Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Ada Darah, Keringat, dan Air Mata yang Tumpah untuk Cita-cita yang Kini Kita Nikmati"

Kompas.com - 13/05/2023, 10:49 WIB
Singgih Wiryono,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Persatuan Nasional Aktivis (PENA) 98 menggelar acara refleksi peristiwa bersejarah 25 tahun reformasi di Universitas Kristen Indonesia (UKI), Cawang, Jakarta Timur, Jumat (12/5/2023).

Presidium PENA 98 Fendy Mugni mengatakan, masih lekat dalam ingatan saat-saat pemimpin tertinggi saat itu, Presiden Soeharto mengaku tunduk oleh kekuatan rakyat.

"Pasca-kejatuhan Soeharto kemudian harapan terhadap yang diperjuangkan gerakan reformasi mulai kelihatan," ujar Fendy dalam acara yang dihadiri ratusan mahasiswa UKI itu.

Baca juga: 25 Tahun Reformasi: Kisah Mahasiswa Kedokteran UKI Ubah Identitas Pasien untuk Kelabui Intel

Salah satu tandanya adalah gerakan untuk mendirikan partai yang mulai dibuka. Padahal, di zaman orde baru, partai dilebur hanya menjadi tiga, yaitu PDI, PPP, dan Golkar.

"Kita lihat juga ada sekian banyak juga media yang tumbuh tanpa takut diberedel ketika mengkritisi pemerintah," kata dia.

Bukti lainnya adalah setiap orang memiliki kesempatan yang sama. Tak ada lagi istilah darah biru dalam pemerintahan, baik jajaran pemerintah pusat maupun daerah.

Pengunduran diri Presiden Soeharto yang mengawali masa reformasi Indonesiawikimedia.org Pengunduran diri Presiden Soeharto yang mengawali masa reformasi Indonesia

Contoh paling lekat adalah Presiden Joko Widodo yang dinilai sebagai representasi orang biasa yang bisa jadi pemimpin negara.

"Mau contoh? Jokowi salah satu contoh, bukan siapa2 bukan darah biru tapi bisa jadi presiden. Jadi ini adalah buah dari reformasi, suka enggak suka ini realitanya," kata dia.

Namun, Fendy kembali mengingatkan bahwa apa yang diraih oleh masyarakat hari ini tentang kebebasan dan demokrasi tak datang begitu saja.

Ada nyawa, darah, keringat, dan air mata yang jatuh ke bumi pertiwi untuk mewujudkan itu semua.

Baca juga: Mengingat Kembali Tragedi Trisakti 12 Mei 1998, Ketika Mahasiswa di Dalam Kampus Ditembaki

"Kemudahan-kemudahan yang kita rasakan sekarang tidak dengan serta-merta kita dapatkan, hanya sekian banyak darah keringat, air mata yang tertumpahkan untuk sebuah cita-cita dan harapan serta fasilitas yang kita nikmati sekarang," kata dia.

Pada tanggal 13 Mei hingga 15 Mei 1998, terjadi kerusuhan di Jakarta yang dikenal dengan Kerusuhan Mei 1998.

Penyebab pertama yang memicu terjadinya Kerusuhan Mei 1998 adalah krisis finansial Asia yang terjadi sejak tahun 1997.

Saat itu, banyak perusahaan yang bangkrut, jutaan orang dipecat, 16 bank dilikuidasi, dan berbagai proyek besar juga dihentikan.

Baca juga: Orangtua Korban Tragedi Trisakti: 18 Tahun Hidup Saya Berat...

Krisis ekonomi yang tengah terjadi kemudian memicu rangkaian aksi unjuk rasa di sejumlah wilayah di Indonesia. Dalam unjuk rasa tersebut, ada empat korban jiwa yang tewas tertembak.

Mereka adalah mahasiswa Universitas Trisakti. Tewasnya keempat mahasiswa tersebut pun menambah kemarahan masyarakat yang saat itu sudah terbebani dengan krisis ekonomi.

Pada 12 Mei 1998 ribuan mahasiswa Universitas Trisakti kemudian menggelar aksi yang berujung pada tewasnya empat mahasiswa akibat tembakan senjata aparat.

Tewasnya 4 mahasiswa Trisakti tersebut kemudian memicu gelombang aksi lainnya pada 13 Mei 1998 yang berlangsung secara terus menerus.

Aksi tersebut menyebar dengan kerusuhan yang terjadi di kota-kota lainnya dan menyebabkan penjarahan dan pembakaran.


Seminggu setelah aksi itu tak kunjung berhenti, tepatnya 21 Mei 1998, Presiden Soeharto memutuskan untuk mengundurkan diri dan mengalihkan kekuasaan kepada Wakil Presiden saat itu BJ Habibie.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com