Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Tetapkan 1 Syawal 1444 Hijriah Jatuh pada 22 April, Menag Ingatkan soal Toleransi

Kompas.com - 20/04/2023, 20:16 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Fitria Chusna Farisa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah menetapkan 1 Syawal 1444 Hijriah atau Hari Raya Idul Fitri tahun ini jatuh pada Sabtu, 22 April 2023.

Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas mengimbau umat Islam untuk saling menghargai jika terjadi perbedaan perayaan Idul Fitri.

“Jika pada hari ini atau mungkin di hari-hari besok ada perbedaan dalam pelaksaanaan Idul Fitri, kami berharap bahwa kita tidak menonjolkan perbedaan, tetapi kita mencari titik temu dari persamaan-persamaan yang mungkin kita miliki,” kata Yaqut dalam konferensi pers sidang isbat penentuan 1 Syawal 1444 Hijriah di Kantor Kementerian Agama, Jakarta, Kamis (20/4/2023).

“Kita harus memberikan toleransi, kita harus saling menghargai, dan saling bertoleransi satu sama lain,” tuturnya.

Baca juga: Pemerintah Tetapkan Awal Lebaran 2023 Jatuh pada Sabtu 22 April, Beda dengan Muhammadiyah

Memang, kata Yaqut, pihaknya berharap umat Islam menaati keputusan pemerintah soal Hari Raya Idul Fitri 2023. Namun, jika ada perbedaan, itu pun tak menjadi soal.

Yaqut mengimbau seuruh umat muslim di Tanah Air saling menghargai dan tetap menjunjung persatuan alih-alih mempersoalkan perbedaan.

“Agar seluruh umat Islam ini bisa saling menjaga keamanan ketertiban dan tentu kenyamanan dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dan sekaligus menjalankan perintah agama,” tuturnya.

Adapun penetapan 1 Syawal 1444 Hijriah diputuskan dengan mempertimbangkan dua hal. Pertama, dari hasil hisab.

Baca juga: Menag Yaqut Pimpin Sidang Isbat Penetapan Lebaran 2023 Secara Tertutup

Dalam sidang isbat, tim hisab rukyat Kemenag menyatakan tinggi hilal di seluruh Indonesia berada di atas ufuk dengan ketinggian antara 0 derajat 45 menit sampai 2 derajat 21,6 menit dengan sudut elongasi antara 1 derajat 28,2 menit sampai dengan 3 derajat 5,4 menit.

Artinya, secara hisab, posisi hilal di Indonesia saat sidang isbat awal Syawal 1444 Hijriah belum memenuhi kriteria yang ditetapkan MABIMS (Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia, dan Singapura).

Diketahui, pada 2016 Menteri Agama anggota MABIMS menyepakati kriteria baru yaitu tinggi hilal 3 derajat dan elongasi 6,4 derajat.

Dengan posisi demikian, lanjut Menag, maka secara astronomis atau hisab, hilal tidak dimungkinkan untuk dilihat.

Selain itu, berdasar laporan dari sejumlah perukyah hilal di 123 titik di Indonesia, tidak ada satu pun yang dapat melihat hilal pada sore ini.

Karena dua alasan tersebut, sidang isbat menyepakati untuk menyempurnakan bulan Ramadhan menjadi 30 hari.

“Sidang isbat secara mufakat telah menetapkan 1 Syawal 1444 Hijriah jatuh pada hari Sabtu, 22 April 2023,” kata Yaqut.

Sementara, Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah telah lebih dulu menetapkan 1 Syawal 1444 Hijriah jatuh pada Jumat, 21 April 2023.

Baca juga: Jelang Lebaran, Jokowi Bagikan “THR” ke Pedagang Pasar Legi Solo

Penetapan itu tertuang dalam Maklumat PP Muhammadiyah Nomor 1/MLM/I.0/E/2023 tentang Penetapan Hasil Hisab Ramadhan, Syawal, dan Zulhijah 1444 Hijriah. Maklumat tersebut ditetapkan pada 21 Januari 2023 dan ditandatangani Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir.

“Tanggal 1 Syawal 1444 Hijriah jatuh pada hari Jumat Pahing, 21 April 2023 Masehi,” demikian dikutip dari maklumat.

Dalam menetapkan Hari Raya Idul Fitri, Muhammdiyah menggunakan metode hisab wujudul hilal. Dengan begitu, Muhammadiyah sudah memiliki kepastian tanggal jauh sebelumnya seperti kegiatan sehari-hari yang mengikuti kalender.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Babak Baru Kasus Vina Cirebon: Ciri-ciri 3 Buron Pembunuh Diungkap, Mabes Polri Turun Tangan

Babak Baru Kasus Vina Cirebon: Ciri-ciri 3 Buron Pembunuh Diungkap, Mabes Polri Turun Tangan

Nasional
Wacana Kabinet Gemuk: Kemunduran Reformasi Birokrasi?

Wacana Kabinet Gemuk: Kemunduran Reformasi Birokrasi?

Nasional
Gaya Pemerintahan Prabowo Diharap Tidak Satu Arah Seperti Orde Baru

Gaya Pemerintahan Prabowo Diharap Tidak Satu Arah Seperti Orde Baru

Nasional
Gaya Kepemimpinan Prabowo yang Asli

Gaya Kepemimpinan Prabowo yang Asli

Nasional
[POPULER NASIONAL] PDI-P Anggap Pernyataan Prabowo Berbahaya | Ketua KPU Jelaskan Tudingan Gaya Hidup 'Jetset'

[POPULER NASIONAL] PDI-P Anggap Pernyataan Prabowo Berbahaya | Ketua KPU Jelaskan Tudingan Gaya Hidup "Jetset"

Nasional
Prabowo Ogah Pemerintahannya Diganggu, PKB Ingatkan 'Checks and Balances'

Prabowo Ogah Pemerintahannya Diganggu, PKB Ingatkan "Checks and Balances"

Nasional
Prabowo Yakin Pemerintahannya Lanjutkan Proyek IKN dengan APBN

Prabowo Yakin Pemerintahannya Lanjutkan Proyek IKN dengan APBN

Nasional
Tanggal 20 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 20 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Pakar Pertanyakan KPK yang Belum Tahan Bupati Mimika Meski Kasasi Sudah Diputus

Pakar Pertanyakan KPK yang Belum Tahan Bupati Mimika Meski Kasasi Sudah Diputus

Nasional
5 Catatan PDI-P terhadap RUU Kementerian, Harus Perhatikan Efektivitas dan Efisiensi

5 Catatan PDI-P terhadap RUU Kementerian, Harus Perhatikan Efektivitas dan Efisiensi

Nasional
Analis: TNI AL Butuh Kapal Selam Interim karena Tingkat Kesiapan Tempur Tak Dapat Diandalkan

Analis: TNI AL Butuh Kapal Selam Interim karena Tingkat Kesiapan Tempur Tak Dapat Diandalkan

Nasional
Mulai Rangkaian Rakernas dengan Nyalakan Api dari Mrapen, PDI-P: Semoga Kegelapan Demokrasi Bisa Teratasi

Mulai Rangkaian Rakernas dengan Nyalakan Api dari Mrapen, PDI-P: Semoga Kegelapan Demokrasi Bisa Teratasi

Nasional
Pertamina Patra Niaga Jamin Ketersediaan Avtur untuk Penerbangan Haji 2024

Pertamina Patra Niaga Jamin Ketersediaan Avtur untuk Penerbangan Haji 2024

Nasional
BNPT Paparkan 6 Tantangan Penanganan Terorisme untuk Pemerintahan Prabowo-Gibran

BNPT Paparkan 6 Tantangan Penanganan Terorisme untuk Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Komisi X DPR Sepakat Bentuk Panja Pembiayaan Pendidikan Buntut Kenaikan UKT

Komisi X DPR Sepakat Bentuk Panja Pembiayaan Pendidikan Buntut Kenaikan UKT

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com