Soal Adanya Perbedaan Lebaran 2023, DPR: Tak Perlu Debat Kusir

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi VIII DPR Ashabul Kahfi meminta agar perbedaan penetapan 1 Syawal 1444 Hijriah atau Lebaran Idul Fitri 2023 tidak perlu diperdebatkan. Sebab, Kahfi menilai, seringkali perdebatan itu malah mengarah ke debat kusir yang tidak perlu.

Hal tersebut Kahfi sampaikan dalam jumpa pers usai sidang Isbat penetapan Lebaran 2023 di Kantor Kemenag, Jakarta Pusat, Kamis (20/4/2023).

"Atas nama ukhuwah islamiyah pula, perbedaan yang sudah sangat sering terjadi seperti ini, dalam pandangan kami tidak perlu diperdebatkan. Apalagi perdebatan tersebut mengarah pada debat kusir yang tidak perlu," ujar Kahfi.

Baca juga: Mahfud: Polemik Shalat Idul Fitri Muhammadiyah di Sukabumi-Pekalongan Hanya Salah Persepsi

Menurut Kahfi, masing-masing pihak pasti memiliki argumen syar'i dan ahli untuk membenarkan pandangannya. Namun, sejauh ini, para ulama belum bisa menyatukan argumen yang satu dengan argumen yang lain.

"Karena itu, pandangan-pandangan yang berbeda ini seharusnya memiliki kedudukan yang sama, sama-sama benar sesuai dengan manhaj dan pendekatan yang dipakai," tuturnya.

Untuk itu, Kahfi meminta agar hasil sidang isbat hari ini tidak di bawa kemana-mana, termasuk ke ranah politik.

Dia menekankan keputusan sidang isbat ini justru harus dijadikan sebagai sarana untuk memperkokoh ukhuwah di kalangan umat Islam.

"Semua pihak diharapkan untuk menghormati keputusan berbagai pihak dalam penentuan 1 Syawal," jelas Kahfi.

Baca juga: Soal Polemik Penolakan Shalat Idul Fitri 2023, Menag: Sudah Selesai Semua

"Bagi yang menetapkan lebih awal dari keputusan pemerintah, diharapkan menghormati umat Islam yang masih menyempurnakan puasanya di hari terakhir," imbuhnya.

Sebagai informasi, pemerintah telah menetapkan 1 Syawal 1444 Hijriah atau yang dikenal dengan istilah Lebaran pada Sabtu (22/4/2023). Sementara itu, Muhammadiyah menyatakan 1 Syawal 1444 Hijriah jatuh pada Jumat (21/4/2023).