Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Gaduh Isu Capres PDI-P Pilihan Megawati: Ganjar Heran, FX Rudy Dimarahi Sekjen hingga Minta Maaf

Kompas.com - 13/04/2023, 14:02 WIB
Fitria Chusna Farisa

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - PDI Perjuangan seketika membantah kabar yang menyebutkan bahwa Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo telah mendapat restu dari Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri untuk menjadi calon presiden (capres) Pemilu 2024.

Isu itu membuat Ganjar terheran-heran. Sementara, Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto sempat memarahi Ketua DPC PDI-P Solo FX Hadi Rudyatmo karena sebelumnya disebut-sebut menyebarkan desas-desus Ganjar dipilih Megawati.

Menyikapi kegaduhan ini, elite-elite partai banteng pun kompak menegaskan bahwa keputusan soal capres PDI-P masih menunggu pengumuman Megawati.

Baca juga: Ganjar Diisukan Dapat Restu Jadi Capres PDI-P, Bambang Pacul Sebut Tergantung Megawati

Dibantah

Bantahan terkait isu ini salah satunya disampaikan oleh Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto. Hasto menyatakan, Megawati belum memutuskan siapa nama yang akan diusung PDI-P sebagai capres pada Pemilu 2024.

“Sama sekali tidak benar, karena memang belum diputuskan oleh Ibu Ketua Umum yang memang oleh keputusan kongres mendapat mandat untuk mengambil keputusan terhadap calon presiden dan calon wakil presiden," kata Hasto kepada Kompas.com, Rabu (12/4/2023).

Adapun keputusan Megawati terkait nama capres, jelas Hasto, akan diumumkan pada momentum yang tepat.

Dia pun mewanti-wanti seluruh kader partai banteng agar memiliki kesadaran berpartai, dalam hal ini disiplin menunggu keputusan Megawati soal pengumuman capres PDI-P.

“Semua kader yang memiliki kesadaran berpartai akan memegang teguh disiplin partai," ujar Hasto.

Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto ditemui di Sentul, Jawa Barat, Senin (13/3/2023).KOMPAS.com/NICHOLAS RYAN ADITYA Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto ditemui di Sentul, Jawa Barat, Senin (13/3/2023).

Hal yang sama disampaikan oleh Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) PDI-P Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul. Dia menegaskan, keputusan terkait capres ada di tangan Megawati sebagai pimpinan tertinggi partai.

"Soal Pak Ganjar, saya enggak tahu menahu. Itu sudah dari dulu aku jawab tergantung ketua umum," kata Pacul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (11/4/2023).

"Itu di bawah ketua umum kami untuk capres cawapres. Apakah itu nanti Pak Ganjar atau siapapun itu tergantung ketua umum," tuturnya.

Ganjar heran

Ganjar pun heran atas munculnya kabar ini. Saat ditemui awak media, Rabu (12/4/2023), dia enggan menanggapi lantaran sedang fokus mengurus mudik Lebaran.

"Lha wong ki urusan (lha ini urusan) mudik, kok urusan rekom (rekomendasi), ki lho," kata Ganjar saat meninggalkan lokasi Rakor Linsek Operasi Ketupat Candi 2023 di Hotel Patra Semarang, Rabu (12/4/2023).

Baca juga: Bela FX Rudy soal Restu Megawati untuk Ganjar, Pacul: Dia Sudah Klarifikasi, Kan Selesai

Sebagaimana kader PDI-P lainnya, Ganjar menegaskan, urusan capres merupakan kewenangan Megawati Soekarnoputri. Dia pun mengaku tak tahu menahu kader partai banteng yang mendapat rekomendasi dari Mega.

Restu opo lho (restu apa)? Urusan rekom itu urusannya Bu Mega. Itu kewenangan beliau, belum tahu kita. Tugas saya masih ngurus mudik," tegasnya.

Halaman:


Terkini Lainnya

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Bingung Mau Siapkan Jawaban

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Bingung Mau Siapkan Jawaban

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Nasional
Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Nasional
Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Nasional
Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Nasional
Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Nasional
Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com