Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Tuai Pro-Kontra, RUU Kesehatan Didukung Penuh Forum Mahasiswa Cipayung Plus

Kompas.com - 15/04/2023, 09:00 WIB
Dwi NH,
Mikhael Gewati

Tim Redaksi

KOMPAS.com - Rancangan Undang-undang Kesehatan Omnibus Law (RUU Kesehatan) menuai pro-kontra dari berbagai pihak.

Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) bersama pemerintah saat ini sedang membahas RUU tersebut dan jika disahkan akan menjadi tonggak reformasi terbesar dalam sejarah.

Meski diprotes oleh Ikatan Dokter Indonesia (IDI), organisasi lain memberikan respons positif terhadap RUU Kesehatan, salah satunya Forum Cipayung Plus.

Forum yang beranggotakan organisasi mahasiswa lintas agama tersebut mendukung upaya DPR dan pemerintah untuk mengesahkan RUU Kesehatan.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Pengurus Besar (PB) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) M Ichya meyakini, RUU kesehatan memiliki fokus pada upaya mencegah masyarakat jatuh sakit melalui pemberdayaan pos pelayanan terpadu (posyandu) dan pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) sampai tingkat desa dan kelurahan.

Baca juga: Menjamin Mutu Pelayanan Puskesmas

“RUU Kesehatan akan mendorong kebijakan negara untuk fokus pada upaya mencegah masyarakat jatuh sakit (promotif dan preventif) dengan memberdayakan posyandu dan puskesmas sampai tingkat desa dan kelurahan,” katanya dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Jumat (14/4/2023).

Masyarakat yang sehat, lanjut Ichya, akan mengurangi beban keuangan keluarga dan negara, sehingga sumber keuangan bisa dialokasikan untuk hal-hal lain, seperti kebutuhan rumah tangga atau pendidikan.

Lebih lanjut, Ichya mengatakan, RUU Kesehatan dapat membuka pintu rezeki umat di Tanah Air melalui pembukaan lapangan pekerjaan di sektor kesehatan.

Menurutnya, upaya peningkatan ketahanan kesehatan akan mendorong produksi obat, vaksin, dan alat kesehatan (alkes) dalam negeri sehingga dapat menyerap tenaga kerja dalam negeri.

Baca juga: Kemenkes Tegaskan Obat dan Alkes Pasien Gagal Ginjal Akut Masih Ditanggung BPJS

“Besar harapan agar pembahasan RUU Kesehatan dapat berjalan secara konstruktif dan pengesahan RUU dapat segera terlaksana. Dengan begitu, seluruh masyarakat dapat segera menerima manfaat peningkatan akses kesehatan yang berkualitas dan lebih terjangkau,” tutur Ichya.

Seperti diketahui, selama pandemi Covid-19, Indonesia melakukan impor obat-obatan dan alkes dalam jumlah yang besar. Hal ini terjadi karena terbatasnya stok dalam negeri.

Sekjen Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Zaki Nugraha menilai, RUU Kesehatan akan menurunkan harga obat-obatan dalam negeri serta menjamin ketersediaan obat-obat terbaru.

“Utamanya, obat-obatan untuk penyakit dengan tingkat kematian dan biaya tertinggi di Indonesia, yaitu kanker, jantung, stroke, dan diabetes,” imbuhnya.

Oleh karena itu, lanjut Zaki, kemandirian bidang kesehatan perlu didorong melalui pengesahan RUU Kesehatan.

Baca juga: Pemerintah Diminta Atur Larangan Iklan Rokok dalam RUU Kesehatan

Sekjen Himpunan Mahasiswa Buddhis (Hikmahbudhi) Ravindra mengatakan, Indonesia menjadi salah satu negara yang tertinggal di bidang teknologi kesehatan.

Halaman:
Baca tentang


Terkini Lainnya

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Bingung Mau Siapkan Jawaban

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Bingung Mau Siapkan Jawaban

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Nasional
Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Nasional
Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Nasional
Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Nasional
Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Nasional
Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com