Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Surya Paloh Minta Jokowi Netral di Pilpres, Pengamat: Selama Tak Pakai Alat Negara, Tak Masalah

Kompas.com - 08/05/2023, 17:14 WIB
Fitria Chusna Farisa

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin, menilai, sinyal dukungan yang beberapa kali dimunculkan Presiden Joko Widodo untuk kandidat bakal calon presiden (capres) Pemilu 2024 masih dalam batas wajar.

Selama tak menggunakan alat atau infrastruktur negara, menurut Ujang, tak masalah Presiden melempar sinyal dukungan ke kandidat capres tertentu.

“Saya sih melihatnya masih dalam batas biasa saja karena standarnya begini, standarnya ada aturan yang dilanggar nggak? Ada aturan konstitusi atau undang-undang yang dilanggar nggak?” kata Ujang kepada Kompas.com, Senin (8/5/2023).

Baca juga: Nasdem: Hubungan Jokowi dan Surya Paloh akan Membaik dengan Sendirinya

Sejauh ini, Jokowi bicara soal politik 2024 hanya melalui lisan. Mantan Wali Kota Solo itu pernah menyiratkan dukungan untuk bakal capres PDI Perjuangan Ganjar Pranowo, serta bakal capres Partai Gerindra Prabowo Subianto.

Menurut Ujang, tak nampak indikasi Jokowi mengerahkan alat negara untuk memberikan dukungannya ke Ganjar ataupun Prabowo.

“Kalau undang-undang dan konstitusi tidak dilanggar dan infrastruktur negara tidak digunakan, itu masih biasa. Tapi kalau sudah menggunakan infrastruktur negara, menggunakan fasilitas negara, itu baru tidak boleh, baru itu tidak etis, baru itu abuse of power. Tapi saya melihat masih dalam posisi yang masih dianggap biasa saja,” ujarnya.

Baca juga: Ganjar, Prabowo, dan Airlangga Masuk Bursa Capres Versi Musra, tapi Keputusan di Tangan Jokowi

Namun demikian, Ujang menilai, kontrol terhadap presiden tetap diperlukan, sebagaimana pernyataan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dan mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla.

Sebagaimana yang disampaikan dua tokoh tersebut, Presiden hendaknya berdiri di semua kelompok dan golongan dalam menyikapi politik ke depan.

Meski begitu, menurut Ujang, sikap yang ditunjukkan Surya Paloh dalam hal ini tak lepas dari kepentingan politiknya mengusung Anies Baswedan sebagai bakal capres Nasdem pada Pemilu 2024.

Ujang menduga, Surya Paloh merasa tak mendapat dukungan dari Jokowi untuk mengusung Anies, sehingga dia meminta Presiden untuk netral.

“Kenapa mereka meminta presiden netral? Ya karena satu, Jokowi tidak kunjung melempar kode ke Anies,” katanya.

Sejak Nasdem mengumumkan Anies sebagai capres Pemilu 2024, Jokowi seolah justru menjauhi Surya Paloh alih-alih memberikan dukungan ke bakal capres yang mereka usung.

Hubungan Surya Paloh dan Jokowi pun berulang kali diisukan renggang karena Nasdem hendak mencapreskan Anies di bawah Koalisi Perubahan yang dibangun bersama dua partai oposisi, Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Sebaliknya, Jokowi berulang kali menunjukkan sinyal dukungan ke sejumlah nama lainnya, seperti Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto.

“Jokowi dianggap oleh Surya Paloh memberikan kode-kode, indikasi-indikasi dukungan kepada capres yang lain yaitu kepada Pak Prabowo dan Pak Ganjar, itu kan membuat Surya Paloh meradang,” ujar Ujang.

Baca juga: Relawan Tunggu Instruksi Jokowi soal Capres yang Akan Didukung di Pilpres 2024

Halaman:


Terkini Lainnya

Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Nasional
Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Nasional
Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Nasional
Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Nasional
Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Nasional
Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Nasional
Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

Nasional
Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Nasional
Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Nasional
Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Nasional
Pakar Hukum Dorong Percepatan 'Recovery Asset' dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Pakar Hukum Dorong Percepatan "Recovery Asset" dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Nasional
Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Nasional
Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Nasional
Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com