Salin Artikel

[POPULER NASIONAL] Pemerintah Diminta Kosongkan Wilayah Konflik Papua dari Warga Sipil | Sindiran Jokowi Usai Tinjau Jalan Rusak di Lampung

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah disarankan supaya mengosongkan sejumlah wilayah yang dikuasai Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) dari warga sipil.

Saran itu disampaikan oleh tokoh Papua Laksamana Madya (Purn) Freddy Numberi. Menurut dia, pengosongan wilayah konflik dari penduduk sipil perlu dilakukan supaya mereka tidak terjebak di tengah-tengah operasi keamanan yang dilakukan militer buat menghadapi kelompok kriminal bersenjata separatis.

Sementara itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) melontarkan sejumlah pernyataan yang bernada sindiran setelah kunjungan ke Provinsi Lampung, meninjau sejumlah jalan yang rusak.

1. Freddy Numberi Usul Pemerintah Kosongkan Daerah Konflik dari Warga Sipil Papua

Tokoh Papua Laksamana Madya (Purn) Freddy Numberi memiliki saran untuk pemerintah terkait penyelesaian konflik kekerasan di Bumi Cenderawasih yang berkaitan dengan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM).

Freddy, yang merupakan Gubernur Papua 1998-2000, menyarankan agar pemerintah mengosongkan warga sipil di daerah-daerah yang dikuasai TPNPB-OPM.

“Misalnya di Nduga, singkirkan masyarakat dulu, keluar dari area itu. Kita punya uang kan? Pemerintah punya uang kan?” kata Freddy kepada wartawan di sela-sela acara “Temu Warga Papua 2023” di kawasan Jakarta Pusat, Jumat (5/5/2023).

“Bangun tenda-tenda untuk mereka, mungkin di situ, kasih makan mereka (warga sipil),” tutur Menteri Perhubungan 2009-2011 itu.

Setelah itu, Freddy menyarankan agar TNI melaksanakan operasi militer.

“Tentara pembebasan Papua Barat ini sudah mengaku dirinya sebagai kombatan, bukan hanya sebagai kriminal,” kata Freddy.

Mantan Danlantamal V itu juga mengatakan bahwa operasi itu tidak akan melanggar hak asasi manusia (HAM). Sebab, hal itu termasuk dalam perjanjian Konferensi Jenewa.

Freddy mengatakan bahwa TPNPB-OPM menguasai wilayah tertentu dan melakukan serangan secara terus menerus.

“Jadi tidak ada pelanggaran HAM,” tutur Freddy.

“Kita singkirkan dulu penduduk, singkirkan dulu sipilnya, baru daerah itu dibersihkan, operasi militer jalan,” kata mantan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara zaman Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) itu.

Presiden Joko Widodo mengunjungi Provinsi Lampung pada Jumat (5/5/2023). Kedatangan Jokowi ke Lampung salah satunya untuk mengecek secara langsung kondisi fisik jalan yang rusak di daerah tersebut.

Dalam kunjungan ini, Jokowi tak mau menggunakan jalur jalan yang sudah disiapkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung.

Jokowi justru memilih melewati jalan lain yang memang bukan merupakan jalur yang sudah disiapkan.

Jalanan yang dilintasi Jokowi itu adalah Jalan Terusan Ryacudu, Marga Agung, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan.

Dalam perjalanannya, Jokowi yang menggunakan kendaraan dinas Mercedes-Benz S 600 Guard tampak melintasi jalan beraspal yang mengalami kerusakan parah.

Tak hanya lubang dalam ukuran besar yang digenangi air, jalan tersebut sebagian besar telah mengalami pengelupasan aspal.

Dalam video yang beredar, kendaraan dinas yang membawa Jokowi bersama Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan terlihat berjuang menerjang jalanan rusak yang dilewatinya.

Saking parahnya, mobil Jokowi pun sampai tersangkut. Usai mengecek kondisi jalan, Jokowi melempar sindiran bahwa jalan yang dilewatinya mulus sampai-sampai ia tertidur.

Usai mengecek langsung kondisi jalan rusak di Lampung, Jokowi menyampaikan kesan-kesannya. Jokowi menyindiri bahwa jalan rusak yang dilewati mulus dan enak untuk dinikmati.

"Jalannya mulus, enak. Dinikmati," ujar Jokowi dilansir dari Kompas TV.

Jokowi pun ditanya apakah sempat merasakan guncangan pada perut saat lewat jalanan yang rusak. Namun, Jokowi menegaskan bahwa semuanya dinikmatinya saja.

Bahkan, Jokowi menyebut Zulkifli Hasan yang berada satu mobil dengan dirinya sempat tertidur saat lewat jalan rusak.

"Dinikmati. Sampai Pak Zul (Zulkifli Hasan) tadi tidur saya juga tidur. Ya karena mulus, sampai di mobil tidur dong," tutur Kepala Negara sambil tersenyum.

https://nasional.kompas.com/read/2023/05/07/05000031/-populer-nasional-pemerintah-diminta-kosongkan-wilayah-konflik-papua-dari

Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Reaksi Usai Prabowo Tak Mau Pemerintahannya Diganggu | Auditor BPK Minta 'Uang Pelicin' ke Kementan

[POPULER NASIONAL] Reaksi Usai Prabowo Tak Mau Pemerintahannya Diganggu | Auditor BPK Minta "Uang Pelicin" ke Kementan

Nasional
Sejarah Hari Buku Nasional

Sejarah Hari Buku Nasional

Nasional
Tanggal 15 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 15 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
UPDATE BNPB: 19 Orang Meninggal akibat Banjir Bandang di Agam Sumbar

UPDATE BNPB: 19 Orang Meninggal akibat Banjir Bandang di Agam Sumbar

Nasional
KNKT Investigasi Kecelakaan Bus Rombongan Siswa di Subang, Fokus pada Kelayakan Kendaraan

KNKT Investigasi Kecelakaan Bus Rombongan Siswa di Subang, Fokus pada Kelayakan Kendaraan

Nasional
Partai Buruh Berniat Gugat Aturan Usung Calon Kepala Daerah ke MK

Partai Buruh Berniat Gugat Aturan Usung Calon Kepala Daerah ke MK

Nasional
Cerita Sulitnya Jadi Ketua KPK, Agus Rahardjo: Penyidik Tunduk ke Kapolri, Kejaksaan, Sampai BIN

Cerita Sulitnya Jadi Ketua KPK, Agus Rahardjo: Penyidik Tunduk ke Kapolri, Kejaksaan, Sampai BIN

Nasional
Jemaah Haji Mulai Diberangkatkan, Fahira Idris: Semoga Sehat, Selamat, dan Mabrur

Jemaah Haji Mulai Diberangkatkan, Fahira Idris: Semoga Sehat, Selamat, dan Mabrur

Nasional
Jemaah Haji Gelombang Pertama Tiba di Madinah, Disambut Meriah

Jemaah Haji Gelombang Pertama Tiba di Madinah, Disambut Meriah

Nasional
Jokowi Diminta Tak Cawe-cawe Pemilihan Capim KPK

Jokowi Diminta Tak Cawe-cawe Pemilihan Capim KPK

Nasional
PBNU: Pratik Haji Ilegal Rampas Hak Kenyamanan Jemaah

PBNU: Pratik Haji Ilegal Rampas Hak Kenyamanan Jemaah

Nasional
Prabowo Disebut Bisa Kena Getah jika Pansel Capim KPK Bentukan Jokowi Buruk

Prabowo Disebut Bisa Kena Getah jika Pansel Capim KPK Bentukan Jokowi Buruk

Nasional
Gerindra Dorong Penyederhanaan Demokrasi Indonesia: Rakyat Tak Harus Berhadapan dengan TPS

Gerindra Dorong Penyederhanaan Demokrasi Indonesia: Rakyat Tak Harus Berhadapan dengan TPS

Nasional
Sekjen Gerindra Sebut Revisi UU Kementerian Negara Dimungkinkan Tuntas Sebelum Pelantikan Prabowo

Sekjen Gerindra Sebut Revisi UU Kementerian Negara Dimungkinkan Tuntas Sebelum Pelantikan Prabowo

Nasional
Pimpinan Komisi X Bantah Pernyataan Stafsus Jokowi soal Banyak Keluarga dan Orang Dekat DPR Menerima KIP Kuliah

Pimpinan Komisi X Bantah Pernyataan Stafsus Jokowi soal Banyak Keluarga dan Orang Dekat DPR Menerima KIP Kuliah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke