Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PDI-P Usung Ganjar Jadi Capres, Sandiaga Uno: Kita Ucapkan Selamat

Kompas.com - 21/04/2023, 22:13 WIB
Rahel Narda Chaterine,
Robertus Belarminus

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) yang masih menjadi politisi Partai Gerindra, Sandiaga Uno menyampaikan selamat kepada Gubernur Jawa Tengah Ganjar Prabowo yang ditunjuk menjadi calon presiden (capres) dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P).

"Tentunya kita ucapkan selamat, itu saja," kata Sandiaga, di Masjid Istiqlal, Jakarta, usai mengikuti kegiatan Gema Takbir Akbar Nasional, pada Jumat (21/4/2023).

Namun, Sandiaga enggan berkomentar banyak soal keputusan pencapresan PDI-P.

Baca juga: Waktu Pencapresan Ganjar oleh PDI-P Dinilai Tepat, Saat Silaturahmi Lebaran Akan Jadi Buah Bibir

"Tentunya ini masjid ya, kita hormati masjid untuk tidak berkomentar politik," ujar Sandiaga.

Dalam kesempatan yang sama, Sandiaga juga belum mau menyampaikan kapan dirinya akan resmi bergabung ke Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Dia hanya menegaskan akan menyampaikan informasi tersebut jika sudah tepat.

"Sekali lagi ini di penghujung bulan suci Ramadhan mari kita fokus pada ibadah kita dan teman-teman sabar, ini pada saat yang tepat nanti akan disampaikan secara langsung," kata dia.

Diketahui, Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Megawati Soekarnoputri menyatakan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden untuk mengikuti Pilpres 2024.

Baca juga: BaraJP: Jokowi Dukung Ganjar pada Pemilu 2024

Hal ini ditetapkan dan diumumkan di Istana Batu Tulis, Bogor, Jumat (21/4/2023) sore.

Setelahnya, Megawati memakaikan peci hitam Bung Karno kepada Ganjar Pranowo.

Dalam kesempatan itu, Presiden Joko Widodo memuji sosok bakal calon presiden (capres) PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Nasional
Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Nasional
Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com