Minta ASN Tak Gelar Halalbihalal pada 24 April-1 Mei, Mahfud: Setelah Tanggal Itu Boleh

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD meminta ASN, anggota TNI dan Polri, serta karyawan BUMN tidak menggelar halalbihalal di kantor pada 24-30 April 2023.

Hal tersebut disampaikan Mahfud lewat pengumuman di akun Instagram resminya @mohmahfudmd, Senin (24/4/2023).

"Semua kantor pemerintah, yakni Kantor Kementerian/Lembaga Non-Kementerian/BUMN/TNI/POLRI, jika merencanakan Halalbihalal dan semacamnya supaya ditunda sampai awal pekan kedua setelah Hari Raya Idul Fitri 1444 H," tulis Mahfud.

"Pada pekan pertama (tanggal 24 April- 1 Mei 2023) supaya tidak diadakan acara Halalbihalal dan lain-lain (syawalan, reunian, dan sejenisnya) di tempat-tempat tersebut," tulisnya lagi.

Baca juga: Mahfud MD Minta Kantor Pemerintahan Tunda Halalbihalal Lebaran

Menurut Mahfud, setelah rentang waktu tersebut kegiatan halalbihalal, reuni, syawalan dan sejenisnya baru boleh diadakan.

"Setelah rentang waktu itu (2 Mei 2023), baru boleh mulai diadakan," tulis Mahfud MD.

Ia mengatakan, untuk menegaskan ketentuan tersebut, pemerintah akan mengirim surat resmi ke masing-masing kantor kementerian/lembaga.

"Surat resmi akan segera dikirim ke kantor dan instansi masing-masing. Sekian dan terima kasih," tulis Mahfud lagi.

Baca juga: Tak Ada Pimpinan Parpol Saat Halalbihalal Megawati, Sekjen PDI-P: Mohon Maaf Memang Tidak Open House

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengeluarkan imbauan agar masyarakat menunda kepulangannya ke Ibu Kota untuk mengurai kemacetan di Tol Jakarta-Cikampek.

"Untuk memecah menumpukan terjadi pada puncak arus balik tanggal 24 dan 25 April 2023 secara bersamaan, pemerintah mengajak masyarakat yang tidak ada keperluan mendesak untuk menghindari puncak arus balik tersebut. Dengan cara menunda atau mengundurkan jadwal kembali mudik setelah tanggal 26 April 2023,” kata Jokowi.

Jokowi juga mengatakan, ketentuan ini berlaku untuk ASN, TNI-Polri, dan BUMN, ataupun pegawai swasta.

“Teknisnya dapat diatur oleh instansi atau perusahaan masing-masing, seperti bentuk cuti tambahan atau bentuk cuti lainnya,” ujar Jokowi.

Baca juga: Ungkap Halalbihalal di Rumah Megawati, Hasto: Penuh Syukur, Terlebih Capres PDI-P Sudah Diumumkan