Anggota Komisi I DPR: Pengerahan Kekuatan Tempur Penuh Perlu Kebijakan Pemerintah

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Golkar Bobby Adhityo Rizaldi menilai, TNI saat ini membutuhkan kebijakan pemerintah untuk melaksanakan pengerahan kekuatan tempur penuh di daerah konflik, Papua.

Hal ini disampaikannya setelah empat prajurit TNI gugur di Distrik Mugi, Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan saat misi penyelamatan pilot Susi Air, Philip Mark Merthens.

"Siaga tempur ya itu sudah baik, tapi pengerahan kekuatan tempur penuh, itu yang perlu kebijakan pemerintah," kata Bobby kepada Kompas.com, Kamis (20/4/2023).

Baca juga: TNI Siaga Tempur di Papua Diduga Tanpa Perintah Presiden, Jokowi Diminta Bertindak

Dia menerangkan, pengerahan kekuatan tempur penuh berbeda dengan penegakan hukum. Bobby menyebut, belum ada kejelasan terkait pengerahan kekuatan tempur agar TNI bisa melaksanakan secara penuh operasi militer di sana.

"Selama ini belum ada kejelasan, kita hanya bisa berdoa agar yang dikerjakan sekarang bisa berhasil," kata Politikus Golkar ini.

Dia melanjutnya, dengan status operasi tempur, maka TNI bisa mengirimkan helikopter bersenjata, granat lontar, bom dengan pesawat, dan lainnya. Sedangkan status penegakan hukum, prajurit TNI hanya menggunakan senjata yang sama dengan kelompok kriminal bersenjata (KKB) yang ada di Papua.

Baca juga: TNI Operasi Siaga Tempur di Papua, YLBHI: Ilegal jika Tanpa Perintah Presiden

Bobby pun meyakini, prajurit TNI akan lebih menguasai medan ketika dilakukan status operasi tempur di wilayah Papua. 

Dia menambahan, Panglima TNI Laksmana Yudo Margono seharusnya mengerti kebutuhan di lapangan untuk menyesuaikan kekuatan tempur dengan keterbatasan payung hukum yang ada. Sehingga, menegakan hukum dengan menghilangkan ancaman tempur adalah dua hal yang berbeda dan harus total dalam menjalankannya.

"Menegakkan hukum dan menghilangkan ancaman tempur itu dua hal yang berbeda, dan kalau separuh-separuh, ya  perlu usaha lebih," katanya.