Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Siapkan 5 Jaring Pengaman Sosial Generasi Sandwich agar Tak Masuk di Angka Kemiskinan

Kompas.com - 03/05/2023, 16:27 WIB
Singgih Wiryono,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator bidang Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, pemerintah telah menyiapkan lima jaring pengaman sosial untuk menjaga generasi sandwich tak masuk dalam angka kemiskinan.

Jaring pengaman sosial pertama yaitu jaminan kecelakaan kerja untuk para pekerja.

"Kemudian (kedua) jaminan kematian, terutama kematian pada waktu kerja, anaknya ditanggung sampai perguruan tinggi dari BPJS Tenaga Kerja," ujar Muhadjir saat ditemui di Kantor PP Muhammadiyah, Rabu (3/5/2023).

Muhadjir mengatakan, tanggungan beasiswa ini sudah terealisasi di beberapa daerah ketika pekerja meninggal dunia dan meninggalkan anak.

Baca juga: Menko PMK Sebut Angkatan Kerja di Indonesia Mayoritas Generasi Sandwich

"Saya kasihkan beberapa contoh di beberapa daerah, ketika ayahnya meninggal maka anaknya langsung ditanggung oleh BPJS TK itu, akan mendapatkan beasiswa sampai tamat perguruan tinggi," imbuh dia.

Ketiga, adanya jaminan pensiun untuk pekerja; keempat, jaminan hari tua; dan terakhir adalah jaminan kehilangan pekerjaan.

"Jadi ketika orang kena PHK, asal dia berada di perusahaan di dalam BPJS TK maka yang bersangkutan bisa mendapatkan uang dan ia bisa mendapatkan fasilitas Kartu Prakerja untuk meningkatkan keterampilannya," tutur Muhadjir.

Selain itu, pekerja yang dilakukan pemutusan hubungan kerja disediakan bantuan pinjaman modal dalam bentuk Kredit Usaha Rakyat (KUR) apabila ingin beralih menjadi pengusaha.

Baca juga: Akademisi IPB Beberkan 7 Strategi Menabung bagi Generasi Sandwich

"Dengan lima bantalan ini, kita harapkan generasi sandwich ini akan aman, tidak sampai jatuh ke tingkat kemiskinan, apalagi kemiskinan ekstrem," kata dia.

Muhadjir sebelumnya mengatakan, angkatan kerja di Indonesia saat ini didominasi oleh generasi sandwich.

"Indonesia adalah angkatan kerja kita, demografi kita sangat diwarnai angkatan kerja generasi sandwich itu," ujar Muhadjir.

Muhadjir mengatakan, generasi sandwich adalah generasi pertama dalam keluarganya yang memasuki dunia kerja formal.

Sedangkan orangtua mereka belum mengenal dunia kerja formal seperti saat ini sehingga tidak memiliki jaminan hari tua.

"Maka, ketika anaknya masuk ke dunia industri, dunia perusahaan menjadi pekerja, maka dia harus menanggung, bahkan bukan hanya orangtuanya, tapi sampai (menanggung) kakek-neneknya karena masih hidup," ucap Muhadjir.

Baca juga: Generasi Sandwich Harus Melek Keuangan, Bagaimana Caranya?

Di sisi lain, pekerja laki-laki yang sudah berkeluarga memiliki tanggung jawab utama menghidupi anak dan istrinya. Sementara itu, untuk pekerja perempuan, menanggung suami dan anaknya. 

"Jadi dia seperti sandwich," tutur dia.

Generasi ini dinilai rentan masuk dalam garis kemiskinan ketika terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK).

Jika terjadi PHK pada generasi ini, ada kemungkinan keluarga mereka, mulai dari anak, istri, orangtua, hingga kakek-nenek mereka ikut menanggung akibatnya.

"Dan ini kalau misalnya terjadi pemutusan PHK, dia kehilangan pekerjaan otomatis kehilangan penghasilan, itu dampaknya tidak hanya ditanggung yang kena PHK saja, tetapi tadi itu, kakek nenek ayah ibu dan itu kemudian akan meningkatkan kemiskinan di Indonesia," tutur dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Nasional
Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Nasional
PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

Nasional
Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Nasional
Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Nasional
 Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Nasional
PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

Nasional
Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Nasional
Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Nasional
Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Nasional
 Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Nasional
PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

Nasional
PAN Setia Dukung Prabowo Selama 15 Tahun, Zulhas: Ada Kesamaan Visi dan Cita-cita

PAN Setia Dukung Prabowo Selama 15 Tahun, Zulhas: Ada Kesamaan Visi dan Cita-cita

Nasional
Koalisi Vs Oposisi: Mana Cara Sehat Berdemokrasi?

Koalisi Vs Oposisi: Mana Cara Sehat Berdemokrasi?

Nasional
Pansel Capim KPK Diminta Tak Buat Kuota Pimpinan KPK Harus Ada Unsur Kejaksaan atau Kepolisian

Pansel Capim KPK Diminta Tak Buat Kuota Pimpinan KPK Harus Ada Unsur Kejaksaan atau Kepolisian

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com