Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pusat Ambil Alih Perbaikan Jalan di Lampung, Jokowi: Jangan Semuanya Pemerintah Pusat

Kompas.com - 05/05/2023, 17:39 WIB
Ardito Ramadhan,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa kepala daerah di Lampung tetap harus bertanggung jawab memperbaiki sejumlah ruas jalan yang rusak meski pemerintah pusat sudah mengambil alih perbaikan 15 ruas jalan di provinsi tersebut.

"Nanti ada beberapa ruas yang menjadi tanggung jawabnya Pak Gubernur, ada yang tanggung jawabnya Bapak Ibu Bupati yang ada di sini. Jangan semuanya pemerintah pusat," kata Jokowi usai meninjau jalan di Lampung, Jumat (5/5/2023), dikutip dari YouTube Kompas TV.

Jokowi mengingatkan, setiap jalan yang ada di Indonesia sesungguhnya punya penanggungjawabnya masing-masing.

Jalan nasional merupakan tanggung jawab pemerintah pusat, jalan provinsi adalah tanggung jawab gubernur, sedangkan jalan kota/kabupaten merupakan tanggung jawab bupati atau wali kota.

Baca juga: Jokowi Sebut Pusat Ambil Alih Perbaikan 15 Ruas Jalan, Gubernur Lampung Tepuk Tangan

Namun, Jokowi memutuskan agar pemerintah pusat mengambil alih perbaikan jalan karena ruas-ruas jalan di Lampung sudah lama rusak.

"Karena memang sudah lama, ya akan diambil alih oleh pemerintah pusat," ujar mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

Pada tahun 2023 ini, pemerintah pusat akan mengucurkan dana sebesar kurang lebih Rp 800 miliar khusus untuk memperbaiki 15 ruas jalan di provinsi Lampung.

"Perbaikannya akan dimulai bulan Juni karena harus lelang dulu," kata Jokowi.

Kerusakan jalan di provinsi Lampung menjadi buah bibir dalam beberapa waktu terakhir usai adanya video yang dibuat oleh Bima Yudho Saputro yang mengkritik kondisi Provinsi Lampung.

Baca juga: Megawati ke Jokowi: Jangan Nanti Pembangunan IKN Tidak Terencana dengan Baik

Melalui akun @awbimaxreborn, Bima mengunggah video berjudul "Alasan Kenapa Lampung Gak Maju-maju" pada 7 April 2023, di mana ia menyinggung banyaknya jalan di Lampung yang rusak.

"Gue sering bahas jalan karena jalan itu kayak infrastruktur yang paling umum dan untuk mobilisasi ekonomi di Lampung. Tapi jalan-jalan di Lampung tuh kayak 1 kilometer bagus, 1 kilometer rusak, terus jalan ditempel-tempel doang," ujarnya.

Jokowi pun mengakui bahwa kunjungan kerjanya di Lampung hari ini bertujuan untuk mengecek langsung kondisi jalan di provinsi tersebut.

"Saya mau pastikan, lihat betul, apakah yang ada di video, di media itu benar atau enggak benar," kata Jokowi di Sarinah, Jakarta, Kamis (4/5/2023) kemarin.

Dalam kunjungan kerjanya hari ini, Jokowi sempat menjajal langsung jalan-jalan yang rusak di Lampung.

Berdasarkan video yang dirilis Sekretariat Presiden, rombongan Jokowi terlihat melintasi jalanan yang penuh lubang dan berkubang karena digenangi air.

Baca juga: Beredar Video Mobil Jokowi Terjebak di Jalan Rusak di Lampung, Ini Kata Pihak Istana

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Nasional
Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Nasional
Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com