Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Nasdem Renggang dengan Jokowi Usai Capreskan Anies, Surya Paloh: Apa Salahnya Mencalonkan?

Kompas.com - 09/05/2023, 18:37 WIB
Fitria Chusna Farisa

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh merasa tak ada yang salah dengan langkah partainya mengumumkan Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden (capres) Pemilu 2024.

Menurut Surya, manuver itu tak bisa serta merta diartikan sebagai keinginan Nasdem untuk hengkang dari barisan partai pendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin.

“Mungkin ini persepsi dan pandangan pemahaman yang barangkali belum menyatu. Nasdem menganggap, apa masalahnya dengan pencalonan seseorang warga negara Indonesia yang seutuhnya mempunyai hak politik untuk dicalonkan dan mencalonkan dirinya untuk dicalonkan. Apa yang salah?” kata Surya dalam wawancara eksklusif bersama Ni Luh Kompas TV, dikutip Selasa (9/5/2023).

Baca juga: Jokowi dan Surya Paloh Diminta Berjiwa Negarawan, Utamakan Negara ketimbang Ribut Politik

Surya pun enggan dianggap berseberangan dengan Jokowi karena mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai capres Pemilu 2024. Dia menegaskan komitmen Nasdem untuk tetap bersama pemerintahan Jokowi-Ma’ruf hingga akhir masa jabatan.

Dia justru membandingkan posisi Nasdem dengan sejumlah partai politik yang pada Pemilu 2019 lalu bukan bagian dari koalisi pengusung Jokowi-Ma’ruf, namun kini berada di internal pemerintahan.

Sebutlah Partai Gerindra dan Partai Amanat Nasional (PAN). Keduanya membentuk koalisi sendiri pada Pemilu 2019, tetapi bergabung menjadi partai pendukung pemerintah setelah Jokowi terpilih sebagai presiden.

Baca juga: Bantah Berseberangan dengan Istana, Surya Paloh: Siapa PAN, Golkar, dan Gerindra di Awal Koalisi Pemerintahan?

Sebaliknya, Nasdem bersama PDI Perjuangan dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sejak awal selalu mendukung Jokowi, bahkan sejak mantan Wali Kota Solo itu mencalonkan diri pada Pilpres 2014.

Oleh karenanya, Surya menilai, tak salah jika Nasdem tetap berada di barisan partai pendukung pemerintahan Jokowi hingga akhir masa jabatan 2024 ketika partainya telah mendeklarasikan dukungan buat Anies Baswedan maju sebagai capres.

“Komitmen. Kan kita hargai dan kita mau konsisten di sana,” ujarnya.

Kendati demikian, Surya mengaku menghargai pemikiran Jokowi yang menganggapnya sudah punya kepentingan politik lain ke depan.

Namun, dia tak ingin perbedaan ini terus dipertajam dan justru menimbulkan perpecahan.

“Sebenarnya sayang sekali kalau ini harus dipertajam perbedaan-perbedaan karena gol besar kita Indonesia maju,” kata Surya.

“Progres pembangunan yang berjalan terus-menerus dan harapan Presiden Jokowi agar proses mengimplementasikan revolusi mental yang diutarakan oleh Presiden Jokowi itu bisa kita jalankan,” tuturnya.

Baca juga: Ditanya Siapa Saja 5 Kandidat Cawapres Anies, Begini Jawaban Surya Paloh..

Sebagaimana diketahui, hubungan Jokowi dan Surya Paloh diisukan renggang sejak Nasdem mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai capres Pemilu 2024 pada Oktober 2022 lalu.

Jokowi beberapa kali tak menghadiri agenda Nasdem. Surya Paloh juga beberapa kali tak diundang di acara pertemuan dengan Jokowi.

Terbaru, Jokowi mengundang enam ketua umum partai politik pemerintah yakni Ketum PDI Perjuangan, Ketum Gerindra, Ketum Golkar, Ketum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Ketum Partai Amanat Nasional (PAN), Ketum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dalam pertemuan di Istana Negara, Selasa (2/5/2023). Surya Paloh tak diundang dalam pertemuan itu.

Baca juga: Airlangga dan Muhaimin Temui SBY-AHY, Surya Paloh Yakin Demokrat Tetap di Koalisi Perubahan

Jokowi terang-terangan menyatakan bahwa tak diundangnya Surya Paloh adalah karena Nasdem sudah punya koalisi sendiri untuk Pemilu 2024.

“Ya memang enggak diundang. Nasdem itu, ya kita harus bicara apa adanya, kan sudah memiliki koalisi sendiri," ujar Jokowi di Sarinah, Jakarta, Kamis (4/5/2023).

Atas dinamika ini, Surya Paloh pun ditinggalkan oleh Jokowi. Namun demikian, Surya mengaku menghormati keputusan Jokowi tersebut.

“Jokowi menempatkan positioning beliau barangkali sebagai pemimpin koalisi partai-partai pemerintahan ya,” katanya di Wisma Nusantara, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (5/5/2023).

“Dan beliau tidak menganggap lagi Nasdem ini di dalam koalisi pemerintahan untuk sementara,” sambung dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Soal Jokowi Jadi Tembok Tebal antara Prabowo-Megawati, Sekjen PDI-P: Arah Politik Partai Ranah Ketua Umum

Soal Jokowi Jadi Tembok Tebal antara Prabowo-Megawati, Sekjen PDI-P: Arah Politik Partai Ranah Ketua Umum

Nasional
TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Pelat Nomor Kendaraan yang Marak Terjadi Akhir-akhir Ini

TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Pelat Nomor Kendaraan yang Marak Terjadi Akhir-akhir Ini

Nasional
Andi Gani Ungkap Alasan Ditunjuk jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Andi Gani Ungkap Alasan Ditunjuk jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Nasional
PKB Siap Bikin Poros Tandingan Hadapi Ridwan Kamil di Pilkada Jabar

PKB Siap Bikin Poros Tandingan Hadapi Ridwan Kamil di Pilkada Jabar

Nasional
Hari Pendidikan Nasional, Serikat Guru Soroti Kekerasan di Ponpes

Hari Pendidikan Nasional, Serikat Guru Soroti Kekerasan di Ponpes

Nasional
Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Nasional
Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Nasional
PAN Persoalkan Selisih 2 Suara tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

PAN Persoalkan Selisih 2 Suara tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

Nasional
Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Nasional
KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

Nasional
Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Nasional
Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Nasional
Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Nasional
Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Nasional
Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com