Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menag Yaqut Pimpin Sidang Isbat Penetapan Lebaran 2023 Secara Tertutup

Kompas.com - 20/04/2023, 18:44 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas memimpin sidang Isbat penetapan 1 Syawal 1444 H atau awal Lebaran Idul Fitri 2023 di kantor Kementerian Agama (Kemenag) hari ini.

Pemerintah akan segera mengambil keputusan pada tanggal berapa hari raya Idul Fitri 2023 jatuh.

Pantauan Kompas.com, Kamis (20/4/2023) sore, Yaqut tampak memasuki ruang sidang Isbat yang telah disediakan.

Setelah Yaqut, perwakilan Komisi VIII DPR, Majelis Ulama Indonesia (MUI), hingga Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) masuk, ruangan langsung ditutup.

Baca juga: Link Live Streaming Sidang Isbat Sore Ini, Penetapan Idul Fitri 2023

Petugas yang berjaga di luar ruang sidang Isbat pun mengatakan kalau sidang Isbat penetapan Lebaran 2023 telah dimulai.

Setelah menggelar sidang Isbat tersebut, Menag akan menyampaikan hasilnya dalam jumpa pers.

Sebelumnya, Anggota Tim Hisab Rukyat Kementerian Agama (Kemenag) Khafid menyampaikan prediksi Kemenag usai memaparkan posisi hilal di seluruh Indonesia.

Khafid menyebut Lebaran Idul Fitri 2023 akan jatuh pada Sabtu (22/4/2023).

"Kalau bicara scientific, alasan ilmiah prediksinya hari Sabtu," ujar Khafid saat ditemui di Kantor Kemenag, Jakarta Pusat, Kamis (20/4/2023).

Baca juga: Sidang Isbat Penentuan 1 Syawal 1444 Hijriah Digelar Hari Ini, Begini Tahapannya

Khafid mengindikasikan Lebaran 2023 yang ditetapkan pemerintah dan Muhammadiyah akan berbeda.

Sebab, Muhammadiyah telah menyatakan bahwa Lebaran 2023 jatuh pada Jumat (21/4/2023).

"Ya betul (hilal belum penuhi syarat). Kita fokus ke wilayah NKRI dari Merauke atau Jayapura di timur sampai Sabang, bahkan tiitk nol di Indonesia Sabang sana, itu belum ada yang memenuhi kriteria," jelasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com