Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PDI-P: Murad Ismail Dicopot dari Pengurus, Masih Tetap Kader

Kompas.com - 10/05/2023, 18:17 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP PDI-P bidang perempuan Sri Rahayu mengungkapkan bahwa Murad Ismail hanya dibebastugaskan dari jabatannya sebagai Ketua DPD PDI-P Maluku, tetapi tidak dipecat sebagai kader partai banteng itu.

Hal itu disampaikannya ketika diminta konfirmasi mengenai surat pembebasantugasan terhadap Murad buntut istrinya berpindah partai dari PDI-P.

"Masih (kader PDI-P), kalau dibebastugaskan kan dia memang sebagai pengurus kan," kata Sri saat dihubungi Kompas.com, Rabu (10/5/2023).

Baca juga: Berkaca Persoalan Murad Ismail, PDI-P Tegaskan Suami Istri Tak Boleh Beda Partai

Sri kemudian menjelaskan bahwa pembebastugasan itu tidak berdampak pada jabatan Murad sebagai Gubernur Maluku.

Menurut dia, PDI-P tetap menghormati jabatan Murad sebagai Gubernur yang dipilih oleh rakyat.

"Kan enggak ada hubungannya. Enggak bisa partai (mengintervensi). Kalau gubernur ya tetap gubernur," ujar dia.

"Ini kan (pembebastugasan) hanya di partai aja," tambahnya.

Sri memastikan, Murad masih tetap Gubernur hingga akhir masa jabatannya. 

Baca juga: Emosi saat Ditanya Istrinya ke PAN, Gubernur Murad Ismail Dicopot PDI-P

Di sisi lain, Sri mengaku tak tahu persis tindakan emosional seperti apa yang dilakukan Murad hingga membuat DPP PDI-P membebastugaskannya dari DPD PDI-P Maluku.

"Saya tidak tahu secara persis karena saya tidak ada di dalamnya. Tetapi dalam rapat pleno itu, Pak Djarot (Ketua DPP PDI-P Djarot Saiful Hidayat) menyampaikan kepada kita dan Pak Djarot itu kan orangnya juga sabar, mendengarkan gitu," ucap Sri.

"Menurut beliaunya berdua (Djarot dan Komarudin), (Murad) melakukan itu artinya melakukan sikap yang emosional," tambah dia.

Sementara itu, Djarot menolak berkomentar terkait pembebastugasan Murad.

Menurut Djarot, jika berkomentar, maka terkesan subjektif karena dirinya lah yang meminta klarifikasi pada Murad soal kepindahan partai istrinya.

 

Ia pun menyerahkan terkait Murad untuk dijawab oleh Sri Rahayu.

"Kalau saya ngomong, enggak baik. Sebaiknya beliau (Sri Rahayu). Kenapa (tidak bicara)? subjektif nanti. Biar Ibu Sri Rahayu saja," kata Djarot dihubungi Kompas.com, Rabu.

Halaman:
Baca tentang


Terkini Lainnya

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Bingung Mau Siapkan Jawaban

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Bingung Mau Siapkan Jawaban

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Nasional
Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Nasional
Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Nasional
Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Nasional
Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Nasional
Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com