Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PDI-P Dinilai Sengaja Percepat Deklarasi Capres Cegah Elektabilitas Ganjar Makin Turun

Kompas.com - 22/04/2023, 06:00 WIB
Aryo Putranto Saptohutomo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dinilai sengaja mempercepat deklarasi mengusung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden buat meminimalisir elektabilitas yang merosot akibat kemelut pembatalan Piala Dunia U20 beberapa waktu lalu.

Sebab pada Rabu (19/4/2023) lalu Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto sempat menyampaikan akan mengungkap sosok Capres yang akan diusung pada Mei, Juni, atau Agustus mendatang.

Pada Juni mendatang bertepatan dengan peringatan Bulan Sukarno, yakni mulai dari Hari Kelahiran Pancasila (1 Juni), hari kelahiran Sukarno (6 Juni), dan peringatan wafatnya Sukarno (21 Juni).

"Ini lebih kepada memberikan kepastian lebih cepat di internal partai agar konsolidasi internal segera berlangsung sehingga bisa mencegah penurunan elektabilitas Ganjar lebih jauh lagi," kata peneliti Indikator Politik Indonesia Bawono Kumoro dalam keterangannya seperti dikutip pada Jumat (21/4/2023)

Baca juga: Siap Menangkan Ganjar di Pilpres, DPC PDI-P Kabupaten Sikka: Target Kita Menang 80 Persen

Sebelumnya diberitakan, deklarasi Ganjar diusung sebagai capres PDI-P untuk Pilpres 2024 dilaksanakan di Istana Batu Tulis, Kota Bogor, Jawa Barat, bertepatan dengan Hari Kartini pada 21 April 2023.

"Maka pada Hari Kartini ini tanggal 21 April 2023 pada jam 13.45 WIB dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim menetapkan saudara Ganjar Pranowo sebagai kader dan petugas partai untuk ditingkatkan penugasannya sebagai calon presiden dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan," kata Ketua Umum PDI Megawati Soekarnoputri, dalam Rapat ke-140 DPP PDI-P di Istana Batu Tulis, Bogor, Jawa Barat.

Megawati lantas memerintahkan seluruh kader dari tingkat anak cabang hingga kepala daerah dan elite di DPP serta simpatisan bahu-membahu memenangkan PDI-P dalam pemilu legislatif dan Ganjar sebagai Capres 2024.

Deklarasi itu turut dihadiri oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi), Prananda Prabowo, Puan Maharani, Hasto Kristiyanto, dan Olly Dondokambey.

Baca juga: PDI-P Usung Ganjar Jadi Capres, Sandiaga Uno: Kita Ucapkan Selamat

Menurut Bawono, pemilihan waktu deklarasi Ganjar sebagai capres di masa libur Idul Fitri diperkirakan merupakan taktik PDI-P, yang menggunakan momen itu sebagai ajang komunikasi politik dengan partai lain melalui silaturahmi elite politik.

"Ini mungkin saja bagian dari strategi PDI Perjuangan agar dalam momen-momen halal bi halal Idul Fitri nanti para elite partai politik menjajaki komunikasi dengan PDI Perjuangan pasca penetapan Ganjar tersebut," ujar Bawono.

Ganjar merupakan salah satu gubernur yang menolak kehadiran tim nasional Israel pada kompetisi itu.

Kepala daerah lain yang menolak keikutsertaan Israel di Piala Dunia U20 adalah Gubernur Bali I Wayan Koster, yang juga sesama kader PDI-P.

Setelah gelaran Piala Dunia U20 batal, Ganjar dan Koster menjadi sasaran kemarahan penggemar sepak bola dalam negeri. Akun media sosial Instagram milik Ganjar pun diserbu warganet yang kesal dengan sikapnya.

Baca juga: Waktu Pencapresan Ganjar oleh PDI-P Dinilai Tepat, Saat Silaturahmi Lebaran Akan Jadi Buah Bibir

Kemelut pembatalan Piala Dunia U20 itu turut berimbas terhadap elektabilitas Ganjar yang disebut-sebut merosot.

Padahal dalam beberapa hasil jajak pendapat berbagai lembaga survei sejak 2022 lalu, elektabilitas Ganjar selalu berkejaran dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.

Halaman:
Baca tentang


Terkini Lainnya

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Nasional
Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Nasional
Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Nasional
Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com