Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei SMRC: Ganjar dan Prabowo Bersaing Ketat Rebut Suara Pemilih Kritis

Kompas.com - 30/04/2023, 15:46 WIB
Nirmala Maulana Achmad,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Hasil survei terbaru Saiful Mujani Reserach and Consulting (SMRC) menyebutkan bahwa Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto bersaing ketat dalam merebut suara dari pemilih kritis pada Pemilihan Presiden 2024 mendatang.

Hal itu disimulasikan jika terdapat empat calon presiden pada Pilpres 2024 nanti, yakni Ganjar, Prabowo, mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, dan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartanto.

Hingga saat ini, Ganjar dicalonkan PDI-P dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sebagai bakal calon presiden.

Baca juga: Survei SMRC: Elektabilitas Ganjar Naik Jadi 20,8 Persen Usai Diumumkan Jadi Bakal Capres

Prabowo diputuskan menjadi bakal calon presiden oleh partainya, Gerindra, dan mendapatkan dukungan dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Anies dideklarasikan oleh Partai Nasdem, Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Sementara Airlangga juga telah ditetapkan oleh partainya, Partai Golkar, untuk menjadi bakal calon presiden.

“Kalau calonnya Airlangga, Anies, Ganjar, dan Prabowo, dalam survei terakhir para pemilih kritis, Ganjar dipilih oleh 30,4 persen, Prabowo 29,5 persen, Anies 19,8 persen, dan Airlangga 2,9 persen. Sisanya belum menentukan pilihan. Ini mengindikasikan bahwa Ganjar dan Prabowo bersaing ketat di kalangan pemilih kritis sekarang ini,” kata Direktur Riset SMRC Deni Irvani dalam keterangannya, dikutip pada Minggu (30/4/2023).

Baca juga: Pertemuan Megawati-Mardiono Akan Dihadiri Ganjar, Ini Sejumlah Hal yang Dibahas

Namun, Deni menambahkan bahwa Prabowo terlihat lebih bisa menyerap pemilih kritis dibanding tiga nama lainnya.

"Ini bisa terjadi karena Prabowo sudah dikenal hampir oleh semua pemilih (95 persen),” ujar Deni.

Sementara Ganjar masih lebih rendah tingkat keterkenalannya di kalangan pemilih, yakni 86 persen.

Deni menjelaskan bahwa “pemilih kritis” adalah pemilih yang punya akses sumber-sumber informasi sosial-politik secara lebih baik karena memiliki smartphone.

“Sehingga bisa mengakses internet untuk mengetahui dan bersikap terhadap berita-berita sosial-politik. Mereka umumnya adalah pemilih kelas menengah bawah ke kelas atas, lebih berpendidikan, dan cenderung tinggal di perkotaan,” kata Deni.

Pemilih kritis itu, sebut Deni, juga cenderung lebih bisa memengaruhi opini kelompok pemilih di bawahnya.

"Total pemilih kritis ini secara nasional diperkirakan 80 persen. Karena itu, survei ini tidak mencerminkan populasi pemilih nasional 100 persen,” kata Deni.

Sampel survei ini dipilih melalui metode random digit dialing (RDD). RDD adalah teknik memilih sampel melalui proses pembangkitan nomor telepon secara acak.

Dengan teknik RDD, sampel sebanyak 1021 responden dipilih melalui proses pembangkitan nomor telepon secara acak, divalidasi, dan melalui proses screening.

Validasi dan screening dilakukan untuk memastikan bahwa pemilik nomor telepon terpilih adalah warga negara Indonesia dan telah memiliki hak pilih.

Margin of error survei diperkirakan ±3.1 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen, asumsi simple random sampling.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

JK Nilai Negara Harus Punya Rencana Jangka Panjang sebagai Bentuk Kontrol Kekuasaan

JK Nilai Negara Harus Punya Rencana Jangka Panjang sebagai Bentuk Kontrol Kekuasaan

Nasional
JK Respons Jokowi yang Tak Diundang Rakernas: Kan Bukan Lagi Keluarga PDI-P

JK Respons Jokowi yang Tak Diundang Rakernas: Kan Bukan Lagi Keluarga PDI-P

Nasional
Istri hingga Cucu SYL Bakal Jadi Saksi di Persidangan Pekan Depan

Istri hingga Cucu SYL Bakal Jadi Saksi di Persidangan Pekan Depan

Nasional
KPK Akan Hadirkan Sahroni jadi Saksi Sidang SYL Pekan Depan

KPK Akan Hadirkan Sahroni jadi Saksi Sidang SYL Pekan Depan

Nasional
Projo Sarankan Jokowi Gabung Parpol yang Nasionalis Merakyat

Projo Sarankan Jokowi Gabung Parpol yang Nasionalis Merakyat

Nasional
Soal Potensi PAN Usung Anies di Jakarta, Zulhas: Kami kan Koalisi Indonesia Maju

Soal Potensi PAN Usung Anies di Jakarta, Zulhas: Kami kan Koalisi Indonesia Maju

Nasional
Sukanti 25 Tahun Kerja di Malaysia Demi Hajikan Ayah yang Tunanetra

Sukanti 25 Tahun Kerja di Malaysia Demi Hajikan Ayah yang Tunanetra

Nasional
Zulhas Sebut 3 Nama Kader untuk Pilkada DKI Jakarta, Ada Eko Patrio, Zita Anjani, dan Pasha Ungu

Zulhas Sebut 3 Nama Kader untuk Pilkada DKI Jakarta, Ada Eko Patrio, Zita Anjani, dan Pasha Ungu

Nasional
Biaya Kuliah Mahal, Wapres: Pemerintah Belum Bisa Tanggung Seluruhnya

Biaya Kuliah Mahal, Wapres: Pemerintah Belum Bisa Tanggung Seluruhnya

Nasional
Keinginan JK Agar Pemilu di Masa Depan Lebih Efisien...

Keinginan JK Agar Pemilu di Masa Depan Lebih Efisien...

Nasional
Jusuf Kalla: Rekonsiliasi Tidak Berarti Semua Masuk Pemerintahan

Jusuf Kalla: Rekonsiliasi Tidak Berarti Semua Masuk Pemerintahan

Nasional
Presiden Iran Wafat, Wapres: Kita Kehilangan Tokoh Perdamaian

Presiden Iran Wafat, Wapres: Kita Kehilangan Tokoh Perdamaian

Nasional
Menkominfo Lapor ke Jokowi, Sudah Turunkan 1,9 Juta Konten Judi Online

Menkominfo Lapor ke Jokowi, Sudah Turunkan 1,9 Juta Konten Judi Online

Nasional
PDI-P Anggap Pertemuan Puan dan Jokowi di WWF Bagian Tugas Kenegaraan

PDI-P Anggap Pertemuan Puan dan Jokowi di WWF Bagian Tugas Kenegaraan

Nasional
Projo Sebut Jokowi Sedang Kalkulasi untuk Gabung Parpol

Projo Sebut Jokowi Sedang Kalkulasi untuk Gabung Parpol

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com