Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Setelah Usung Ganjar Capres, PPP Minta Jatah Cawapres

Kompas.com - 26/04/2023, 17:15 WIB
Tatang Guritno,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhamad Mardiono meminta agar kadernya bisa diusung sebagai calon wakil presiden (cawapres) untuk mendampingi Ganjar Pranowo.

Hal itu disampaikan Mardiono setelah PPP resmi mendeklarasikan dukungan Ganjar sebagai calon presiden (capres).

“DPP PPP akan berusaha secara maksimal melakukan komunikasi dan langkah-langkah politik untuk mendorong kader PPP dapat dipasangkan sebagai bakal calon wakil presiden,” ujar Mardiono di Yogyakarta, dikutip dari tayangan YouTube Kompas TV, Rabu (26/4/2023).

Ia mengungkapkan permintaan tersebut merupakan mandat dari Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) V PPP yang berlangsung di Yogyakarta, Selasa (25/4/2023) kemarin.

Baca juga: PAN Hormati PPP yang Resmi Deklarasikan Ganjar Capres 2024

Bagi PPP, kata Mardiono, permintaan tersebut merupakan sebuah hal yang wajar karena pernah terjadi sebelumnya.

“Keinginan ini bukan harapan yang berlebihan mengingat kader PPP, Bapak Hamzah Has pernah menjabat sebagai Wakil Presiden mendampingi Ibu Megawati Soekarnoputri,” kata Mardiono.

Terakhir, ia mengungkapkan, bakal membangun komunikasi dengan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri dan Presiden Joko Widodo (Jokowi) usai mengusung Ganjar capres.

Baca juga: PPP Resmi Dukung Ganjar sebagai Capres, Apa Alasannya?

Keputusan pengusungan Ganjar juga akan dikomunikasikan PPP ke Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan.

Pasalnya, saat ini PPP bersama Golkar dan PAN telah membentuk Koalisi Indonesia Bersatu (KIB).

“Sekaligus akan menampilkan ketetapn rapimnas terhadap beliau sebagai sahabat terbaik PPP selama satu tahun ini,” ujar Mardiono.

Baca juga: PPP Usung Ganjar Capres, Singgung Kerja Sama pada Pilgub Jawa Tengah 2018

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Nasional
Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com