Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jatim 2024

Nasional
KPK Usut Dugaan Pengadaan Barang dan Jasa Fiktif di PT Telkom Group, Kerugian Capai Ratusan Miliar Rupiah

KPK Usut Dugaan Pengadaan Barang dan Jasa Fiktif di PT Telkom Group, Kerugian Capai Ratusan Miliar Rupiah

Nasional
Anggota DPR Sebut Pembubaran People’s Water Forum Coreng Demokrasi Indonesia

Anggota DPR Sebut Pembubaran People’s Water Forum Coreng Demokrasi Indonesia

Nasional
Namanya Disebut Masuk Bursa Pansel Capim KPK, Kepala BPKP: Tunggu SK, Baru Calon

Namanya Disebut Masuk Bursa Pansel Capim KPK, Kepala BPKP: Tunggu SK, Baru Calon

Nasional
Tutup Forum Parlemen WWF, Puan Tekankan Pentingnya Ketahanan Air

Tutup Forum Parlemen WWF, Puan Tekankan Pentingnya Ketahanan Air

Nasional
Singgung Kenaikan Tukin, Jokowi Minta BPKP Bekerja Lebih Baik

Singgung Kenaikan Tukin, Jokowi Minta BPKP Bekerja Lebih Baik

Nasional
Kembangkan Energi Terbarukan di RI dan Internasional, Pertamina NRE Gandeng Masdar

Kembangkan Energi Terbarukan di RI dan Internasional, Pertamina NRE Gandeng Masdar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com