[POPULER NASIONAL] Pemerintah Diminta Kosongkan Wilayah Konflik Papua dari Warga Sipil | Sindiran Jokowi Usai Tinjau Jalan Rusak di Lampung

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah disarankan supaya mengosongkan sejumlah wilayah yang dikuasai Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) dari warga sipil.

Saran itu disampaikan oleh tokoh Papua Laksamana Madya (Purn) Freddy Numberi. Menurut dia, pengosongan wilayah konflik dari penduduk sipil perlu dilakukan supaya mereka tidak terjebak di tengah-tengah operasi keamanan yang dilakukan militer buat menghadapi kelompok kriminal bersenjata separatis.

Sementara itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) melontarkan sejumlah pernyataan yang bernada sindiran setelah kunjungan ke Provinsi Lampung, meninjau sejumlah jalan yang rusak.

Baca juga: Marah Pilot Susi Air Disandera KKB, Susi Pudjiastuti: Apa Kejahatan Saya di Papua?

1. Freddy Numberi Usul Pemerintah Kosongkan Daerah Konflik dari Warga Sipil Papua

Tokoh Papua Laksamana Madya (Purn) Freddy Numberi memiliki saran untuk pemerintah terkait penyelesaian konflik kekerasan di Bumi Cenderawasih yang berkaitan dengan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM).

Freddy, yang merupakan Gubernur Papua 1998-2000, menyarankan agar pemerintah mengosongkan warga sipil di daerah-daerah yang dikuasai TPNPB-OPM.

“Misalnya di Nduga, singkirkan masyarakat dulu, keluar dari area itu. Kita punya uang kan? Pemerintah punya uang kan?” kata Freddy kepada wartawan di sela-sela acara “Temu Warga Papua 2023” di kawasan Jakarta Pusat, Jumat (5/5/2023).

“Bangun tenda-tenda untuk mereka, mungkin di situ, kasih makan mereka (warga sipil),” tutur Menteri Perhubungan 2009-2011 itu.

Baca juga: Menangis, Susi Pudjiastuti Curhat ke Tokoh Papua soal KKB: Kalian Tak Adil pada Saya

Setelah itu, Freddy menyarankan agar TNI melaksanakan operasi militer.

“Tentara pembebasan Papua Barat ini sudah mengaku dirinya sebagai kombatan, bukan hanya sebagai kriminal,” kata Freddy.

Mantan Danlantamal V itu juga mengatakan bahwa operasi itu tidak akan melanggar hak asasi manusia (HAM). Sebab, hal itu termasuk dalam perjanjian Konferensi Jenewa.

Freddy mengatakan bahwa TPNPB-OPM menguasai wilayah tertentu dan melakukan serangan secara terus menerus.

“Jadi tidak ada pelanggaran HAM,” tutur Freddy.

Baca juga: Momen Pergantian Tiga Komandan TNI di Papua Usai Insiden Penyerangan KKB di Nduga

“Kita singkirkan dulu penduduk, singkirkan dulu sipilnya, baru daerah itu dibersihkan, operasi militer jalan,” kata mantan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara zaman Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) itu.

2. Sindiran Jokowi Ketika Lintasi Jalan Rusak di Lampung: Mulus sampai Tertidur di Mobil

ANTARA FOTO/ARDIANSYAH Presiden Joko Widodo (ketiga kiri) berbincang dengan Gubernur Lampung Arinal Djunaidi (kedua kanan) saat meninjau jalan rusak di Kampung Rama Nirwana, Seputih Raman, Lampung Tengah, Lampung, Jumat (5/5/2023). Presiden Jokowi mengucurkan dana Rp 800 miliar untuk memperbaiki jalan rusak di Provinsi Lampung.

Presiden Joko Widodo mengunjungi Provinsi Lampung pada Jumat (5/5/2023). Kedatangan Jokowi ke Lampung salah satunya untuk mengecek secara langsung kondisi fisik jalan yang rusak di daerah tersebut.