Freddy Numberi Usul Pemerintah Kosongkan Daerah Konflik dari Warga Sipil Papua

JAKARTA, KOMPAS.com - Tokoh Papua Laksamana Madya (Purn) Freddy Numberi memiliki saran untuk pemerintah terkait penyelesaian konflik kekerasan di Bumi Cenderawasih yang berkaitan dengan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM).

Freddy, yang merupakan Gubernur Papua 1998-2000, menyarankan agar pemerintah mengosongkan warga sipil di daerah-daerah yang dikuasai TPNPB-OPM.

“Misalnya di Nduga, singkirkan masyarakat dulu, keluar dari area itu. Kita punya uang kan? Pemerintah punya uang kan?” kata Freddy kepada wartawan di sela-sela acara “Temu Warga Papua 2023” di kawasan Jakarta Pusat, Jumat (5/5/2023).

“Bangun tenda-tenda untuk mereka, mungkin di situ, kasih makan mereka (warga sipil),” tutur Menteri Perhubungan 2009-2011 itu.

Baca juga: Momen Pergantian Tiga Komandan TNI di Papua Usai Insiden Penyerangan KKB di Nduga

Setelah itu, Freddy menyarankan agar TNI melaksanakan operasi militer.

“Tentara pembebasan Papua Barat ini sudah mengaku dirinya sebagai kombatan, bukan hanya sebagai kriminal,” kata Freddy.

Mantan Danlantamal V itu juga mengatakan bahwa operasi itu tidak akan melanggar hak asasi manusia (HAM).

Sebab, hal itu termasuk dalam perjanjian Konferensi Jenewa.

Baca juga: Panglima TNI Sebut Penjualan Senpi oleh Oknum Prajurit Meningkat, Papua Mendominasi

Freddy mengatakan bahwa TPNPB-OPM menguasai wilayah tertentu dan melakukan serangan secara terus menerus.

“Jadi tidak ada pelanggaran HAM,” tutur Freddy.

“Kita singkirkan dulu penduduk, singkirkan dulu sipilnya, baru daerah itu dibersihkan, operasi militer jalan,” kata mantan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara zaman Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) itu.

Desakan stop operasi militer

Di sisi lain, Amnesty International Indonesia mendesak Panglima TNI Laksamana Yudo Margono menghentikan operasi militer dengan status siaga tempur di wilayah konflik Papua.

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid mendorong aparat keamanan mengutamakan upaya damai, seperti pada upaya pembebasan pilot Susi Air, Philips Mark Methrtens.

“Kami menyerukan agar aparat keamanan segera menghentikan operasi militer dengan status siaga tempur TNI, mengedepankan pendekatan dialog dengan kelompok pro-kemerdekaan dan pihak-pihak terkait,” kata Usman Hamid dalam keterangan tertulis, Rabu (9/4/2023).

Baca juga: Eks Panglima TPN-OPM Serahkan 6 Pucuk Senjata ke TNI Saat Peringatan Kembalinya Papua Barat ke NKRI

Usman mengatakan, selama puluhan tahun TNI menerapkan pendekatan keamanan dalam mengatasi konflik di Papua, selama itu pula korban terus berjatuhan.

Sementara itu, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan juga mendesak TNI membatalkan operasi siaga tempur di daerah rawan di Papua.

Ketua Centra Initiative Al Araf dari perwakilan koalisi menyebut pilihan operasi siaga tempur merupakan kebijakan yang akan terus memproduksi spiral kekerasan.

"Jika itu pilihan kebijakan yang akan ditempuh, maka koalisi mendesak agar rencana itu dibatalkan," kata Araf dalam siaran pers, Selasa (18/4/2023).