Refly Harun Sentil Partai Politik di Indonesia Tak Ubahnya Perusahaan

JAKARTA, KOMPAS.com - Regenerasi dalam kepemimpinan partai politik di Indonesia dinilai masih belum terbuka dan menerapkan prinsip demokrasi.

Bahkan menurut pakar hukum tata negara Refly Harun, partai politik yang ada saat ini seolah berjalan seperti sebuah perusahaan.

"Rekrutmen kepemimpinan tuh harus terbuka. Di Indonesia belum ada political party, yang ada perusahaan politik akhirnya," kata Refly dalam acara diskusi Paramadina Public Policy Institute bertema 'Fenomena Begal Partai & Risiko Runtuhnya Demokrasi di Indonesia' yang digelar di Ruang Granada, Universitas Paramadina, Jakarta, Selasa (9/5/2023).

Baca juga: Pakar Sebut Pilpres Tak Menarik jika Hanya Ganjar dan Prabowo yang Bertanding

Refly bahkan menyinggung sebuah partai politik yang ketua umumnya tidak berganti hingga hampir 30 tahun.

"Kalau (ketua umum) 29 tahun enggak ganti, berarti gagal regenerasi," ujar Refly.

Di sisi lain, Refly juga berharap supaya lebih banyak pasangan calon bakal calon presiden dan calon wakil presiden yang maju di Pilpres 2024.

Menurut Refly, praktik demokrasi akan semakin baik jika banyak calon maju dalam Pilpres.

Baca juga: Cak Imin Temui Wapres Ke-9 RI Hamzah Haz Lusa, Mau Nimba Pengalaman soal Pilpres

"Kita harap ada genuine election, kalau yang bertanding cuma Ganjar, Prabowo, enggak menarik. Kalau ada Anies, menarik, meski babak belur. Apalagi kalau Airlangga-Zulhas berani, bisa jadi 4 calon," kata Refly.

"Jangan sampai pemilihan etok-etok atau pura-pura. Kalau pura-pura ngapain kita ubah sistem pemilihan dari MPR? Pemilihan langsung agar kita punya kebebasan dan lebih banyak calon," ucap Refly.