Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Konflik Myanmar Bakal Dibahas di KTT ke-42 ASEAN, Jokowi: Harus Selesai Dengan Dialog

Kompas.com - 07/05/2023, 17:42 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan bahwa konflik di Myanmar akan menjadi pembicaraan dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-42 ASEAN di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Menurutnya, konflik di Myanmar harus diselesaikan melalui dialog.

"Ya, secara khusus akan dibahas tapi acuan kita tetap untuk Myanmar. Acuan kami tetap five point concensus, tetap jadi acuan, tetapi harus dengan dialog, karena menurut saya sanksi itu bukan sebuah solusi," kata Jokowi dikutip tayangan Youtube Sekretariat Presiden, Minggu (7/5/2023).

Baca juga: Puluhan WNI Korban TPPO yang Disekap di Daerah Konflik Bersenjata di Myanmar Dibebaskan

Jokowi menegaskan, Indonesia berharap konflik di Myanmar dapat selesai.

Dalam hal ini, harap Jokowi, kekerasan dapat dihentikan serta bantuan kemanusiaan harus sampai kepada rakyat Myanmar.

"Yang ketiga, dialog yang penting, yang aktif tidak hanya di sini, tapi juga di Myanmar sendiri sudah harus aktif untuk berperan dalam dialog-dialog yang kita lakukan," jelasnya.

Kepala Negara menegaskan prinsip Indonesia sebagai keketuaan ASEAN adalah kolaborasi dan kerja sama dengan siapa pun.

"Dan kita tidak ingin ASEAN menjadi proxy siapapun, proxy negara manapun. Karena yang kita inginkan ASEAN adalah terbuka, kerja sama dengan siapapun dengan negara manapun," ujar Jokowi.

Baca juga: Menlu Retno: Myanmar Tak Diundang pada Level Politik KTT ASEAN, PM Thailand Diwakilkan

"Sehingga penyelesaian setiap masalah di ASEAN adalah prinsip dialog," tambah dia.

Sebagai informasi, KTT ke-42 ASEAN bakal digelar pada 10-11 Mei 2023 di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat.

Indonesia sebagai keketuaan ASEAN pada tahun ini, telah menyiapkan sejumlah isu yang akan dibahas di dalam KTT tersebut. Mulai dari keanggotaan penuh Timor Leste hingga perlindungan pekerja migran, yang dalam beberapa waktu terakhir terus mendapat sorotan.

Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi mengaku, saat ini negosiasi atas isu-isu yang akan dibawa Indonesia di KTT itu masih terus dilakukan.

"Negosiasi terus dilakukan. Jadi kalau teman-teman berpikir KTT (tanggal) 10-11 (Mei 2023), bukan berarti negosiasi baru dilakukan tanggal 8 (Mei 2023). Negosiasi sudah dilakukan cukup panjang," kata Retno dalam konferensi pers menjelang KTT ke-42 di NTT, dikutip dari YouTube Kementerian Luar Negeri, Sabtu (6/5/2023).

Menurut Menlu, setidaknya ada 11 isu atau possible deliverables yang akan dirundingkan untuk dihasilkan dalam KTT ke-42.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Nasional
Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Nasional
Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Nasional
Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com