Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dorong Erick Thohir Ikut Pilpres 2024, PAN: Paling Tidak Cawapres

Kompas.com - 02/05/2023, 14:06 WIB
Tatang Guritno,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno mengatakan, partainya ingin terus mendorong Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir untuk bisa berkontestasi dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Ia mengatakan, PAN dan Erick telah memiliki hubungan baik dan kedekatan yang cukup lama. Sehingga, ada keinginan untuk mendorong agar Ketua Umum PSSI itu ikut dalam kontestasi elektoral mendatang.

“Tentu kita akan berupaya agar Pak Erick Thohir bisa diakomodir. Bisa ikut bertarung di panggung nasional dalam Pilpres 2024, paling tidak sebagai cawapres,” ujar Eddy pada Kompas.com, Selasa (2/5/2023).

Meski begitu, ia menyatakan bahwa upaya itu bakal tetap ditempuh melalui Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang telah dibentuk bersama Partai Golkar dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Baca juga: PPP Koalisi dengan PDI-P, PAN Sebut KIB Ikut Dukung Ganjar jika...

Saat ini, PAN memprioritaskan upaya pembentukan koalisi besar yang dijajaki oleh KIB dan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KIR).

“PAN akan tetap bersama KIB untuk melanjutkan gagasan pembentukan Koalisi Kebangsaan. Itu tetap akan kita laksanakan,” kata Eddy.

Di sisi lain, Eddy mengklaim bahwa saat ini internal KIB tetap solid meskipun Golkar dan PPP memiliki keputusan yang berbeda.

Golkar tetap ingin mengusung Ketua Umum Airlangga Hartarto sebagai calon presiden (capres). Sedangkan PPP telah menyatakan sikap seperti PDI-P, yakni mengusung Ganjar Pranowo sebagai capres.

Baca juga: Ajak PAN-Golkar Dukung Ganjar Jadi Capres, PPP: Kalau Terjadi Namanya KIB Plus

Menurut Eddy, masing-masing pimpinan partai politik (parpol) anggota KIB tetap berkomunikasi dan tak saling meninggalkan.

“Jadi enggak ada yang mendadak jalan sendiri, bikin keputusan sendiri apalagi meninggalkan KIB tanpa ngomong. Itu enggak ada,” ujar Eddy.

Diketahui, Airlangga Hartarto, Ketua Umum PAN Zulkilfi Hasan, dan Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono telah bertemu di rumah dinas Airlangga, Kompleks Kementerian, Widya Chandra, Jakarta Selatan, Kamis (27/4/2023).

Ketiganya menyatakan KIB tetap solid meskipun PPP telah mengumumkan sikapnya soal pengusungan capres.

Namun, Airlangga kemudian melakukan pertemuan dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Puri Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Sabtu (29/4/2023).

Sementara itu, PPP melanjutkan safari politiknya dengan berkunjung ke kantor DPP PDI-P di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, Minggu (30/4/2023).

Baca juga: Ditanya Peluang Usung Ganjar Capres, Ketum PAN: Ketemu Dulu dengan KIB...

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Nasional
Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Nasional
Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com